HIDUP ADALAH PERJALANAN WISATA

KETIKA MODAL SOSIAL BERMESRAAN DENGAN PEMBERDAYAAN EKONOMI

Menangkap peluang dari sebuah perjalanan orang-orang adalah membujuknya untuk singgah berlama-lama, membeli sesuatu, mengunjungi lebih banyak tempat dan mereka mulai berfikir untuk berinvestasi.

Sebagian orang berteriak untuk menangkap peluang, tapi yang lebih mendekati fitrah perencanaan adalah peluang itu harus diciptakan dengan segenap kemampuan berpikir holistik.

Sikap berdiam diri meratapi nasib yang serba kekurangan, menangisi susahnya meraih kesempatan, berusaha bangkit tapi hanya mengandalkan strategi konvensional bercirikan “tolong dong”, atau membiarkan mind set jaman nenek moyang kita masih ABG tetap bertahta dalam prinsip hidup yg “sustainable” adalah “antitesis” sementara anak-anak TK sudah bisa berteriak “move ooonnn!!!!”

Membangkitkan pariwisata daerah tidak akan sesulit membangkitkan manusia mati dari dalam kubur. orang-orang harus diajak untuk menuju industri yang begitu “buricak burinong” bisa membangkitkan banyak sektor ekonomi lainnya.

Multiplier effects adalah sebuah julukan yang mengagumkan untuk sektor pariwisata. melaui “pelabelan” itu, para pengusaha kuliner akan berteriak histeris kegirangan, pengusaha fesyen akan bersenandung kecil tentang kreasi dan inovasi produk yang semakin bergairah, para pemuda yang tadinya hanya nongkrong dipangkalan ojeg akan berubah menjadi pemuda kelimis yang ramah jadi pemandu wisata, para pengrajin akan berlomba-lomba menciptakan barang yang bisa dijadikan kenangan, para penggiat telematika akan berbondong-bondong menginvasi setiap pikiran para peselancar dunia maya untuk menggunakan kata kunci pada search engines “tempat yang paling menyenangkan untuk dikunjungi”

Modal Sosial adalah kata indah untuk sebuah pembangkitan pariwisata daerah. Pariwisata daerah kemudian akan bercirikan sebuah value tinggi bagi tata kehidupan sejahtera masyarakat, sebab modal sosial diyakini sebagai salah satu komponen utama dalam menggerakkan kebersamaan, mobilitas ide, saling kepercayaan dan saling menguntungkan untuk mencapai kemajuan bersama.

Modal  sosial memegang peranan yang sangat penting dalam memfungsikan dan memperkuat kehidupan masyarakat modern. Modal sosial  merupakan  syarat yang harus dipenuhi  bagi pembangunan manusia, pembangunan ekonomi, sosial, politik dan stabilitas demokrasi. Berbagai permasalahan dan penyimpangan yang terjadi di berbagai negara, determinan utamanya adalah kerdilnya modal sosial yang tumbuh di tengah masyarakat. Modal sosial yang lemah akan meredupkan semangat gotong royong, memperparah kemiskinan, dan menghalangi upaya untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk.

Sebagai bahan “renungan akademis”, teruntuk pengambil kebijakan bidang ekonomi dan kepariwisataan, para perencana dan pengemban program pemberdayaan ekonomi masyarakat perlu memahami dulu hal-hal yang menyangkut “modal sosial” kemudian berupaya mengawinkannya dengan kebijakan pembangunan ekonomi di suatu wilayah. Sebab beberapa orang termasuk saya, meyakini bahwa pembangunan ekonomi itu harus bernuansakan modal sosial, dengan konsep perencanaan program yang beriringan dan saling menguatkan, sehingga pada suatu saat nanti kegiatan “mengawinkan” tersebut akan melahirkan keturunan yang bernama:

  1. Kepercayaan, tumbuhnya sikap saling percaya antar individu dan antar institusi dalam masyarakat;
  2. Kohesivitas, adanya hubungan yang erat dan padu dalam membangun solidaritas masyarakat
  3. Altruisme, paham yang mendahulukan kepentingan orang lain;
  4. Perasaan tidak egois dan tidak individualistik yang mengutamakan kepentingan umum dan orang lain di atas kepentingan sendiri
  5. Gotongroyong,  sikap empati dan perilaku yang mau menolong  orang lain dan bahu-membahu dalam melakukan berbagai upaya untuk kepentingan bersama
  6. Jaringan, dan kolaborasi sosial, membangun hubungan dan kerjasama antar individu dan antar institusi baik di dalam komunitas sendiri/ kelompok maupun di luar komunitas/kelompok dalam berbagai kegiatan yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

Seandainya sempat membaca apa yang disampaikan oleh Hasbullah (2006) tentang 6 Unsur Modal Sosial, maka setiap orang tidak akan ragu lagi menyebut bahwa modal sosial harus menjadi “Big Circle” dalam pemberdayaan ekonomi termasuk didalamnya pembangunan pariwisata:

  1. Participation in a network. Kemampuan sekelompok orang untuk melibatkan diri dalam suatu jaringan hubungan sosial, melalui berbagai variasi hubungan yang saling berdampingan dan dilakukan atas dasar prinsip kesukarelaaan (voluntary), kesamaan (equality), kebebasan (freedom), dan keadaban (civility). Kemampuan anggota kelompok atau anggota masyarakat untuk selalu menyatukan diri dalam suatu pola hubungan yang sinergis akan sangat besar pengaruhnya dalam menentukan kuat tidaknya modal sosial suatu kelompok.
  1.  Reciprocity. Kecenderungan saling  tukar kebaikan antar individu dalam suatu kelompok atau antar kelompok itu sendiri. Pola pertukaran terjadi dalam suatu kombinasi jangka panjang dan jangka pendek dengan nuansa altruism tanpa mengharapkan imbalan.  Pada masyarakat dan kelompok-kelompok sosial yang terbentuk yang memiliki bobot resiprositas kuat akan melahirkan suatu masyarakat yang memiliki tingkat modal sosial yang tinggi.
  1. Trust. Suatu bentuk keinginan untuk mengambil resiko dalam hubungan-hubungan sosialnya yang didasari oleh perasaan yakin bahwa yang lain akan melakukan sesuatu seperti yang diharapkan dan akan senantiasa bertindak dalam suatu pola tindakan yang saling mendukung. Paling tidak, yang lain tidak akan bertindak merugikan diri dan kelompoknya (Putnam, 1993).  Tindakan kolektif yang didasari saling percaya akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai bentuk dan dimensi terutama dalam konteks kemajuan bersama. Hal ini memungkinkanmasyarakat untuk bersatu dan memberikan kontribusi pada peningkatan modal sosial.
  1. Social norms. Sekumpulan aturan yang diharapkan dipatuhi dan diikuti oleh masyarakat dalam suatu entitas sosial tertentu. Aturan-aturan ini biasanya terinstitusionalisasi, tidak tertulis  tapi dipahami sebagai penentu pola tingkah laku yang baik dalam konteks hubungan sosial sehingga ada sangsi sosial yang diberikan jika melanggar. Norma sosial akan menentukan kuatnya hubungan antar individu karena merangsang kohesifitas sosial yang berdampak positif bagi perkembangan masyarakat.  Oleh karenanya norma sosial disebut sebagai salah satu modal sosial.
  1. Values. Sesuatu ide yang telah turun temurun dianggap benar dan penting oleh anggota kelompok masyarakat. Nilai merupakan hal yang penting dalam kebudayaan, biasanya ia tumbuh dan berkembang dalam mendominasi kehidupan kelompok masyarakat tertentu serta mempengaruhi aturan-aturan bertindak dan berperilaku masyarakat yang pada akhirnya membentuk pola cultural.
  1. Proactive action.  Keinginan yang kuat dari anggota kelompok untuk tidak saja berpartisipasi tetapi senantiasa mencari jalan bagi keterlibatan  anggota kelompok dalam suatu kegiatan masyarakat.  Anggota kelompok melibatkan diri dan mencari kesempatan yang dapat memperkaya hubungan-hubungan sosial dan menguntungkan kelompok.  Perilaku inisiatif dalam mencari informasi berbagai pengalaman, memperkaya ide, pengetahuan, dan beragam bentuk inisiatif lainnya baik oleh individu mapun kelompok, merupakan wujud modal sosial yang berguna dalam membangun masyarakat.

Sebagai penutup, tulisan ini hanya sebuah ide “seperti cinta yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata” atau seperti ketika orang dengan mudahnya menyajikan keburukan orang lain, sementara sangat sulit menggambarkan keburukan sendiri atau ketika para Pekerja Sosial pada “akhir jaman” akan lebih mudah mengajukan pertanyaan  “Apa yang Dibutuhkan” dibanding dengan bertanya “Apa Masalahnya”. Wallahualam

Bahan Bacaan:

  • Fukuyama, Francis.1999. The End of History and The Last Man: Kemenangan Kapitalisme dan Demokrasi Liberal. Yogyakarta: Penerbit Qalam
  • Hasbullah, Jousairi.2006.  Sosial Capital (Menuju Keunggulan Budaya Manusia Indonesia). Jakarta: MR United Press.
Advertisements

HIDUP ADALAH PERJALANAN WISATA

KETIKA MODAL SOSIAL BERMESRAAN DENGAN PEMBERDAYAAN EKONOMI

Menangkap peluang dari sebuah perjalanan orang-orang adalah membujuknya untuk singgah berlama-lama, membeli sesuatu, mengunjungi lebih banyak tempat dan mereka mulai berfikir untuk berinvestasi.

Sebagian orang berteriak untuk menangkap peluang, tapi yang lebih mendekati fitrah perencanaan adalah peluang itu harus diciptakan dengan segenap kemampuan berpikir holistik.

Sikap berdiam diri meratapi nasib yang serba kekurangan, menangisi susahnya meraih kesempatan, berusaha bangkit tapi hanya mengandalkan strategi konvensional bercirikan “tolong dong”, atau membiarkan mind set jaman nenek moyang kita masih ABG tetap bertahta dalam prinsip hidup yg “sustainable” adalah “antitesis” sementara anak-anak PAUD sudah berteriak “move ooonnn!!!!”

Membangkitkan pariwisata daerah tidak akan sesulit membangkitkan manusia mati dari dalam kubur. orang-orang harus diajak untuk menuju industri yang begitu “buricak burinong” bisa membangkitkan banyak sektor ekonomi lainnya.

Multiplier effects adalah sebuah julukan yang mengagumkan untuk sektor pariwisata. melaui “pelabelan” itu, para pengusaha kuliner akan berteriak histeris kegirangan, pengusaha fesyen akan bersenandung kecil tentang kreasi dan inovasi produk yang semakin bergairah, para pemuda yang tadinya hanya nongkrong dipangkalan ojeg akan berubah menjadi pemuda kelimis yang ramah jadi pemandu wisata, para pengrajin mulai berlomba- lomba membuat barang yg bisa dijadikan kenangan, para penggiat telematika akan berbondong-bondong menginvasi setiap pikiran para peselancar dunia maya untuk menggunakan kata kunci pada search engines “tempat yang paling menyenangkan untuk dikunjungi”

Modal Sosial adalah kata indah untuk sebuah pembangkitan pariwisata daerah. Pariwisata daerah kemudian akan bercirikan sebuah value tinggi bagi tata kehidupan sejahtera masyarakat, sebab modal sosial diyakini sebagai salah satu komponen utama dalam menggerakkan kebersamaan, mobilitas ide, saling kepercayaan dan saling menguntungkan untuk mencapai kemajuan bersama.

Modal  sosial memegang peranan yang sangat penting dalam memfungsikan dan memperkuat kehidupan masyarakat modern. Modal sosial  merupakan  syarat yang harus dipenuhi  bagi pembangunan manusia, pembangunan ekonomi, sosial, politik dan stabilitas demokrasi. Berbagai permasalahan dan penyimpangan yang terjadi di berbagai negara, determinan utamanya adalah kerdilnya modal sosial yang tumbuh di tengah masyarakat. Modal sosial yang lemah akan meredupkan semangat gotong royong, memperparah kemiskinan, dan menghalangi upaya untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk.

Sebagai bahan “renungan akademis”, teruntuk pengambil kebijakan bidang ekonomi dan kepariwisataan, para perencana dan pengemban program pemberdayaan ekonomi masyarakat perlu memahami dulu hal-hal yang menyangkut “modal sosial” kemudian berupaya mengawinkannya dengan kebijakan pembangunan ekonomi di suatu wilayah. Sebab beberapa orang termasuk saya, meyakini bahwa pembangunan ekonomi itu harus bernuansakan modal sosial, dengan konsep perencanaan program yang beriringan dan saling menguatkan, sehingga pada suatu saat nanti kegiatan “mengawinkan” tersebut akan melahirkan keturunan yang bernama:

  1. Kepercayaan, tumbuhnya sikap saling percaya antar individu dan antar institusi dalam masyarakat;
  2. Kohesivitas, adanya hubungan yang erat dan padu dalam membangun solidaritas masyarakat
  3. Altruisme, paham yang mendahulukan kepentingan orang lain;
  4. Perasaan tidak egois dan tidak individualistik yang mengutamakan kepentingan umum dan orang lain di atas kepentingan sendiri
  5. Gotongroyong,  sikap empati dan perilaku yang mau menolong  orang lain dan bahu-membahu dalam melakukan berbagai upaya untuk kepentingan bersama
  6. Jaringan, dan kolaborasi sosial, membangun hubungan dan kerjasama antar individu dan antar institusi baik di dalam komunitas sendiri/ kelompok maupun di luar komunitas/kelompok dalam berbagai kegiatan yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

Seandainya sempat membaca apa yang disampaikan oleh Hasbullah (2006) tentang 6 Unsur Modal Sosial, maka setiap orang tidak akan ragu lagi menyebut bahwa modal sosial harus menjadi “Big Circle” dalam pemberdayaan ekonomi termasuk didalamnya pembangunan pariwisata:

  1. Participation in a network. Kemampuan sekelompok orang untuk melibatkan diri dalam suatu jaringan hubungan sosial, melalui berbagai variasi hubungan yang saling berdampingan dan dilakukan atas dasar prinsip kesukarelaaan (voluntary), kesamaan (equality), kebebasan (freedom), dan keadaban (civility). Kemampuan anggota kelompok atau anggota masyarakat untuk selalu menyatukan diri dalam suatu pola hubungan yang sinergis akan sangat besar pengaruhnya dalam menentukan kuat tidaknya modal sosial suatu kelompok.
  1.  Reciprocity. Kecenderungan saling  tukar kebaikan antar individu dalam suatu kelompok atau antar kelompok itu sendiri. Pola pertukaran terjadi dalam suatu kombinasi jangka panjang dan jangka pendek dengan nuansa altruism tanpa mengharapkan imbalan.  Pada masyarakat dan kelompok-kelompok sosial yang terbentuk yang memiliki bobot resiprositas kuat akan melahirkan suatu masyarakat yang memiliki tingkat modal sosial yang tinggi.
  1. Trust. Suatu bentuk keinginan untuk mengambil resiko dalam hubungan-hubungan sosialnya yang didasari oleh perasaan yakin bahwa yang lain akan melakukan sesuatu seperti yang diharapkan dan akan senantiasa bertindak dalam suatu pola tindakan yang saling mendukung. Paling tidak, yang lain tidak akan bertindak merugikan diri dan kelompoknya (Putnam, 1993).  Tindakan kolektif yang didasari saling percaya akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai bentuk dan dimensi terutama dalam konteks kemajuan bersama. Hal ini memungkinkanmasyarakat untuk bersatu dan memberikan kontribusi pada peningkatan modal sosial.
  1. Social norms. Sekumpulan aturan yang diharapkan dipatuhi dan diikuti oleh masyarakat dalam suatu entitas sosial tertentu. Aturan-aturan ini biasanya terinstitusionalisasi, tidak tertulis  tapi dipahami sebagai penentu pola tingkah laku yang baik dalam konteks hubungan sosial sehingga ada sangsi sosial yang diberikan jika melanggar. Norma sosial akan menentukan kuatnya hubungan antar individu karena merangsang kohesifitas sosial yang berdampak positif bagi perkembangan masyarakat.  Oleh karenanya norma sosial disebut sebagai salah satu modal sosial.
  1. Values. Sesuatu ide yang telah turun temurun dianggap benar dan penting oleh anggota kelompok masyarakat. Nilai merupakan hal yang penting dalam kebudayaan, biasanya ia tumbuh dan berkembang dalam mendominasi kehidupan kelompok masyarakat tertentu serta mempengaruhi aturan-aturan bertindak dan berperilaku masyarakat yang pada akhirnya membentuk pola cultural.
  1. Proactive action.  Keinginan yang kuat dari anggota kelompok untuk tidak saja berpartisipasi tetapi senantiasa mencari jalan bagi keterlibatan  anggota kelompok dalam suatu kegiatan masyarakat.  Anggota kelompok melibatkan diri dan mencari kesempatan yang dapat memperkaya hubungan-hubungan sosial dan menguntungkan kelompok.  Perilaku inisiatif dalam mencari informasi berbagai pengalaman, memperkaya ide, pengetahuan, dan beragam bentuk inisiatif lainnya baik oleh individu mapun kelompok, merupakan wujud modal sosial yang berguna dalam membangun masyarakat.

Sebagai penutup, tulisan ini hanya sebuah ide “seperti cinta yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata” atau seperti ketika orang dengan mudahnya menyajikan keburukan orang lain, sementara sangat sulit menggambarkan keburukan sendiri atau ketika para Pekerja Sosial pada “akhir jaman” akan lebih mudah mengajukan pertanyaan  “Apa yang Dibutuhkan” dibanding dengan bertanya “Apa Masalahnya”. Wallahualam

Bahan Bacaan:

  • Fukuyama, Francis.1999. The End of History and The Last Man: Kemenangan Kapitalisme dan Demokrasi Liberal. Yogyakarta: Penerbit Qalam
  • Hasbullah, Jousairi.2006.  Sosial Capital (Menuju Keunggulan Budaya Manusia Indonesia). Jakarta: MR United Press.

ini PEKERJAAN SOSIAL (sekapur sirih)

KONSEP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI MANOKWARI TAHUN 2007


Penulis: SUPIJAN MALIK

Dasar pemikiran dibuatnya tulisan ini adalah rasa prihatin “yang tak berkesudahan” atas eksistensi praktek pekerjaan social di daerah ini yang belum sepenuhnya berjalan pada jalur yang sesungguhnya, kalaupun ada, prakteknya masih bersifat parsial bahkan kadang-kadang kelihatan “abu-abu”, sebagai contoh: Pembangunan rumah masyarakat yang dari tahun ke tahun trendnya terus menguat (usulannya tambah banyak). Mungkin kita sebagai orang awam akan sulit membedakan mana yang dibangun Dinas Sosial, Dinas PU, Transmigrasi dan instansi lainnya, hasilnya pasti sama sebuah rumah dari design, model dan ukuran yang sama! Berawal dari usulan masyarakat yang jumlahnya ribuan, sehingga perencana dan pembuat keputusan dalam keadaan sangat “terjepit” harus menghasilkan sebuah program yang bisa menampung semua keinginan masyarakat, sudah bisa ditebak apa yang dihasilkan pasti apa adanya. Dalam kaca mata pekerjaan social, program pembangunan rumah masyarakat merupakan salah satu mata rantai kegiatan yang harus mempunyai sifat stimulasi atau motivasi, sehingga rumah yang diberikan oleh pemerintah akan menjadi titik tolak bagi peningkatan kesejahteraan social dirinya.

Seandainya saja dalam setiap program pembangunan rumah masyarakat selama ini disertakan kegiatan survey dan study kelayakan, penyuluhan dan bimbingan social lintas sektor, sosialisasi program, pendekatan agama dan budaya setempat, pendampingan, penyediaan infrastruktur pelayanan /fasilitas umum sebagai pendukung, pemberian jaminan hidup, serta program yang berkesinambungan & berkelanjutan, barangkali kita tidak akan “terperanjat” dan “menggaruk-garuk kepala” (walau sebenarnya tidak gatal) manakala mendengar berita bahwa rumah yang telah dibangun dengan susah payah itu hanya dijadikan sebuah monument tahun anggaran sekian yang penghuninya entah ada negeri mana, yang sebelumnya pernah pula tersiar kabar bahwa konon ada seorang kontraktor dengan modal kecil menangis tersedu-sedu di depan rumah-rumah yang baru saja selesai dibangun, karena atap sengnya “su trada samua” sudah diboyong beramai-ramai ke hutan oleh “oknum penerima bantuan” padahal belum dibuat berita acara penyerahan pekerjaan, sementara besoknya akan diperiksa BAWASDA! Gawat.

Tahap pertama dari tulisan ini, saya mau mengajak kita sekalian untuk sedikit memahami apa itu pekerjaan social. Secara umum sasaran garapan dari instansi/lembaga yang mempunyai visi dan misi pembangunan kesejahteraan social bertanggung jawab dalam menangani PMKS dan PSKS. PMKS atau Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial adalah pihak yang harus mendapatkan pertolongan pekerjaan social (contoh: Fakir miskin, penyandang cacat, Keluarga berumah tidak layak huni, komunitas Adat Terpencil, eks Napi, Tuna Sosial, Korban Narkotika, Lanjut Usia terlantar dan lain-lain) sementara PSKS atau Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial adalah pihak yang diharapkan mampu membantu pemerintah dalam memberikan pertolongan kepada PMKS dalam kaitan ini pemerintah akan memberdayakan dan mengoptimalkan fungsi dan peranan individu atau lembaga di lingkungan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial agar secara bersama-sama membantu upaya pemecahan masalah atau dengan kata lain adanya kesetiakawanan social antar sesama (contoh: Tokoh masyarakat, LSM/NGO, karang taruna, organisasi wanita, organisasi keagamaan dan lain-lain).

Pemerintah dalam upaya penanganan masalah masih dihadapkan kepada paradigma yang sebenarnya kurang sesuai lagi dengan perkembangan zaman, dimana paradigma tersebut seakan sudah terinternalisasi dengan standar pelayanan baku dan ada kalanya paradigma tersebut justru semakin menjauhkan program dari apa yang dibutuhkan oleh masyarakat secara hakiki. Tidak bisa dipungkiri bahwa selama ini nilai charitas bantuan yang disalurkan kepada masyarakat masih tinggi dibanding nilai empowerment-nya, yang pada akhirnya semua program yang dibuat akan semakin membuat masyarakat menjadi sangat tergantung kepada pemerintah. Jangan heran! Suatu saat nanti kita akan lebih sering menemukan sebagian masyarakat yang lebih memilih untuk membuat usulan/proposal bantuan dengan format kata-kata yang begitu meyakinkan dalam upaya mendapatkan bantuan pemerintah daripada masyarakat yang bersusah payah dan giat bekerja secara mandiri untuk mendapatkan sesuap nasi bagi anak istrinya.

Berdasarkan pengamatan selama ini, ada beberapa paradigma pelayanan kesejahteraan sosial kepada masyarakat yang mestinya ke depan harus mengalami pergeseran dalam berbagai dimensi sebagai berikut :

  • Dari pelayanan yang berorientasikan masalah menjadi pelayanan yang berorientasikan Hak Azasi Manusia yang berkeadilan sosial. Pelayanan yang berorientasikan masalah terbukti telah menyebabkan upaya yang dilakukan selalu tertinggal, karena meningkatnya/berkembangnya masalah tersebut, selain itu kurang mampu menjamin keberlanjutan dan pengembangan hasil-hasil yang dicapai.
  • Dari pelayanan penanganan yang lebih menekankan pada dampak masalah, menjadi pelayanan penanganan yang berorientasikan pada penyebab atau sumber masalah yang bersifat structural, penanganan dari dampak masalah tidak pernah dapat menyelesaikan masalah karena pasokan dari sumbernya tidak dihilangkan.
  • Dari pelayanan pasif dan bersifat reaktif jangka pendek yang diarahkan pada sisa-sisa persoalan kemasyarakatan yang tidak dapat ditangani pihak lain (residual), menjadi pelayanan pemberdayaan yang bersifat proaktif antisipatif jangka panjang dan visioner.
  • Dari pelayanan sentralistik yang kurang mempertimbangkan keunikan daerah dengan nilai Sosial budayanya yang beragam, menjadi pelayanan desentralistik yang mengedepankan potensi dan sumber kesejahteraan Sosial keluarga dan masyarakat setempat.
  • Dari pelayanan yang berorientasikan kelembagaan dengan pendekatan birokrasi, menjadi pelayanan yang berorientasikan kemasyarakatan dengan mengedepankan pendekatan Holistik-integratif berbasiskan masyarakat, berdasarkan prinsip Tri Bina yaitu bina manusia, bina usaha dan bina lingkungan.
  • Dari pelayanan yang berorientasikan pencapaian target yang menonjolkan nilai-nilai kuantitatif dengan dominasi Administrative, menjadi pelayanan yang mengutamakan pada proses dan yang berorientasikan pada pencapaian fungsional kualitatif, berdasarkan pada prinsip dan pendekatan profesional.
  • Dari pelayanan yang berlandaskan mobilisasi yang sifatnya instruktif otoritatif, menjadi pelayanan yang berlandaskan partisipasi yang mengedepankan tanggung jawab sosial masyarakat.
  • Dari pelayanan yang berlandaskan pembinaan dengan mengedepankan peran pemerintah, menjadi pelayanan yang berlandaskan kemitraan dengan mengedepankan kemampuan dan peran aktif masyarakat.
  • Dari pelayanan yang berorientasikan modal ekonomi berupa pemberian dana dari pemerintah, menjadi pelayanan yang berorientasikan modal sosial yang dapat mengedepankan dan menumbuhkembangkan jaring-jaring ketahanan sosial masyarakat dengan berorientasikan pengembangan jaringan-jaringan hubungan dalam masyarakat yang resposif-antisipatif dan kemampuan dalam menghadapi berbagai perubahan dan perkembangan yang terjadi.

Berdasarkan Paradigma Pembangunan Kesejahteraan Sosial tersebut di atas, maka ke depan arah kebijakan pembangunan bidang kesejahteraan sosial harus ditujukan terutama agar kegiatan peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat mempunyai dampak bagi peningkatan kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sehingga mereka mampu menolong dirinya sendiri serta mempunyai kesadaran untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan kesejahteraan sosial dilingkungannya sesuai dengan fungsi dan peranannya dalam kehidupan bermasyarakat:
Kebijakan dalam pembangunan kesejahteraan Sosial, diarahkan pada kegiatan yang mempunyai fungsi sebagai berikut:

  1. Pencegahan (preventif) terhadap muncul dan berkembangnya permasalahan sosial baik yang konvensional maupun yang kontemporer (baru) melalui upaya penguatan (reinforcement) terhadap fungsi-fungsi pembinaan keluarga, lembaga sosial, organisasi kemasyarakatan dan peningkatan peran aktif masyarakat.
  2. Pengembangan manusia agar mampu meningkatkan dan memperluas pilihan dalam kehidupannya dan memperoleh kesempatan memanfaatkan sistem sumber dan potensi kesejahteraan sosial di lingkungannya yang meliputi nilai sosial budaya setempat yang positif dalam tatanan kehidupan masyarakat serta sumber daya manusia, sumber daya alam, ilmu pengetahuan dan teknologi.
  3. Rehabilitasi yang diartikan sebagai suatu proses refungsionalisasi dan pemantapan taraf kesejahteraan sosial untuk memungkinkan penyandang masalah sosial mampu melaksanakan fungsi dan peranan sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat.
  4. Bantuan sosial yang diarahkan pada usaha untuk memberdayakan dan meningkatkan kemampuan baik individu, keluarga, kelompok maupun warga masyarakat agar dapat melaksanakan fungsi dan peranan sosialnya secara wajar dan dapat menempuh kehidupan sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan
    Reinforcement atau peguatan fungsi di atas perlu didesign melalui strategi pembangunan kesejahteraan sosial. Strategi dimaksud antara lain:
  • Pembangunan kesejahteraan sosial dilaksanakan melalui usaha kesejahteraan sosial sebagai suatu sistem yang melembaga sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia pada umumnya.
  • Usaha Kesejahteraan Sosial yang mencakup semua program dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan, membina, memelihara, memulihkan dan mengembangkan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan.
  • Peningkatan kualitas dan efektifitas pelayanan sosial, sehingga mampu mendukung tumbuh kembangnya tekad kemandirian manusia dan masyarakat dalam rangka peningkatan sumber daya manusia .
  • Perluasan jangkauan pelayanan sosial yang semakin adil dan merata.
  • Peningkatan profesionalitas pelayanan sosial, baik yang diselenggarakan oleh masyarakat maupun pemerintah.
  • Mengutamakan fungsi pencegahan dan pengembangan, di samping fungsi rehabilitasi dan bantuan.
  • Pembinaan dan pengembangan keterpaduan dalam kerja sama intra dan inter sektoral.
  • Peningkatan partisipasi masyarakat yang merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh sasaran peningkatan kesejahteraan sosial dan semua pihak yang terkait untuk melibatkan diri secara aktif dalam mendukung upaya pembangunan kesejahteraan sosial, baik berupa pemikiran, tenaga dan atau pemberian dana. Partisipasi didorong oleh pengertian, kesadaran, tanggung jawab, komitment dan rasa menjadi bagian dari upaya dimaksud. Partisipasi sifatnya berantai, dalam pengertian bahwa partisipasi yang mengalami kepuasan cenderung akan melanjutkan atau meningkatkan partisipasinya, untuk mempengaruhi pihak lain agar juga ikut berpartisipasi.
  • Peningkatan kemitraan dengan lembaga-lembaga terkait dan stake holders lainnya yang merupakan suatu bentuk hubungan kerja yang bercirikan hasrat dan komitmen untuk memberikan bantuan, terutama berupa pemberdayaan antara pihak yang memiliki sumber dengan pihak yang membutuhkan sumber. Tujuan akhir kemitraan adalah terciptanya hubungan sosial yang harmonis dan saling menguntungkan (simbiosis mutualisme) di dalam masyarakat.

Masalah Strategis Kesejahteraan Sosial
di Kabupaten Manokwari

Masalah strategis yang dianggap paling mendasar disamping masalah-masalah lainnya untuk segera diberikan perhatian di Kabupaten Manokwari adalah: Masalah kemiskinan; keterpencilan dan keterasingan; Perumahan yang tidak layak huni; Penanggulangan korban bencana; Pemukiman/ daerah kumuh perkotaan; Tingkat partisipasi masyarakat yang rendah; Tuna social (Wanita Tuna Susila/PSK, Waria); Penyandang Cacat; Lanjut usia/ jompo terlantar ; Eks Napi ; Anak Nakal Korban Narkotika.

Upaya penanganan masalah kesejahteraan social diarahkan pada pendekatan yang mengutamakan pada tanggung jawab sosial, kemandirian penyandang masalah, peningkatan harga diri dan kepercayaan diri sehingga penyandang masalah mempunyai kemauan dan kemampuan berperan aktif dalam setiap upaya perubahan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan diri, keluarga dan lingkungannya.
Setiap upaya yang dilakukan, senantiasa melibatkan masyarakat sendiri sebagai mitra pemerintah dengan mempertimbangkan keragaman adat istiadat daerah setempat, kepercayaan yang dianut dan identifikasi kebutuhan.

Kerangka model pemecahan masalah dalam pekerjaan sosial meliputi:

Tahap engagement, intake dan kontrak. Tahap ini merupakan tahap permulaan pekerja sosial bertemu dengan penyandang masalah. Dalam proses ini terjadi pertukaran informasi mengenai apa yang dibutuhkan oleh penyandang masalah, pelayanan apa yang dapat diberikan oleh pekerja sosial/ lembaga sosial/ pemerintah dalam membantu memecahkan masalah. Dengan demikian terjadilah proses saling mengenal dan tumbuhnya kepercayaan penyandang masalah kepada pekerja sosial. Dengan kondisi semacam itu maka pekerja sosial dapat menciptakan relasi pertolongan profesional yaitu sebagai pola ekspektasi, interaksi dan interdepedensi yang bersifat resiprokal antara pekerja sosial dengan penyandang masalah, di mana pekerja sosial/lembaga sosial menyediakan dan menggunakan sumber-sumber tertentu untuk membantu penyandang masalah dan penyandang masalah menggunakan sumber-sumber tersebut untuk memenuhi kebutuhannya/pemecahan masalah dirinya.

Pada akhirnya, dapatlah dibuat suatu kontrak antara pekerja sosial dengan penyandang masalah. Kontrak adalah kesepakatan antara pekerja sosial dengan penyandang masalah yang di dalam nya dirumuskan hakekat permasalahan penyandang masalah (klien), tujuan pelayanan/pertolongan yang ingin dicapai, peranan dan harapan pekerja sosial dan penyandang masalah, metode pertolongan yang akan digunakan serta pengaturan-pengaturan pertolongan lainnya.

Tahap Assesment. Assesment adalah proses pengungkapan dan pemahaman masalah klien (penyandang masalah) yang meliputi: Ciri-ciri masalah, ruang lingkup masalah, faktor-faktor penyebab masalah, akibat dan pengaruh masalah, upaya pemecahan masalah terdahulu yang pernah dilakukan penyandang masalh (hasil dan kegagalannya), kondisi keberfungsian penyandang masalah saat ini dan berdasarkan itu semua maka dapatlah ditetapkan fokus atau akar masalah klien (penyandang masalah). Tehnik yang digunakan untuk mengungkap/memahami masalah klien ini adalah tehnik wawancara, observasi, pengumpulan data dan tehnik lainnya.

Tahap membuat perencanaan intervensi/ pertolongan. Rencana intervensi merupakan proses rasional yang disusun dan dirumuskan oleh pekerja sosial yang meliputi kegiatan-kegiatan apa yang akan dilakukan untuk memecahkan masalah klien, apa tujuan pemecahan masalah tersebut, siapa sasarannya serta bagaimana cara memecahkan masalah tersebut di masa mendatang. Rencana intervensi disusun dan dirumuskan haruslah berdasarkan hasil assesment yang telah dilakukan sebelumnya oleh pekerja sosial.

Pada garis besarnya rencana intervensi memuat hal-hal berikut:

  • Fokus/akar masalah;
  • Tujuan pemecahan masalah klien berikut indikator-indikator keberhasilannya;
  • Sistem dasar praktek, yang meliputi:

(a) Sistem klien;
(b) Sistem sasaran;
(c) Sistem pelaksana perubahan
(d) Sistem kegiatan

  • Pokok-pokok program kegiatan pemecahan masalah, yang meliputi tahapan-tahapan:

Tugas-tugas motivasi, yaitu menghilangkan faktor-faktor penyebab masalah klien, memperbaiki motif-motif klien yang rusak dan mengarahkan perilaku klien pada tujuan perubahan;

Tugas-tugas yang berkaitan dengan upaya memberikan dan meningkatkan kemampuan-kemampuan klien yang meliputi dimensi: Pengetahuan, keterampilan berkomunikasi, berelasi dan berinteraksi, pengalaman-pengalaman dan keahlian kegunaan kerja.

Tugas-tugas yang berkaitan dengan menciptakan kesempatan, yaitu merubah lingkungan sosial klien sehingga dapat mendorong dan menerima penampilan peranan-peranan sosial klien (penyandang masalah).

Tugas-tugas memobilisasi sumber-sumber yang dapat dijangkau dan digunakan oleh klien untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhanannya serta memecahkan masalah-masalahnya.

Tugas-tugas yang berkaitan dengan upaya untuk memelihara dan menetapkan perubahan-perubahan yang telah dicapai oleh klien.

  • Metode-metode pertolongan yang digunakan untuk memberikan pertolongan kepada klien, yang mencakup antara lain: Model-model pendekatan yang digunakan; Metode dan tehnik pertolongan; Strategi dan taktik pertolongan.
  • Tahap pelaksanaan intervensi (Pemecahan Masalah Klien).

Tahap melaksanakan program. Berdasarkan rencana intervensi di atas maka selanjutnya pekerja sosial mulai melaksanakan program kegiatan pemecahan masalah klien. Dalam pelaksanaan pemecahan masalah ini hendaknya pekerja sosial melibatkan klien secara aktif pada setiap tahapan.

Tahap Evaluasi. Pada tahap ini pekerja sosial harus mengevaluasi kembali semua kegiatan pertolongan yang telah dilakukannya untuk melihat tingkat keberhasilannya, kegagalannya atau hambatan-hambatan yang terjadi.
Ada dua aspek yang harus dievaluasi oleh klien, yaitu tujuan hasil dan tujuan proses.

Tahap Terminasi (pengakhiran/pemutusan kegiatan pertolongan). Tahap terminasi dilakukan bilamana tujuan pertolongan telah dicapai atau bilamana terjadi kegiatan referal atau bilamana karena alasan-alasan yang rasional klien minta pengakhiran pertolongan atau karena adanya faktor-faktor eksternal yang dihadapi pekerja sosial atau karena ada pertimbangan klien lebih baik dialihkan kepada lembaga-lembaga atau tenaga ahli lainnya yang lebih berkompeten.

Dalam upaya penangan masalah kesejahteraan sosial diperlukan kerja sama lintas sector mulai dari penyediaan data yang valid mengenai jumlah dan ruang lingkup penyandang masalah kesejahteraan social, identifikasi kebutuhan serta sumber-sumber yang bisa dimanfaatkan, ketersediaan program dan dana yang memadai, serta tersedianya sumberdaya manusia (Pekerja Sosial Profesional) yang siap dan mempunyai dedikasi dan integritas terhadap pembangunan kesejahteraan sosial.

Pola penanganan yang diharapkan bagi terentasnya permasalahan kesejahteraan sosial secara garis besar mempunyai kriteria minimal/ pola standar operasional sebagai berikut:

Fakir Miskin: Dalam konsep pekerjaan sosial, penanganan bagi keluarga miskin mempunyai filosofi “Berilah mereka kail, dan jangan beri mereka ikan” atau dengan kata lain tolonglah klien agar mereka mampu menolong dirinya sendiri. Aplikasi atau pelaksanaan di lapangan dapat diasumsikan bahwa setiap bantuan yang disalurkan harus diupayakan agar klien menjadi terpacu untuk meningkatkan kemampuan diri dalam menolong dirinya sendiri sehingga mereka mampu berperan dalam kehidupan bermasyarakat. Berdasarkan hal tersebut, program kegiatan untuk menolong keluarga miskin agar keluar dari kemiskinannya adalah melalui program bantuan usaha ekonomis produktif (UEP) sesuai minat dan kemampuan masing-masing, bisa berkelompok atau pun perorangan dengan jenis usaha antara lain: Bidang peternakan, pertanian, produksi, kerajinan, perdagangan/kios yang disesuaikan dengan kebutuhan lingkungan, pangsa pasar, biaya produksi dan pertimbangan ekonomis. Beberapa tahun yang lalu, ada program ungulan Departemen Sosial RI yang diberi nama KUBE atau Kelompok Usaha Bersama yang anggotanya berjumlah 3-10 orang. Tujuan utama dari program ini terletak pada penerapan dinamika kelompok bagi munculnya kesetiakawanan social di antara sesama anggota kelompok. Pekerja social menjadi pendamping dan berperan sebagai dinamisator, dengan ruang lingkup pekejaan Social Group Work di samping tetap tidak meninggalkan metode Social Case Work. Dalam pelaksanaanya pekerja social dapat meminta bantuan lembaga teknis untuk memberikan bimbingan kelompok.

Masalah keterpencilan dan keterasingan: Penanganan masalah keterpencilan dan keterasingan sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (PKAT). Pelaksanaannya dibagi ke dalam beberapa tahapan: Tahap satu, Dimulai dari study kelayakan bekerja sama dengan lembaga yang mempunyai kompetensi di bidang study/penelitan, dimana lembaga ini akan melaporkan layak tidaknya suatu komunitas dikategorikan sebagai terpencil/ terasing, pemetaan lokasi, jumlah warga dalam komunitas, pertimbangan untuk relokasi ke daerah baru/mendekati pantai/jalan dan pelayanan publik lainnya, penelitian terhadap jenis tanaman palawija dan tanaman tahunan yang cocok bagi persiapan tanah pertanian, keragaman sosial budaya dan minat-minat komunitas terhadap perubahan (pengungkapan kebutuhan). Tahap kedua adalah tahap mempersiapkan masyarakat di mana masyarakat dibawa dalam suatu kerangka pemikiran untuk perubahan melalui kegiatan sosialisasi yang bisa berupa kegiatan penyuluhan dan bimbingan sosial yang melibatkan instansi lintas sektor seperti: Departemen agama, kesehatan, pertanian/perkebunan, perdagangan, kehutanan dan dinas sosial sendiri. Tahap ketiga, adalah tahap pelaksanaan kegiatan berupa relokasi masyarakat ke tempat yang telah dipersiapkan dan penyediaan pemukiman yang layak, penyediaan sarana prasarana pendukung seperti jalan, rumah ibadat, polindes, MCK dan lahan pertanian/perkebunan, jaminan hidup untuk satu tahun, bantuan alat pertanian, bantuan bibit tanaman palawija dan tanaman tahunan (kakao, kopi, durian, nangka, rambutan dan lain-lain). Tahap keempat adalah evaluasi terhadap seluruh proses kegiatan di mana pada tahap ini segala kekurangan dalam kegiatan pertolongan menjadi bahan pertimbangan untuk dilakukan action /kegiatan tambahan. Tahap terakhir adalah tahap pengakhiran/terminasi kegiatan dimana seluruh kegiatan pertolongan/pelayanan akan dihentikan untuk selanjutnya diserahkan/dirujuk ke lembaga lain yang mempunyai kompetensi dalam pengembangan kampung/ pembinaan pemerintahan kampung untuk dijadikan sebuah kampung.

Masalah Perumahan yang tidak layak huni: Kategori bagi keluarga yang berumah tidak layak huni adalah rumah reot, mau roboh, atap bocor, satu rumah terdiri dari beberapa Kepala Keluarga, lantai tanah/ panggung, tidak sehat, berada di daerah rawan bencana. Program penanganan baku yang dilaksanakan adalah penyuluhan sosial, bimbingan pengembangan sosial swadaya masyarakat, pemberian bantuan stimulan berupa: Bantuan sarana usaha, bantuan pemugaran rumah, dan bantuan perbaikan sarana lingkungan pemukiman.

Urusan korban bencana: Program kegiatan yang diarahkan bagi penanganan korban bencana adalah:

  • Pemetaan daerah bencana dan rawan bencana;
  • Penyusunan, publikasi dan distribusi peta bencana;
  • Penyediaan peralatan penanggulangan bencana di daerah rawan bencana;
  • Penyuluhan dan motivasi sosial terhadap korban bencana dan penduduk di daerah rawan bencana;
  • Penyuluhan dan motivasi terhadap masyarakat untuk ikut serta dalam penanggulangan; bencana;
  • Pelatihan Satuan Tugas Sosial Penanggulangan Bencana (SATGASSOS PB);
  • Pemantapan penyediaan dan penyaluran bantuan sosial secara cepat, terarah dan tuntas;
  • Bantuan rehabilitasi, rekonstruksi bagi penderita akibat bencana dan pengembangan lanjutan;
  • Penelitian masalah bencana dan pengembangan sistem penanggulangan bencana.

Pemukiman/ daerah kumuh perkotaan; Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (perkotaan) mempunyai mekanisme pelayanan: Penyuluhan dan bimbingan sosial kepada masyarakat yang bertempat tinggal di daerah kumuh, bantuan stimulan perbaikan sarana kebersihan, tempat sampah, perbaikan parit, MCK dan pemugaran rumah yang tidak sehat/layak

Tingkat partisipasi masyarakat yang rendah; Terbatasnya pengetahuan masyarakat akan pembangunan kesejahteraan sosial, terutama menyangkut pemahaman tentang masalah kesejahteraan sosial yang dialami dan yang ada di lingkungan sekitarnya serta untuk meningkatkan kepercayaan diri, harga diri dari masyarakat dalam upaya pemecahan masalah yang disandangnya, diperlukan suatu metode sosialisasi/ penyuluhan dan bimbingan sosial yang terus menerus. Metode yang digunakan adalah: Penyuluhan sosial yang ditujukan langsung kepada masyarakat melalui kegiatan tatap muka, simulasi, peragaan atau dengan menggunakan media informasi seperti penyuluhan melalui RRI , Leaflet/buklet/poster/Billboard dan lain-lain.

Tuna susila (Wanita Tuna Susila/PSK); Program rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah ini adalah pendataan, penyuluhan dan bimbingan sosial, latihan keterampilan wira usaha (yang diharapakan dapat memberikan pilihan hidup yang lebih baik), bantuan stimulan modal usaha, dan resosialisasi pada kehidupan bermasyarakat.

Penyandang Cacat; Program rehabilitasi sosial bagi penyandang cacat adalah pendataan, penyuluhan dan bimbingan sosial (bagi penyandang masalah dan lingkungan sosialnya), latihan keterampilan wira usaha, bantuan stimulan modal usaha, dan resosialisasi pada kehidupan bermasyarakat, penyaluran ke Panti Rehabilitasi Penyandang Cacat, serta pembinaan lanjut.

Lanjut usia/ jompo terlantar; Program pemberdayaan sosial bagi jompo terlantar meliputi pemberdayaan dalam dan luar panti kegiatannya mencakup pendataan, penyuluhan dan bimbingan sosial (bagi penyandang masalah, keluarga dan lingkungan sosialnya agar bisa menerima keberadaan lanjut usia), memberikan kesempatan untuk meningkatkan keterampilan wira usaha dan berkarya, Pemberian kemudahan untuk menggunakan fasilitas umum, Pembinaan terhadap organisasi sosial/LSM yang bergerak dalam pemberdayaan lanjut usia, penyaluran ke panti sosial Tresna Wreda di Jln. Pos VII Sentani Jayapura.

Pemberdayaan Generasi Muda/ karang taruna sebagai pilar pembangunan kesejahteraan sosial; Program pembinaan generasi muda difokuskan dalam wadah organisasi kemasyarakatan Karang Taruna. Karang Taruna sebagai pilar pembangunan kesejahteraan sosial di kampung/kelurahan, mempunyai pola Pembinaan antara lain: Peningkatan kesadaran generasi muda untuk aktif dalam wadah organisasi karang taruna, Pemberian latihan manajemen organisasi, peningkatan kemampuan dalam usaha kesejahteraan sosial, kewirausahaan dan keterampilan praktek kerja, bantuan usaha ekonomis produktif untuk mendorong peningkatan kemampuan karang taruna dalam membantu memecahkan masalah di lingkungannya serta pembentukan forum komunikasi karang taruna di setiap distrik sebagai wadah saling mengisi dan berbagi pengalaman.
Pemberdayaan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial, mempunyai tujuan akhir agar penyandang masalah tersebut dapat meningkatkan harga dirinya , martabat kemanusiaan (human dignity) dan menumbuhkan kemandirian (tidak tergantung pada orang lain dan mampu menolong dirinya sendiri sehingga dalam kehidupan bermasyarakat mereka mempunyai fungsi dan peranan yang dibutuhkan oleh lingkungan sekitarnya.

Sumber: Buku Praktek Pekerjaan Sosial, STKS Bandung

 

GRAND DESIGN PEMBANGUNAN EKONOMI KOTA CIMAHI 2017-2022 (resume)

 1.    STRATEGI PENERAPAN KEBIJAKAN BIDANG INDUSTRI

Analisa SWOT dalam Kebijakan Bidang Industri di Kota Cimahi:

Strategi S-O

  1. Memperkuat sektor unggulan: kemudahan perijinan, dukungan infrastruktur, insentif.
  2. Peningkatan kualitas SDM disesuaikan dengan sektor unggulan
  3. Mencari investor asing sebagai mitra pengusaha lokal

Strategi S-T

  1. Perbaikan rantai pasok agar lebih efisien
  2. Mendorong tumbuhnya industri pendukung sektor unggulan

Strategi W-O

  1. Mendorong terbangunnya industri hulu/Bahan Baku
  2. Mendorong peningkatan alternatif moda transportasi

Strategi W-T

  1. Mendorong peningkatan produksi dalam negeri
  2. Memperkuat Industri hulu /Ketersediaan bahan baku lokal

Dari strategi-strategi diatas maka dapat dirumuskan strategi kebijakan dalam pengembangan industri di daerah khususnya di Kota Cimahi dapat dikelompokkan dalam :

No.

Faktor

Strategi Kebijakan

1 SDM Peningkatan kualitas SDM disesuaikan dengan sektor unggulan
2 Infrastruktur Peningkatan kebutuhan infrastruktur (Jalan KA, Jalan raya)
3 Kemitraan
  • Mencari Mitra Asing
  • Kerjasama dengan PT. KAI & PT. Jasamarga
4 Bahan Baku
  • Mendorong terbangunnya Industri hulu
  • Mendorong tumbuhnya industri pendukung sektor unggulan
  • Perbaikan rantai pasok.
  1. Disarankan agar pemerintah Kota Cimahi MEMPERBAIKI POLA PENGANGGARAN DALAM APBD yang selama ini telah dilakukan. Pola pengeluaran pemerintah perlu diperbaiki, khususnya untuk memenuhi fungsi minimum dari pemerintah dan disesuaikan dengan tujuan dari reformasi pengelolaan pengeluaran publik yang terjadi baik di Indonesia maupun di dunia saat ini. Reformasi Keuangan Publik yang ada di dunia saat ini sepakat, bahwa tujuan dari pengelolaan pengeluaran publik ditunjukkan untuk mencapai 3 hal di bawah ini, yaitu:
  • Menghasilkan Disiplin dan stabilitas Fiskal, kearah menghindari adanya krisis keuangan publik serta mendukung pertumbuhan dan stabilitas perekonomian
  • Menciptakan efisiensi alokatif, dalam rangka menyesuaikan antara kebijakan pemda dengan tujuan dan program pembangunan yang sudah ditetapkan dalam RPJMD
  • Menciptakan efisiensi teknis, yaitu melalui upaya untuk menciptakan efektivitas belanja pemerintah (money follow program) dengan menghitung kemanfaatan dari setiap rupiah uang publik yang dikeluarkan – lakukan perhitungan cost effectiveness dalam setiap program pembangunan yang dilaksanakan
  1. Terdapat 3 sektor Industri unggulan di Kota Cimahi antara lain sektor Bangunan/Konstruksi, Sektor Listrik Gas dan Air Bersih (sub sektor Listrik), dan Sektor Industri Pengolahan (sub sektor Tekstil, Barang Kulit dan Alas Kaki, Logam Dasar dan Baja, dan Industri Tanpa Migas). Angka analisis Tabel IO (Input Output) Kota Cimahi telah membuktikan bahwa KEGIATAN EKONOMI INDUSTRI MANUFAKTUR SECARA SIGNIFIKAN MEMBERIKAN PERAN PENTING BAGI PEREKONOMIAN KOTA CIMAHI.
  2. Sektor yang memiliki keterkaitan ke belakang maupun keterkaitan ke depan yang tinggi adalah SEKTOR INDUSTRI INDUSTRI TEKSTIL. Analisis tersebut menyatakan bahwa input dari Industri tekstil menggunakan sebagian besar input yang digunakan untuk proses produksi (tenaga kerja, bahan baku, modal dll) adalah berasal dari sektor lain yang ada di Kota Cimahi itu sendiri. Dan output yang dihasilkan dipasarkan atau digunakan pada sektor – sektor lainnya di Kota Cimahi sebagai input dalam proses produksi.
  3. STRATEGI DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA

Pemerintah Kota Cimahi DAPAT MEMILIH STRATEGI FOKUS yaitu mengoptimalkan alokasi sumberdaya kepada pengembangan salah satu objek wisata yang memenuhi kriteria terbaik berdasarkan hasil SWOT analysisStrategi tersebut disarankan mengingat karakteristik khalayak sasaran yang secara normatif lebih mudah menyimpan informasi sederhana tapi mengesankan dalam memori jangka panjangnya. Untuk itu, Pemerintah Kota Cimahi harus berupaya memilih dan menetapkan objek unggulan yang akan menjadi ikon utama. Adapun keberadaan objek wisata lain dibangun sebagai unsur  pendukung ikon utama termasuk sentra oleh-oleh khas Kota Cimahi yang membantu memperkuat asosiasi khalayak terhadap ikon tersebut.  Delapan langkah yang dikembangkan olehCEOs for city,berikut ini juga membantu Pemerintah Kota Cimahi dalam merumuskan city branding:

  • Menetapkan tujuan yang jelas
  • Memahami khalayak sasaran
  • Mengidentifikasi citra merk yang ada saat ini
  • Menentukan identitas aspiratif merk
  • Mengembangkan langkah positioning
  • Membuat langkah penilaian proposisi
  • Menjalankan langkah dari brand strategi
  • Mengukur keberhasilan
  1. STRATEGI KEBIJAKAN DALAM AKTIVITAS KEWIRAUSAHAAN MENGACU PADA STUDI GEM (GLOBAL ENTREPREUNERSHIP MONITORING).

Studi GEM memberikan uraian menyeluruh dari aktivitas kewirausahaan di Indonesia. Studi ini menggambarkan sikap dan perilaku, aspirasi dan aktivitas kewirausahaan di Indonesia. Hal ini juga menegaskan beberapa hipotesis, seperti kondisi kerangka kewirausahaan di Indonesia, gambaran yang berbeda dari aktivitas kewirausahaan berdasarkan jenis kelamin, usia, pendidikan dan berbagai gambaran lainnya. Hal ini nantinya dapat memperkaya pemahaman tentang aktivitas kewirausahaan Indonesia ketika data GEM dikaitkan dengan temuan penelitian lainnya, seperti Doing Business (World Bank), Global Competitiveness Index (World Economic Forum) atau World Happiness Index.

Untuk rekomendasi program dan kebijakan yang sesuai dalam isu-isu kunci ini, harus melihat dari berbagai aspek karena tidak ada satu program yang cocok untuk semua isu. Rekomendasi untuk isu sehubungan dengan KEWIRAUSAHAAN PERLU DISESUAIKAN DENGAN KONTEKS. Studi ini memiliki profil yang memadai untuk berbagai fase kewirausahaan, karakteristik demografis yang berbeda, seperti jenis kelamin, usia, pendidikan, wilayah, dan ukuran usaha. Jika dikombinasikan dengan temuan lainnya, hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih luas dan analisis yangtepat dan mampu menciptakan rekomendasi terkait suatu isu kewirausahaan. Hal ini dapat digali lebih lanjut dari keseluruhan data dan studi GEM di tahun 2015/2016.

  1. STRATEGI PENERAPAN KEBIJAKAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
  • Dalam hal keuangan darah Pemerintah Kota Cimahi sampai akhir tahun 2016 sejak desentralisasi PBB pada tahun 2013 dalam pengelolaan Piutang PBB secara komprehensif belum dilakukan tahapan pengelompokan kualitas piutang dan proses pembentukan penyisihan piutang tidak tertagih. Terjadi kesulitan dalam penatausahaan kualitas piutang PBB karena belum dilakukan penggolongan dalam 4 (empat) kualitas, yaitu kualitas lancar, kualitas kurang lancar, kualitas diragukan, dan kualitas macet.
  • Perlunya kebijakan penataan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Cimahi belum terbentuk bidang khusus pengelolaan PBB dan jumlah aparatur PBB yang masih terbatas.
  • Dari pembahasan inikator-indikator Value For Money (VFM) kinerja PBB Kota Cimahi yang telah dilakukan desentralisasi PBB elastisitas, laju pertumbuhan, kontribusi PBB terhadap APBD, derajat desentralisasi PBB mengalami proses transformasi yang meningkat. Namun indikator kontribusi PBB terhadap PAD dan rasio kinerja pendapatan PBB mengalami penurunan dalam persentase di banding PBB masih dikelola secara sentralisasi. Sementara Efektifitas Pengelolaan PBB rata-rata dan Indeks Kemampuan Bayar PBB rata-rata mencapai 16, 45 persen masuk dalam kategori kurang. Untuk rata-rata efisiensi penggunaan anggaran dalam belanja kegiatan pengeloalan PBB masuk kategori cukup efisien yaitu 82,28 persen.
  • CADANGAN YANG HARUS DIBENTUK SEBESAR PERSENTASE TERTENTU DARI AKUN PIUTANG PBB baik data piutang pelimpahan atau murni setelah (cut off) desentralisasi PBB berdasarkan penggolongan kualitas piutang pajak disebut penyisihan piutang tidak tertagih (PPTT). Hal ini sangat penting dalam rangka penyajian aset berupa piutang pajak di neraca dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value).
  • Regulasi mengelola PBB menyebutkan bahwa satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang menangani fungsi pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah DITAMBAHKAN FUNGSINYA: Penyusunan kebijakan pelaksanaan pemungutan PBB, pendataan, penilaian dan penetapan PBB, pengolahan data dan informasi PBB, pelayanan PBB, penagihan PBB, pengawasan dan penyelesaian sengketa pemungutan PBB dan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pengelolaan PBB Kota Cimahi. Pemerintah Kota Cimahi baru mempunyai 3 kecamatan, sementara regulasi terbaru mensyaratkan minimal jumlah kecamatan di wilayah kabupaten atau kota berjumlah minimal 4 kecamatan.

 

Sumber: GRAND DESIGN PEMBANGUNAN EKONOMI KOTA CIMAHI 2017-2022 kerja sama Bappeda Kota Cimahi dengan UNPAD, UNPAR, STIE Ekuitas dan UNJANI…

Bahan Lengkap Kajian, silahkan mengunjungi kami di Bappeda Kota Cimahi @ Bidang Perencanaan Ekonomi. Terima kasih

PETUNJUK TEKNIS MUSRENBANG KOTA CIMAHI

LATAR BELAKANG

Dalam upaya melaksanakan amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang – Undang  Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang disempurnakan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang maka pemerintah daerah.

Tujuan perencanaan pembangunan tahunan daerah adalah untuk :

  1. Terwujudnya pencapaian visi dan misi;
  2. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antar tingkat pemerintahan;
  3. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;
  4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha;
  5. Tercapainya pemanfaatan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Pada Perencanaan Pembangunan Tahunan dilaksanakan :

  1. Penyusunan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan Kota;
  2. Musyawarah tingkat RW;
  3. Musrenbang Partisipatif Tingkat Kelurahan;
  4. Musrenbang Partisipatif Tingkat Kecamatan;
  5. Forum SKPD dan Forum Gabungan SKPD;
  6. Penyusunan rencana kerja SKPD;
  7. Musrenbang Partisipatif Tingkat Kota;
  8. Penyusunan RKPD;
  9. Penyusunan KU-APBD;
  10. Penyusunan PPAS;
  11. Penyusunan RKA SKPD;
  12. Penyusunan RAPBD.

Perencanaan pembangunan tahunan daerah sebagaimana tersebut di atas dilaksanakan dengan berdasarkan jadwal yang terintegrasi sesuai dengan sistem perencanaan pembangunan nasional. Dalam kerangka perencanaan pembangunan tahunan, sebagai langkah awal dilaksanakan penyusunan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang dilakukan melalui proses koordinasi antar instansi pemerintah dan proses partisipasi seluruh pelaku pembangunan dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat RW, Kelurahan, Kecamatan hingga tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah(SKPD). Selanjutnya RKPD akan menjadi landasan dalam penyusunan RAPBD.

Pelaksanaan Musrenbang Kota Cimahi

Memperhatikan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, maka sebagai langkah awal perencanaan pembangunan tahunan, Pemerintah Kota Cimahi melaksanakan Musrenbang Partisipatif Kota Cimahi.

Pelaksanaan Musrenbang Partisipatif Kota Cimahi ini dilaksanakan dengan panduan sebagai berikut :

  1. Dilaksanakan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Cimahi tahun 2005 – 2025 yang memasuki tahapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahapan keempat yaitu Pencapaian ditujukan untuk pencapaian masyarakat yangmaju, mandiri dan berkeadilan yang diantaranya ditunjukkan oleh pertumbuhanekonomi yang baik, kualitas dan manajemen SDM yang unggul, semakinberkurangnya ketergantungan pada pihak di luar Kota Cimahi serta pelaksanaanpembangunan yang semakin adil;
  2. Program serta kegiatan yang akan dibahas oleh masyarakat berpedoman pada program / kegiatan yang tercantum dalam Rancangan Awal RKPD;

Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Cimahi Tahun 2005 – 2025

Tantangan yang dihadapi dalam masa 20 tahun mendatang serta mempertimbangkan modal dasar potensinya,maka Visi Pembangunan Kota Cimahi Tahun 2005 – 2025 adalah:

 CIMAHI KOTA CERDAS

Cimahi dengan segala potensi dan keterbatasannya pada masa depan dituntut untuk menjadi kota yang CERDAS agar dapat bersaing dengan daerah-daerah lainnya. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, cerdas bersinonim dengan pandai, pintar, cerdik, yaitu memiliki kemampuan untuk mengatasi segala tantangan dan ancaman yang timbul. Sebagai kota yang relatif sempit serta ketersediaan sumberdaya alam yang  terbatas sifat CERDAS harus dimiliki Kota Cimahi agar menjadi kota yang lebih baik dan dapat menyokong kehidupan yang lebih baik bagi warganya. Sejalan dengan itu CERDAS dapat diartikan pula sebagai singkatan dari Creative yang berarti dapat berkreasi dalam bentuk aslinya serta produktif; Egalitarian yang berarti memandang kesamaan derajat manusia atau menjadi sifat dari demokratis yang saat ini sedang berkembang di negara kita;  Religious adalah sifat kota yang agamis mengamalkan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa secara konsekuen; Developable diartikan sebagai kota yang berkemampuan kompetitif untuk dibangun, Accretive diartikan sebagai kota memiliki nilai tambah untuk terus maju dan berkembang; serta Sustainable adalah tercapainya kota yang dapat mencukupi kebutuhan warganya secara berkelanjutan menjangkau lintas generasi.

Dengan demikian visi CIMAHI KOTA CERDAS adalah mewujudkan kota yang mampu mengatasi rintangan dan ancaman yang timbul serta dapat mengambil kesempatan menjadi kota yang unggul, berbekal pada pengembangan kreativitas dalam produksi, egaliter dalam kehidupan yang demokratis, serta didukung masyarakat yang religius akan berdayasaing  untuk dapat membangun kota yang terus maju dan berkembang menuju kemandirian pelayanan kota bagi kehidupan yang lebih baik

        Upaya perwujudan visi pembangunan jangka panjang Kota Cimahi tersebut akan dicapai melalui 5 (lima) misi pembangunan jangka panjang Kota Cimahi tahun 2005-2025 sebagai berikut :

Misi Satu : Mewujudkan Kualitas Kehidupan Masyarakat Berakhlak Mulia,   Berbudaya, Menerapkan Ilmu dan Teknologi, Memiliki Jejaring Sosial, Produktif dan Unggul.

Yakni memperkuat jati diri dan karakter masyarakat kota yang  melalui pendidikan membentuk manusia bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mematuhi disiplin untuk taat aturan dan bermoral, memelihara kerukunan antar warga kota, dan antar budaya, mengembangkan modal sosial dan mengembangkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing yang menguasai dan memanfaatkan iptek, membangun keterkaitan produksi, distribusi, dan pelayanan dalam rangka meraih keunggulan kompetitif sehingga memiliki kebanggaan sebagai warga kota untuk meraih kehidupan yang lebih baik.

Misi Dua    :         Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Yakni meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, kemitraan yang serasi antarlegislatif dengan eksekutif, dan penciptaan stabilitas politik yang lebih demokratis dan konsistensi dalam penegakan hukum. Selain itu hal mendasar yang menjadi kewajiban adalah pengarusutamaan paradigma sebagai pelayan publik, peningkatan efektivitas dan akuntabilitas kegiatan pemerintahan daerah sehingga tercapai pelaksanaan fungsi-fungsi pelayanan birokrasi dan penanggulangan korupsi. Cakupan perbaikan tata kelola pemerintahan tidak hanya terbatas sektor pemerintahan, tetapi juga meliputi sektor swasta untuk memperbaiki tata kelolanya. Upaya mendorong lebih banyak perusahaan untuk mengubah statusnya menjadi perusahaan publik akan mendorong keterbukaan dan akuntabilitas publik pula. Hal ini juga penting untuk mencegah kolusi, nepotisme, serta konflik kepentingan yang dapat mengganggu roda perekonomian.

Misi Tiga    :         Meningkatkan Perekonomian yang Berdaya Saing serta Berbasis Inovasi Daerah

Persaingan global yang kita hadapi bukan lagi antar bangsa tetapi sudah menohok ke persaingan antar kota, hal ini sejalan dengan penduduk perkotaan yang semakin banyak serta peran kota sebagai pusat produksi, distribusi dan pemasaran. Daya saing ekonomi kota dibangun oleh penguasaan akan keterkaitan sistem produksi, distribusi dan pelayanan yang unggul dan inovatif memperhatikan keterkaitan antar pelaku dan sumberdaya lokal/daerah sehingga masyarakat lebih banyak berperan di dalamnya dan ikut menikmati hasil pertumbuhan ekonomi sekaligus nilai tambah yang terjadi. Untuk menjangkau keunggulan komparatif, kompetitif dan kooperatif harus didukung para pekerja yang dilengkapi dengan keahlian, kompetensi, dan kemampuan untuk bekerja. Demikian juga usaha mikro, kecil, dan menengah diharapkan dapat tumbuh dan berkembang menjadi andalan ekonomi lokal yang kompetitif yang dapat meningkatkan produktifitas dan daya saing yang lebih baik.

Misi Empat    :     Mewujudkan Keserasian  Pembangunan yang Berkeadilan

Yaitu dalam mencapai pembangunan kota yang inklusif diperlukan percepatan pertumbuhan ekonomi kota yang lebih tinggi lagi agar dapat mengikutsertakan sebanyak mungkin warga kota yang merasakan manfaat ekonomi yang terjadi. Hal ini untuk mempercepat penurunan jumlah penduduk miskin serta memperkuat kapasitas keluarga dalam menghadapi berbagai goncangan. Pengurangan kemiskinan tidak sepenuhnya mengandalkan pertumbuhan ekonomi saja, tetapi memerlukan intervensi pemerintah kota yang tepat  dan afirmatif terhadap kelompok yang terpinggirkan untuk memastikan semua kelompok memiliki akses yang sama terhadap kesempatan ekonomi yang muncul. Selain itu mengurangi kesenjangan antar ekonomi lokal dan ekonomi formal serta kesenjangan pelayanan sarana dan prasarana dasar, kualitas manusia dari diskriminasi menurut status, golongan, tingkat pendapatan dan gender.

Misi Lima      :     Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan

Yaitu menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan, menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan,  mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui pemanfaatan  ruang  yang  serasi  antara  penggunaan  ruang  terbuka hijau,  konservasi, permukiman  dan  kegiatan  sosial  ekonomi. Kerusakan lingkungan hidup mengakibatkan biaya hidup meningkat yang pada gilirannya menurunkan kualitas hidup. Lingkungan hidup yang rusak juga diduga menyebabkan munculnya penyakit epidemik maupun endemik. Upaya mewujudkan lingkungan hidup yang berkelanjutan diarahkan pada : pertama, pengelolaan dan pendayagunaan sumberdaya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan, yang dicerminkan oleh (1) tetap terjaganya fungsi dan daya dukung lingkungan dan (2) kemampuan pemulihan tanah, air dan udara dalam mendukung kualitas kehidupan secara serasi, seimbang dan lestari; kedua, memelihara kekayaan keragaman jenis flora dan fauna dicerminkan oleh : nilai tambah, daya saing kota dan modal pembangunan kota, serta ketiga, meningkatnya kesadaran, sikap mental dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup menuju kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat Kota

Peran SKPD dalam Musrenbang Partisipatif

SKPD memiliki peran dalam musrenbang sebagai berikut :

  1. Seluruh SKPD harus hadir dalam Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan dan menugaskan personil yang mengetahui/memahami secara baik dan benar tentang rencana kerja yang dimiliki SKPD yang bersangkutan, permasalahan yang sesuai dengan spesifikasi SKPD yang bersangkutan dan kaidah-kaidah teknis yang diberlakukan pada SKPD yang bersangkutan dalam menjustifikasi usulan kegiatan yang akan diajukan.
  2. Untuk melakukan penajaman sasaran kegiatan Renja-SKPD mulai dari penyelenggaraan musrenbang tingkat kelurahan dan atau tingkat kecamatan, maka diharapkan khususnya kepada para Kepala SKPD yang memiliki rencana kegiatan yang akan berimplikasi langsung pada masyarakat dan/atau lingkungan prasarana yang ada pada wilayah kelurahan dan atau wilayah kecamatan.
  3. SKPD menyelenggarakan forum SKPD dilakukan dengan mempertimbangkan urgensi, efisiensi dan efektifitas sesuai dengan kebutuhan. Namun demikian dapat diselenggarakan oleh masing-masing SKPD atau dilaksanakan secara gabungan beberapa SKPD.

TATA CARA MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) PARTISIPATIF TAHUNAN

MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF TINGKAT RW (musyawarah tingkat RW)

PENGERTIAN

Musyawarah tingkat RWadalah kegiatan forum musyawarah warga di tingkat RW yang merupakan wadah untuk melakukan jajak kebutuhan (need assessment) bagi penyiapan usulan kegiatan pembangunan tahunan di tingkat kelurahan. Kegiatan ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan kegiatan Musrenbang Kelurahan. Musyawarah tingkat RWadalah embrio usulan kegiatan bagi penyusunan RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah) Kota Cimahi. Musyawarah tingkat RWdiselenggarakan untuk membahas, memprioritaskan, dan merumuskan usulan dari RT serta melakukan identifikasi permasalahan secara nyata bagi penyiapan usulan kebutuhan kegiatan pembangunan di tingkat RW.

TUJUAN

  • Tujuan umum: mendorong partisipasi masyarakat di tingkat RW dalam rangka memperkuat kapasitas, kemandirian dan peran serta masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
  • Tujuan khusus: menghimpun dan melakukan identifikasi permasalahan serta menetapkan daftar usulan prioritas pembangunan yang akan menjadi bahan masukan pada pelaksanaan Musrenbang Kelurahan.

WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

  • Tempat pelaksanaan kegiatan adalah balai warga atau ruangan yang dapat menampung jumlah peserta Musyawarah tingkat RW.
  • Musyawarah tingkat RW dilaksanakan di setiap RW dilaksanakan pada Minggu IV Bulan Desemberatau selambatnya sebelum pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kelurahan. Musyawarah tingkat RW dapat dilaksanakan bersamaan dengan pertemuan rutin bulanan warga di tingkat RW.

PESERTA DAN NARASUMBER

Peserta Musyawarah tingkat RW terdiri dari:

  1. Pengurus RT dan RW;
  2. Tokoh Masyarakat/Agama, perwakilan perempuan, perwakilan warga miskin, Tokoh Pemuda;
  3. Kepala Sekolah swasta atau negeri yang ada di wilayah kelurahan;
  4. Pengurus PKK, Pos PAUD, Posyandu, dan Karang Taruna di tingkat RW;
  5. Peserta lain yang dianggap perlu dan layak ikut dalam Musyawarah tingkat RW.

NARASUMBER

Nara sumber yang terlibat dalam pelaksanaan Musyawarah tingkat RW(bisa seluruhnya atau sebagian) adalah :

  • Aparat Kelurahan;
  • Fasilitator Musrenbang Kota Cimahi;
  • Pengurus LPMKelurahan;
  • Pengurus BKM;
  • Ketua RW (merangkap peserta)

PENYELENGGARA

Penyelenggara atau pelaksana kegiatan Musyawarah tingkat RWterdiri dari :

Ketua RW                :   Sebagai Ketua merangkap penanggung jawab kegiatan dengan dibantu oleh sekretaris RW dan Anggota pelaksana yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan;

Sekretaris RW       :   Bertugas mencatat dan merekapitulasi serta merangkum dan kemudian memasukkan usulan hasil pembahasan ke dalam form isian hasil Musyawarah tingkat RW;

 Anggota                  :   Membantu ketua dan sekretaris dalam memfasilitasi kebutuhan perlengkapan/alat bantu, seperti :

  • Tempat dan kebutuhan penyelenggaraan
  • Format isian usulan RT/RW per musyawarah tingkat RW
  • Alat tulis, kertas plano, spidol besar, isolasi, dan lain-lain.

 Anggota Tim/Panitia Penyelenggara

Anggota tim/Panitia Penyelenggara Musyawarah tingkat RWdapat diambil dari warga masyarakat RW setempat dengan kriteria mempunyai kemampuan dan komitmen untuk membantu penyelenggaraan Musyawarah tingkat RWserta tidak memiliki tendensi dan kepentingan pribadi tertentu.

PERAN DAN FUNGSI PELAKU KEGIATAN

Dalam pelaksanaan kegiatan Musyawarah tingkat RW, peran dan fungsi pelaku kegiatan yang terlibat adalah sebagai berikut :Narasumber

Pengarah kegiatan;

  • Melakukan monitoring pelaksanaan Musyawarah tingkat RW;
  • Melakukan sosialisasi dan penjelasan mekanisme pelaksanaan Musyawarah tingkat RWkepada Ketua RW;
  • Membuat, mengatur dan menetapkan jadwal setiap RW, serta memberitahukan pelaksanaannya ke kecamatan dengan tembusan ke Bappeda.

Penyelenggara

Dalam pelaksanaan Musyawarah tingkat RW, Ketua RW bertugas sebagai penyelenggara kegiatan dan dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh seorang sekretaris dan anggota dengan tugas sebagai berikut :

  1. Penanggung jawab pelaksanaan Musyawarah tingkat RW;
  2. Menyampaikan usulan jadwal pelaksanaan Musyawarah tingkat RWke kelurahan;
  3. Memimpin jalannya proses Musyawarah tingkat RW;
  4. Menetapkan usulan prioritas program kebutuhan masyarakat;
  5. Menandatangani berita acara hasil Musyawarah tingkat RW;
  6. Membentuk dan mengusulkan perwakilan dari RW sebagai peserta Musrenbang Kelurahan.

PROSES PELAKSANAAN

Persiapan

Dilakukan oleh pengurus RW dengan tahapan sebagai berikut:

  1. Melakukan koordinasi dengan pihak kelurahan dan narasumber;
  2. Menyiapkan/menyebarkan undangan kepada peserta yang akan diundang;
  3. Menyiapkan materi Musyawarah tingkat RWyang meliputi : format isian usulan kebutuhan musyawarah tingkat RW sosial budaya, pemerintahan, ekonomi, dan fisik lingkungan (format terlampir);
  4. Menyiapkan data pendukung, sebagian atau seluruhnya (opsional sesuai kebutuhan dan ketersediaan) seperti:
  • Peta wilayah RW yang memuat titik-titik lokasi sarana prasarana fisik yang memerlukan pembangunan atau perbaikan, sebaran titik kelompok miskin dan pengangguran;
  • Data hasil Musyawarah tingkat RW tahun sebelumnya (bila ada);
  • Data jumlah penduduk per RT;
  • Data jumlah KK miskin per RT;
  • Data jumlah fasos dan fasum RT;
  • Data jenis dan penerima bantuan yang telah diterima, baik yang berasal dari pemerintah, swasta, BKM (melalui PNPM) atau dari sumber lain;
  • Data potensi ekonomi, sosial budaya;
  • Kalender Musim (Penyakit, Bencana, Kejadian).
  1. Menyiapkan tempat Musyawarah tingkat RW.

Mekanisme Pelaksanaan Musyawarah tingkat RW

  1. Keluaran Musyawarah tingkat RW adalah merumuskan solusi atau usulan program, dan rencana sumber pendanaannya.
  2. Daftar Usulan Pembangunan tingkat RW dibatasi sebanyak-banyaknya 3 usulan kegiatan prioritas untuk masing-masing Musyawarah tingkat RW, yang akan dibawa ke Musrenbang Kelurahan. Usulan disusun berdasarkan urutan prioritas;
  3. Pemilihan 3 usulan solusi prioritas tersebut didapatkan melalui musyawarah dengan memperhatikan:
  • Tingkat kebutuhan mendesak: kebutuhan tersebut tidak dapat ditunda dan apabila tidak segera ditangani akan mengganggu aktivitas warga masyarakat;
  • Tingkat Dampak atau Manfaat: Kebutuhan tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak, jika tak dipenuhi akan mengakibatkan munculnya masalah lain;
  • Sumber daya: kemampuan sumberdaya yang tersedia;
  1. Untuk usulan prioritas musyawarah tingkat RW,Ketua RW harus memastikan kesanggupan penyusunan proposal apabila diperlukan dan dibutuhkan, terutama jika usulan tersebut dilaksanakan di tanah milik pribadi atau kelompok (bukan aset pemerintah atau aset umum).
  2. Usulan program/kegiatan yang dihasilkan dalam Musyawarah tingkat RWharus sudah menetapkan kesepakatan pemilahan program/kegiatan, yaitu antara program yang dapat dilakukan secara swadaya dan APBD atau melalui sumber pendanaan yang lain, misalnya melalui BKM (PNPM) atau swasta (CSR);
  3. Hasil dari pelaksanaan Musyawarah tingkat RW diserahkan ke kelurahan paling lambat 2 (dua) hari setelah pelaksanaan.

Tahapan Pelaksanaan Musyawarah tingkat RW

  1. Pembukaan oleh Ketua RW dilanjutkan dengan penjelasan maksud dan tujuan Musyawarah tingkat RW, meliputi :
  • Menjelaskan makna dan tujuan pelaksanaan Musyawarah tingkat RW;
  • Menjelaskan mekanisme pelaksanaan, proses pengambilan keputusan dan penyampaian usulan ke tingkat kelurahan.
  1. Pemaparan materi umum oleh narasumber/ fasilitator yang berkaitan dengan bahasan :
  • Permasalahan dan Prioritas Pembangunan Kota Cimahi
  • Permasalahan umum yang dihadapi di tingkat RW
  1. Pembahasan diskusi kelompok yang meliputi pembahasan : musyawarah tingkat RW bidang fisik, musyawarah tingkat RW bidang sosial budaya, musyawarah tingkat RW bidang pemerintahan dan musyawarah tingkat RW bidang ekonomi.

Pembahasan meliputi :

  1. Menampung dan menetapkan prioritas masalah masyarakat di tingkat RW;
  2. Menetapkan usulan kegiatan yang akan dibahas lebih lanjut pada Musrenbang kelurahan;
  3. Keluaran dari diskusi/pembahasan kelompok menghasilkan:
  4. Daftar Skala Prioritas. Kesepakatan hasil Musyawarah tingkat RWkemudian dimasukkan dalam form isian daftar skala prioritas usulan;
  5. Penandatanganan Berita Acara. Berita Acara Musyawarah tingkat RWdisetujui dan ditandatangani oleh Ketua RW, Sekretaris RW dan satu orang perwakilan warga yang diusulkan dan disepakati oleh warga;
  6. Penetapan delegasi. Selanjutnya membahas dan menetapkan delegasi tingkat RW untuk mengikuti Musrenbang Kelurahan. Delegasi RW sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang yang dianggap mampu untuk menyampaikan dan membahas usulan pada Musrenbang Kelurahan. Delegasi RW sekurang-kurangnya terdapat satu orang perempuan sebagai representasi keterwakilan perempuan.
  7. Penutupan Musyawarah tingkat RW oleh ketua RW.

ANGGARAN/ PENDANAAN

Kegiatan Musyawarah tingkat RWini didanai dari dan oleh partisipasi masyarakat. Kegiatan ini dapat juga dilaksanakan bersamaan dengan forum pertemuan rutin bulanan di tingkat RW.

MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF TINGKAT KELURAHAN

PENGERTIAN

Musrenbang Partisipatif Tingkat Kelurahan adalah forum pertemuan warga untuk merumuskan usulan rencana prioritas dan pelaksanaan swadaya masyarakat, sebagai bahan untuk dibahas dalam Musrenbang Partisipatif Tingkat Kecamatan. Kegiatan Musrenbang Partisipatif Tingkat Kelurahan diikuti oleh unsur SKPD, LPM Kelurahan, Fasilitator Musrenbang, organisasi kemasyarakatan, dan delegasi RW.

TUJUAN

Musrenbang Partisipatif Tingkat Kelurahan memiliki tujuan antara lain :

  1. Menampung dan menetapkan prioritas kebutuhan masyarakat yang diperoleh dari musyawarah tingkat RW.
  2. Menetapkan prioritas kegiatan kelurahan yang akan dibiayai melalui alokasi dana APBD Kota Cimahi, maupun sumber dana lainnya;
  3. Menetapkan prioritas kegiatan yang akan diajukan untuk dibahas pada Musrenbang Partisipatif Tingkat Kecamatan.
  4. MASUKAN (Bahan Musrenbang Partisipatif Tingkat Kelurahan)
  5. Rancangan awal RKPD Kota Cimahi yang memuat rencana program dan kegiatan tahun selanjutnya;
  6. Data potensi ekonomi, sosial budaya dan fisik wilayah kelurahan;
  7. Data permasalahan kelurahan, seperti peta kerawanan kemiskinan dan pengangguran, kejadian luar biasa (KLB), peta rawan bencana dan sebagainya;
  8. Dokumen rencana pembangunan jangka menengah kelurahan atau dokumen lain yang tersedia di kelurahan;
  9. Hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan di kelurahan pada tahun sebelumnya;
  10. Daftar prioritas masalah kelurahan dan kelompok-kelompok masyarakatyang dituangkan dalam  Formulir  A – 1.

MEKANISME (Tahapan Musrenbang Partisipatif Tingkat Kelurahan)

Titik berat penyelenggaraan Musrenbang Partisipatif Tingkat Kelurahan terletak pada diskusi – diskusi yang dilaksanakan dalam satu forum yang disebut Forum Dialog Kelurahan  (Musyawarah antara RW dan organisasi kemasyarakatan di kelurahan).Selanjutnya hasil Forum Dialog Kelurahan dilegitimasi dalam acara Musrenbang Partisipatif Tingkat Kelurahan. Selengkapnya, pelaksanaan Musrenbang Partisipatif Tingkat Kelurahan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

Tahap persiapan :

  • Lurah menetapkan tim penyelenggara yang melibatkan aparat kelurahan bersama-sama dengan LPM Kelurahan dan Fasilitator Musrenbang;
  • Tim Penyelenggara menyusun jadwal, mengumumkan jadwal agenda pelaksanaan Forum Dialog Kelurahan dan acara Musrenbang Partisipatif Tingkat Kelurahan serta tempat pelaksanaan, secara terbuka sebelum pelaksanaan kegiatan;
  • Tim Penyelenggara membuka pendaftaran peserta atau mengundang peserta;
  • Tim penyelenggara mempersiapkan sarana dan prasarana penunjang termasuk notulen bila diperlukan, serta materi yang akan dibahas.

Tahap Pelaksanaan Forum Dialog Kelurahan dengan rangkaian kegiatan sebagai berikut :

  • Ketua RW menyampaikan usulan rencana kegiatan hasil musyawarah tingkat RWkepada kelurahan;
  • Tim penyelenggara yang difasilitasi oleh kelurahan mengadakan Forum Dialog Kelurahan untuk membahas usulan masyarakat dengan mengacu pada rancangan awal RKPD tahun berikutnya yang memuat rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di Tahun berikutnya;
  • Peserta Forum Dialog mengukur dan memperhitungkan kepentingan serta kebutuhan masing-masing kelurahan berdasarkan sesuai dengan potensi dan permasalahan di kelurahan, kemudian dibuat perumusan prioritas kegiatan pembangunanberdasarkan 4 (empat) bidang pembangunan;
  • Forum menetapkan daftar nama delegasi yang akan dikirim pada musrenbang tingkat kecamatan sebanyak (3 sampai 5 orang di luar perangkat kelurahan) dengan memperhatikan unsur keterwakilan perempuan.

Tahap Pelaksanaan acara Musrenbang Partisipatif Tingkat Kelurahan sebagai forum legitimasi hasil kerja Forum Dialog Tingkat Kelurahan dengan susunan acara sebagai berikut:

SUSUNAN ACARA MUSRENBANG PARTISIPATIF TINGKAT KELURAHAN

NO WAKTU ACARA KETERANGAN
1 08.30-09.00 PENDAFTARAN PESERTA PENGISIAN DAFTAR HADIR
2 09.00-09.05 PEMBUKAAN PEMBAWA ACARA
3 09.05-09.15 MENYANYIKAN LAGU INDONESIA RAYA DIPIMPIN OLEH DIRIGEN
4 09.15-09.30 LAPORAN PENYELENGGARAAN MUSRENBANG PARTISIPATIF TINGKAT KELURAHAN PEMBAWA ACARA MEMPERSILAHKAN LURAH UNTUK MENYAMPAIKAN LAPORANNYA
5 09.30-10.00 LAPORAN PARA KETUA  KELOMPOK DISKUSI:

1.   BIDANG SOSBUD

2.   BIDANG EKONOMI

3.   BIDANG FISIK

4.   BIDANG PEMERINTAHAN

PEMBAWA ACARA MEMPERSILAHKAN KEPADA MASING-MASING KETUA BIDANG UNTUK MEMBACAKAN HASIL KESEPAKATAN
6 10.00-10.10 PEMBACAAN BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL MUSREN KELURAHAN PEMBAWA ACARA MEMPERSILAHKAN PERSONIL (ANTARA LAIN KETUA LPM) YANG DITUNJUK UNTUK MEMBACAKAN BERITA ACARA HASIL MUSRENBANG KELURAHAN
7 10.10-10.20 PENANDATANGANAN  SURAT MANDAT DAN BERITA ACARA PEMBAWA ACARA MEMPERSILAHKAN PERSONIL YANG AKAN MENANDATANGANI SURAT MANDAT DAN BERITA ACARA
8 10.20-10.30 PEMBACAAN SAMBUTAN WALIKOTA CIMAHI OLEH PENANGGUNGJAWAB BINA WILAYAH DI MASING-MASING KELURAHAN PEJABAT SKPD PENANGGUNGJAWAB BINA WILAYAH DI KELURAHAN YBS
9 10.30-10.35 PEMBACAAN DOA PETUGAS PEMBACA DOA
10 10.40- SELESAI PENUTUPAN ACARA  


KELUARAN (Hasil Musrenbang Partisipatif Tingkat Kelurahan)

Hasil pelaksanaan musrenbang Kelurahan berupa dokumen usulan rencana kerja pembangunan tingkat kelurahan yang diantaranya memuat Berita Acara Musrenbang Kelurahan (Formulir F-1) dengan lampiran – lampiranantara lain:

  1. Kegiatan Prioritas, Sasaran, yang disertai target dan kebutuhan pendanaan dalam Daftar Prioritas kelurahan tahun berikutnya;
  2. Usulan program dan kegiatan yang belum dapat diakomodir dalam rancangan RKPD Kota Cimahi Tahun berikutnya beserta alasan penolakannya;
  3. Daftar prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan dengan sumber dana APBD dan swadaya masyarakat;
  4. Daftar delegasi yang akan mewakili pada Musrenbang Partisipatif Tingkat Kecamatan dengan memperhatikan unsur keterwakilan perempuan.

Seluruh keluaran tersebut disampaikan kepada Bappeda Kota Cimahi sebagai Koordinator Desk Bidang (Forum SKPD) dan kepada Camat untuk selanjutnya dibahas dalam Musrenbang Tingkat Kecamatan.

PESERTA DAN NARASUMBER

Peserta

Peserta adalah komponen masyarakat (individu maupun kelompok) yang berada di kelurahan seperti : Delegasi RW, LPM, BKM, Fasilitator Musrenbang, tokoh agama, tokoh masyarakat, kelompok perempuan (PKK), kelompok pemuda, organisasi masyarakat, pengusaha, kelompok tani, Komite sekolah dan lain-lain.

Narasumber

Narasumber adalah SKPD, Lurah, Camat dan aparat kecamatan, Kepala Sekolah, Kepala Puskesmas, pejabat/petugas yang ada di kelurahan, Instansi Vertikal yang ada di wilayah kelurahan dan LSM yang bekerja di kelurahan serta anggota DPRD dari wilayah pemilihan kelurahan yang bersangkutan (diundang oleh kelurahan).

WAKTU PELAKSANAAN

  1. Forum Dialog Kelurahan dan Musrenbang Partisipatif Tingkat Kelurahan dilaksanakan paling lambat pada Minggu II Bulan Januari.
  2. Masing-masing kelurahan berkoordinasi dengan kecamatan dan BAPPEDA.
Tahap Legitimasi
PELIBATAN UNSUR SKPD
Acara Musrenbang Partisipatif Kelurahan
Forum Dialog Kelurahan
Musyawarah RW
Membahas & menganalisa:

•      Rancangan awal RKPD

Menyusun :

•      Prioritas keg. Kelurahan Tahun Berikutnya

•      Daftar nama delegasi

BAGAN ALIR MEKANISME MUSRENBANG PARTISIPATIF TINGKAT KELURAHAN

MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF TINGKAT KECAMATAN

PENGERTIAN

Musrenbang Partisipatif TingkatKecamatan adalah forum musyawarah perencanaan pembangunan tahunan Kecamatan yang melibatkan para pelaku pembangunan di Kecamatan.

TUJUAN

Musrenbang Partisipatif Tingkat Kecamatan diselenggarakan untuk :

  1. Membahas dan menyepakati hasil-hasil Musrenbang Partisipatif Tingkat Kelurahan yang akan menjadi prioritas kegiatan pembangunan di wilayah kecamatan yang bersangkutan;
  2. Membahas dan menetapkan prioritas kegiatan pembangunan di tingkat kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan kelurahan;
  3. Melakukan klasifikasi atas prioritas kegiatan pembangunan kecamatan sesuai dengan kelompok bidang.

MASUKAN (Bahan Musrenbang Partisipatif Tingkat Kecamatan)

Berbagai hal yang perlu disiapkan untuk penyelenggaraan antara lain adalah :

  1. Data potensi ekonomi, sosial budaya dan fisik wilayah kelurahan;
  2. Data permasalahan kelurahan, seperti peta kerawanan kemiskinan, pengangguran, kejadian luar biasa (KLB), peta rawan bencana, dan sebagainya;
  3. Dokumen prioritas program dan kegiatan pembangunan tahunan hasil Musrenbang Partisipatif Tingkat Kelurahan;
  4. Daftar nama anggota delegasi dari kelurahan untuk mengikuti Musrenbang Partisipatif Tingkat Kecamatan;
  5. Berita acara Musrenbang Partisipatif Tingkat Kelurahan;
  6. Hasil evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan daerah tahun sebelumnya;
  7. Rancangan awal RKPD Kota Cimahi Tahun berikutnya.

MEKANISME (Tahapan Musrenbang Partisipatif Tingkat Kecamatan)

Pelaksanaan Musrenbang Partisipatif Tingkat Kecamatandilakukan dengan tahapan

Tahap Persiapan :

  • Camat menetapkan tim penyelenggara yang melibatkan aparat kecamatan bersama-sama dengan LPM Kecamatan dan Fasilitator Musrenbang.
  • Tim Penyelenggara melakukan hal-hal sebagai berikut :
    1. Menyusun jadwal dan agenda Forum Dialog Kecamatan dan Musrenbang Partisipatif Tingkat Kecamatan;
    2. Mengumumkan secara terbuka tentang jadwal, agenda dan tempat Musrenbang Partisipatif Tingkat Kecamatan;
    3. Membuka pendaftaran dan atau mengundang calon peserta Musrenbang Partisipatif Tingkat Kecamatan baik wakil dari Kelurahan maupun dari kelompok masyarakat;
    4. Mempersiapkan sarana dan prasarana penunjang termasuk notulen serta materi yang akan dibahas;
    5. Mengkompilasi prioritas program dan kegiatan pembangunan hasil kesepakatan/legitimasi dari Musrenbang Partisipatif Tingkat Kelurahan berdasarkan masing-masing kelompok Bidang.

Tahap Pelaksanaan Forum Dialog Kecamatan :

  • Verifikasi oleh delegasi kelurahan untuk memastikan semua prioritas program dan kegiatan yang diusulkan oleh kelurahannya sudah tercantum menurut masing-masing kelompok bidang.
  • Pelaksanaan Forum Dialog Kecamatan wajib melibatkan unsur SKPD yang terkait erat dengan fokus/permasalahan yang terdapat di kecamatan yang bersangkutan.
  • Pembagian peserta kelompok berdasarkan 4 kelompok bidang untuk membahas prioritas kegiatan pembangunan usulan masing-masing kelurahan serta program dan kegiatan pembangunan lintas kelurahan yang belum diusulkan oleh kelurahan.
  • Proses pembahasan dan perumusan prioritas dilaksanakan dengan mempertimbangkan hasil Musrenbang Partisipatif Tingkat Kelurahan dengan mengacu pada Rancangan Awal RKPD Kota Cimahi.
  • Penyusunan daftar nama delegasi yang akan dikirim pada Musrenbang Tingkat Kota (antara 3 sampai 5 orang di luar perangkat kelurahan) dengan memperhatikan unsur keterwakilan perempuan.

Tahap Pelaksanaan acaraMusrenbang Partisipatif Tingkat Kecamatan sebagai forum legitimasi hasil kerja Forum Dialog Kecamatan dengan susunan acara sebagai berikut :

SUSUNAN ACARA MUSRENBANG PARTISIPATIF

TINGKAT KECAMATAN

NO WAKTU ACARA KETERANGAN
1 08.30-09.00 PENDAFTARAN PESERTA PENGISIAN DAFTAR HADIR
2 09.00-09.05 PEMBUKAAN PEMBAWA ACARA
3 09.05-09.15 MENYANYIKAN LAGU INDONESIA RAYA DIPIMPIN OLEH DIRIGEN
4 09.15-09.30 LAPORAN PENYELENGGARAAN MUSRENBANG PARTISIPATIF TINGKAT KECAMATAN PEMBAWA ACARA MEMPERSILAHKAN CAMAT UNTUK MENYAMPAIKAN LAPORANNYA
5 09.30-10.00 LAPORAN PARA KETUA KELOMPOK DISKUSI :

1.  BIDANG SOSBUD

2.   BIDANG EKONOMI

3.   BIDANG FISIK

4.   BIDANG PEMERINTAHAN

PEMBAWA ACARA MEMPERSILAHKAN KEPADA MASING-MASING KETUA KELOMPOK BIDANG UNTUK MEMBACAKAN HASIL KESEPAKATAN
6 10.00-10.10 PEMBACAAN BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL MUSREN KECAMATAN PEMBAWA ACARA MEMPERSILAHKAN PERSONIL YANG DITUNJUK (ANTARA LAIN KETUA LPM) UNTUK MEMBACAKAN BERITA ACARA HASIL MUSRENBANG KECAMATAN
7 10.10-10.20 PENANDATANGANAN SURAT MANDAT DAN BERITA ACARA PEMBAWA ACARA MEMPERSILAHKAN PERSONIL YANG AKAN MENANDATANGANI SURAT MANDAT DAN BERITA ACARA
8 10.20-10.30 SAMBUTAN WALIKOTA CIMAHI WALIKOTA CIMAHI
9 10.30-10.35 PEMBACAAN DOA PETUGAS PEMBACA DOA
10 10.40 PENUTUPAN ACARA  

KELUARAN (Hasil Musrenbang Partisipatif Tingkat Kecamatan)

Keluaran yang dihasilkan dari pelaksanaan musrenbang kecamatan adalah dokumen Rencana Kerja Pembangunan kecamatan yang diantaranya memuat Berita Acara Musrenbang Kecamatan (Formulir F-2) dengan lampiran – lampiran antara lain:

  • Kegiatan Prioritas, Sasaran, yang disertai target dan kebutuhan pendanaan dalam Daftar Prioritas Kecamatan;
  • Usulan program dan kegiatan yang belum dapat diakomodir dalam rancangan RKPD Kota Cimahi Tahun Berikutnya beserta alasan penolakannya
  • Daftar nama delegasi kecamatan untuk mengikuti Musrenbang Tingkat Kota Kota dengan memperhatikan unsur keterwakilan perempuan

Seluruh keluaran tersebut disampaikan kepada Bappeda Kota Cimahi sebagai Koordinator Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kota.

PESERTA DAN NARA SUMBER

Peserta

Peserta adalah delegasi dari kelurahan yang dihasilkan dari Musrenbang Partisipatif Tingkat Kelurahan dan wakil dari kelompok-kelompok masyarakat yang berkegiatan dalam skala kecamatan (misalnya : organisasi petani, organisasi pengrajin, pengurus asosiasi, LPM Kecamatan, BKM, kelompok perempuan (PKK Kecamatan), kelompok pemuda, organisasi masyarakat, pengusaha, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan lain sebagainya.

Narasumber

  • Dari Pemerintah Kota

Bappeda, SKPD, Kepala UPT SKPD di Kecamatan yang bersangkutan, kepala-kepala unit pelayanan di kecamatan, Pimpinan DPRD serta para Ketua Komisi (diundang oleh pihak kecamatan) serta Instansi Vertikal yang ada di wilayah Kecamatan.

  • Dari Kecamatan

Camat, aparat kecamatan, LSM yang bekerja di Kecamatan yang bersangkutan, dan para ahli/profesional yang dibutuhkan (diundang oleh pihak kecamatan).

WAKTU PELAKSANAAN

  • Forum Dialog Kecamatan dan Musrenbang Partisipatif Kecamatan dilaksanakan paling lambat Minggu IV Januari.
  • Kecamatan mengkoordinasikan waktu pelaksanaan Musrenbang Kelurahan dan Kecamatannya masing-masing, serta menyampaikan laporan rencana pelaksanaan tersebutkepada Bappeda Kota Cimahi.

 

BAGAN ALIR MEKANISME MUSRENBANG PARTISIPATIF TINGKAT KECAMATAN
Forum Dialog Kecamatan
Acara Musrenbang Partisipatif Kecamatan
Membahas :

•      Rencana prioritas kegiatan pembangunan kecamatan yang perlu namun belum diusulkan oleh kelurahan

•      Pembahasan mengacu pada Rancangan Awal RKPD Kota Cimahi

Menyusun :

•      Prioritas keg. Pembangunan Kec. Tahun yang akan datang

•      Daftar nama delegasi

Tahap Legitimasi
PELIBATAN UNSUR SKPD

MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN TINGKAT KOTA

PENGERTIAN

Musrenbang Partisipatif Tingkat Kota merupakan forum untuk merumuskan RKPD dengan melibatkan unsur penyelenggara pemerintahan daerah, instansi vertikal dan unsur masyarakat serta pelaku pembangunan lainnya

MEKANISME (Tahapan Musrenbang Partisipatif Tingkat Kota Cimahi)

Proses pelaksanaan Musrenbang Partisipatif Tingkat Kota Cimahi terdiri dari :

  1. Forum SKPD
  2. Pra Musrenbang / Forum Dialog Tingkat Kota
  3. Musrenbang Partisipatif yang merupakan forum legitimasi

FORUM SKPD

PENGERTIAN

Forum SKPD adalah wadah bersama antar Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi untuk membahas prioritas program dan kegiatan pembangunan hasil Musrenbang Partisipatif Tingkat Kecamatan dengan rancangan renja SKPD, serta menyusun dan menyempurnakan Renja SKPD.

Penyelenggaraan forum SKPD kabupaten/kota dilakukan dengan mempertimbangkan urgensi, efisiensi dan efektifitas sesuai dengan kebutuhan. Dengan demikian dapat diselenggarakan oleh masing-masing SKPD atau dilaksanakan secara gabungan beberapa SKPD dibawah koordinasi bappeda kabupaten/kota.

TUJUAN

  • Menyelaraskan program dan kegiatan SKPD kabupaten/kota dengan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang RKPD kabupaten/kota di kecamatan;
  • Mempertajam indikator serta target program dan kegiatan SKPD kabupaten/kota sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD;
  • Menyelaraskan program dan kegiatan antar SKPD kabupaten/kota dengan SKPD lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan untuk sinergi pelaksanaan prioritas pembangunan daerah; dan
  • Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing SKPD kabupaten/kota.
  • MASUKAN (Bahan Desk Bidang / Forum SKPD)
  • RPJMD 2012-2017
  • Renstra SKPD
  • Rancangan RKPD
  • Rancangan Renja SKPD
  • Hasil evaluasi kinerja pelaksanaan rencana kerja SKPD pada tahun sebelumnya
  • Hasil Musrenbang Kecamatan
  • Usulan /hasil telaahan pokok-pokok pikiran dari DPRD

MEKANISME

Mekanisme pelaksanaan Forum SKPD Kota Cimahi dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

  1. Tahap Persiapan, dengan kegiatan sebagai berikut:
  • Penyiapan tim penyelengara forum SKPD.
  • Penyiapan tata cara penyelenggaraan yang memuat antara lain jadwal, tempat, peserta, agenda pembahasan forum SKPD dan pembagian kelompok.
  • Meyiapkan bahan untuk pembahasan antara lain rancangan Renja SKPD.
  • Mengundang narasumber, fasilitator, dan peserta forum SKPD.
  1. Tahap Pelaksanaan:
  • Pendaftaran Forum SKPD.
  • Pembahasanmasing-masing bidang dengan susunan acara sebagai berikut:
    1. Pemaparan dan Penjelasan Rancangan Renja SKPD
    2. Membahas program dan kegiatan SKPD dalam rangka penajaman indikator, sinkronisasi program dan kegiatan lintas SKPD dan lintas wilayah yang ditugaskan kepada setiap kelompok
  • Rangkuman keputusan hasil sidang kelompok, selanjutnya dirumuskan ke dalam rancangan berita acara kesepakatan hasil forum SKPD oleh tim perumus yang dipimpin oleh kepala Bidang.
  • Penandatanganan Berita Acara Pelaksanaan Forum SKPD

Tahap Pasca Pelaksanaan :

Berita Acara Kesepakatan Forum SKPD selanjutnya menjadi bahan penyempurnaan rancangan Renja SKPD dan menjadi bahan Penyusunan Rancangan RKPD.

KELUARAN

  • Berita Acara Kesepakatan Forum SKPD.
  • Bahan Penyempurnaan Rancangan Renja SKPD
  • Bahan penyempurnaan Rancangan RKPD
  • Daftar Kegiatan lintas SKPD dan Lintas Wilayah

PESERTA DAN NARASUMBER

  • Peserta :

Peserta Forum SKPD adalah delegasi yang mewakili peserta musrenbang kecamatan, unsur teknis SKPD terkait, Bappeda, unsur masyarakat dan stakeholder lainnya sesuai dengan kebutuhan.

  • Narasumber :

Narasumber adalah Bappeda, SKPD, DPRDdan unsur lain sesuai dengan kebutuhan.

 WAKTU PELAKSANAAN

Waktu pelaksanaan adalah paling lambat Minggu II Bulan Februari, setelah Musrenbang Partisipatif Tingkat Kecamatan dan sebelum Pra Musrenbang Partisipatif Tingkat Kota.

C.2.  PRA MUSRENBANG

PENGERTIAN

Pra Musrenbang adalah forum antarpemangku kepentingan dalam rangka membahas hasil Forum SKPD, Musrenbang Kecamatan dan rancangan RKPD sesuai dengan pentahapannya.

TUJUAN

  • Menyelaraskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan daerah.
  • mengklarifikasi usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat kepada pemerintah kota pada forum SKPD dan Musrenbang kecamatan.
  • menyepakati prioritas pembangunan daerah serta program dan kegiatan prioritas daerah.

MASUKAN

  • Rancangan RKPD
  • Hasil Musrenbang Kecamatan
  • Hasil Forum SKPD

MEKANISME

Mekanisme pelaksanaan Pra Musrenbang Kota Cimahi dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

  • Menyusun bahan masukan untuk penyempurnaan Rancangan RKPD Kota CImahi.
  • Menetapkan prioritas kegiatan pembangunan masing-masing bidangberdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, yang akan dibiayai melalui APBD Kota Cimahi;
  • Menyepakati prioritas kegiatan pembangunan lintas wilayah dan sumber pendanaannya yang dianggap perlu oleh peserta;

Tahap Pelaksanaan:

  • Pendaftaran peserta Pra Musrenbang.
  • Pembahasan masing-masing bidang dengan susunan acara sebagai berikut:
  • Tahap Persiapan, dengan kegiatan sebagai berikut:
    • Bappeda merupakan koordinator pra musrenbang.
    • Bappeda menyiapkan bahan Pra Musrenbang
  • Penandatanganan Berita Acara Pelaksanaan Pra Musrenbang.

Tahap Pasca Pelaksanaan :

  • Menyusun penyempurnaan Rancangan RKPD;
  • Bahan Prioritas Program / Kegiatan untuk Musrenbang Tingkat Kota Cimahi

KELUARAN

  • Rancangan berita acara kesepakatan hasil Pra musrenbang RKPD
  • Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah
  • Daftar usulan yang belum disetujui musrenbang RKPD
  • Daftar hadir peserta musrenbang RKPD

PESERTA DAN NARASUMBER

  • Peserta :

Peserta Pra Musrenbang adalah para Lurah, Para Camat, Kepala SKPD serta perwakilan dari instansi vertikal pemerintah di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi, Unsur Masyarakat, Stakeholder lainnya sesuai dengan kebutuhan dengan mempertimbangkan keterwakilan perempuan.

  • Narasumber :

Narasumber adalah Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi yang memiliki keterkaitan fungsi, Kepala SKPD provinsi yang memiliki keterkaitan dengan fungsi SKPD Kota Cimahi, Kepala Bappeda Kota Cimahi, dan DPRD dari komisi mitra kerja SKPD Kota Cimahi.

 WAKTU PELAKSANAAN

Waktu pelaksanaan paling lambat pada Minggu ke IIIBulan Febuari, setelah Forum SKPD dan sebelum Musrenbang Partisipatif Tingkat Kota.

MUSRENBANG PARTISIPATIF TINGKAT KOTA CIMAHI

Musrenbang Partisipatif Tingkat Kota merupakan forum legitimasi hasil Pra Musrenbang yang telah dilaksanakan sebelumnya

MEKANISME

Tahap persiapan, dengan kegiatan sebagai berikut :

Tim penyelenggara melakukan hal-hal sebagai berikut :

  • Menyusun jadwal dan agenda Musrenbang Partisipatif Tingkat Kota Cimahi.
  • Mengumumkan secara terbuka jadwal, agenda, dan tempat Musrenbang Partisipatif Tingkat Kota Cimahi sebelum acara musrenbang dilakukan, agar peserta bisa segera melakukan pendaftaran dan atau diundang.
  • Membuka pendaftaran dan atau mengundang calon peserta Musrenbang Partisipatif Tingkat Kota Cimahi, baik delegasi dari kecamatan maupun dari Pra Musrenbang.
  • Menyiapkan peralatan dan bahan/ materi serta notulen untuk Musrenbang Partisipatif Tingkat Kota Cimahi.
  • Mengkompilasi prioritas kegiatan pembangunan dari hasil Pra Musrenbang.
    1. Tahapan pelaksanaan, dengan agenda sebagai berikut :
  • Pemaparan rancangan awal RKPD Provinsi beserta alokasi anggaran indikatif APBD Provinsi oleh Bappeda Provinsi.
  • Pemaparan rancangan RKPD Kota Cimahi dan prioritas kegiatan pembangunan oleh Wali Kota Cimahi.
  • Pembacaan hasil perumusan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun Berikutnya;
  • Penandatanganan Berita Acara Pelaksanaan Musrenbang Partisipatif Tingkat Kota Cimahi.

KELUARAN (Hasil Musrenbang Partisipatif Tingkat Kota Cimahi)

Keluaran dari pelaksanaan Musrenbang Partisipatif Tingkat Kota Cimahi adalah kesepakatan tentang rumusan yang menjadi masukan utama untuk memutakhirkan rancangan RKPD dan Rancangan Renja SKPD, yang meliputi :

  1. Daftar usulan kebijakan/ regulasi yang diperlukan pada tingkat pemerintah kota, provinsi, dan pusat yang dituangkan dalam Formulir D-1.
  2. Berita acara yang dituangkan dalam Formulir F-4, dengan lampiran – lampiran antara lain :
  • Daftar prioritas program dan kegiatan pembangunan.
  • Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun Berikutnya.
  • Daftar Usulan yang Belum disetujui Musrenbang RKPD Kota.

PESERTA DAN NARA SUMBER

Peserta

Peserta Pra Musrenbang adalah para Lurah, Para Camat, Kepala SKPD serta perwakilan dari instansi vertikal pemerintah di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi, Unsur Masyarakat, Stakeholder lainnya sesuai dengan kebutuhan dengan mempertimbangkan keterwakilan perempuan.

Nara Sumber

Nara sumber adalah Wali Kota Cimahi, Bappeda Provinsi, Perwakilan Wilayah (BKPP), Bappeda Kota Cimahi.

WAKTU PELAKSANAAN

Pelaksanaan Musrenbang Partisipatif Tingkat Kota Cimahi dilaksanakan paling lambat pada Minggu IIIBulan Febuari.

 

SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Dalam penyusunan Rencana Tahunan (Renja SKPD dan RKPD Kota) Bappeda dan SKPD diharuskan dengan memanfaatkan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMRENDA).Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIMRENDA) adalah sistem yang dikembangkan untuk meningkatkan kualitas perencanaan, mengembangkan sumber daya sarana dan prasana pendukung perencanaan pembangunan. SIMRENDA yang digunakan di tingkat Kelurahan, Kecamatan, Kota/Pusat sebagai bentuk pengelolaan usulan partisipatif dari masyarakat dengan upaya memenuhi kebutuhan masyarakat baik fasilitas fisik maupun non fisik.

Selain usulan partisipatif, SIMRENDA juga menangani kebutuhan dari setiap SKPD di Kota Cimahi untuk mengelola program kerja dan mengadaptasi dari usulan yang masuk langsung dari masyarakat sesuai dengan bidang dan kebutuhan.

Kegiatan Pengusulan Melalui Simrenda

MUSRENBANG KELURAHAN

  • Usulan Kegiatan

Dalam bagian ini, operator diminta untuk menginputkan usulan-usulan dari masyarakat/RW dan dikelompokkan berdasarkan bidang peserta usulan tersebut.

  • Pengajuan Kembali Usulan

Pengajuan Kembali Usulan adalah kegiatan pengajuan kembali usulan-usulan masyarakat/RW ditahun sebelumnya yang tidak lolos ke tahap selanjutnya.

  • Pengelompokan Usulan

Pengelompokan usulan adalah kegiatan pengelompokan usulan-usulan masyarakat/RW kedalam satu kegiatan yang memiliki kesamaan bentuk pekerjaan/aktifitas sehingga mempermudah dalam pengusulan ketingkat selanjutnya.

Gambar Layar Awal Pengelompokan Usulan

Penginputan Peserta Musrenbang

Halaman tambah peserta musrenbang diperuntukan bagi operator untuk menambahkan peserta ke dalam sistem dari berkas yang telah digunakan untuk mendata peserta valid yang hadir mengikuti proses musrenbang.

Daftar Penilaian

Daftar Penilaian merupakan menu bagi anda sebagai operator untuk memasukan hasil penilaian dari peserta untuk setiap usulan yang masuk di masing-masing bidang. Peserta yang akan terpilih di sini ialah peserta yang telah terdaftar di menu peserta Musrenbang.

Hasil Penilaian

Daftar Penilaian dipilih, di sini berisi daftar kelompok usulan yang telah di nilai pada menu sebelumnya oleh peserta Musrenbang. Di daftar tersebut terdapat informasi nama kelompok usulan, bidang, total skor, status dan alasan.

Setiap bidang di tingkat kelurahan memiliki jumlah batas kelompok usulan yang akan lolos, dan hal tersebut di tentukan oleh sistem sesuai kebijakan kemampuan keuangan daerah.

Kelompok Kegiatan

Kelompok Kegiatan merupakan kelompok usulan yang telah lolos tahap penilaian dan masuk dalam jumlah batas kelompok usulan yang akan diteruskanke tingkat kecamatan. Di sini terdapat daftar kelompok kegiatan dengan beberapa informasi seperti lokasi, dana swadaya, APBD, Total Biaya, Keterangan dan Bidang kelompok usulan tersebut.

MUSRENBANG KECAMATAN

Penginputan Peserta Musrenbang

Halaman tambah peserta musrenbang diperuntukan bagi operator untuk menambahkan peserta ke dalam sistem dari berkas yang telah digunakan untuk mendata peserta valid yang hadir mengikuti proses musrenbang.

Usulan Kecamatan

Halaman ini berfungsi Kecamatan dapat memantau semua usulan yang masuk dari seluruh kelurahan di kecamatan tersebut. Kelompok usulan memiliki detail usulan di dalamnya, operator dapat mengakses detail tersebut. Informasi yang terdapat di detail tentang usulan kegiatan seperti lokasi, volume, ajuan dana dan total ada yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan pada kelompok tersebut.

Usulan Tambahan

Halaman ini berfungsi Kecamatan bila ada usulan masyarakat yang belum diakomodir sebelumnya di tingkat kelurahan dan mengakomodir usulan-usulan yang bersifat kewilayahan.

Daftar Penilaian

Daftar Penilaian merupakan menu bagi anda sebagai operator untuk memasukan hasil penilaian dari peserta untuk setiap usulan yang masuk di masing-masing bidang. Peserta yang akan terpilih di sini ialah peserta yang telah terdaftar di menu peserta Musrenbang.

Hasil Penilaian

Daftar Penilaian dipilih, di sini berisi daftar kelompok usulan yang telah di nilai pada menu sebelumnya oleh peserta Musrenbang. Di daftar tersebut terdapat informasi nama kelompok usulan, bidang, total skor, status dan alasan.

Setiap bidang di tingkat kelurahan memiliki jumlah batas kelompok usulan yang akan lolos, dan hal tersebut di tentukan oleh sistem sesuai kebijakan kemampuan keuangan daerah.

Kelompok Kegiatan

Kelompok Kegiatan merupakan kelompok usulan yang telah lolos tahap penilaian dan masuk dalam jumlah batas kelompok usulan yang akan diteruskanke tingkat kecamatan. Di sini terdapat daftar kelompok kegiatan dengan beberapa informasi seperti lokasi, dana swadaya, APBD, Total Biaya, Keterangan dan Bidang kelompok usulan tersebut.

RENJA SKPD DAN FORUM SKPD

SKPD diwajibkan untuk menginput Rancangan Awal Renja SKPD melalui Sistem sesuai dengan Renstra SKPD dan diperhitungkan melalui kebutuhan tahun yang bersangkutan.

Setelah memasukan Rancangan Awal Renja SKPD, SKPD menyandingkan antara Rancangan Awal Renja SKPD dan Hasil Musrenbang Kelurahan yang berfungsi sebagai Penajaman terhadap Rancangan Awal Renja SKPD dan sebagai bahan forum SKPD.

Rancangan Awal Renja SKPD kemudian disempurnakan dan menjadi bahan Asistensi I dan Asistensi II Renja SKPD.

MUSRENBANG KOTA

Penginputan Peserta Musrenbang

Halaman tambah peserta musrenbang diperuntukan bagi operator untuk menambahkan peserta ke dalam sistem dari berkas yang telah digunakan untuk mendata peserta valid yang hadir mengikuti proses musrenbang.

Usulan Kota

Halaman ini berfungsi untuk operator Kota dapat memantau semua usulan yang masuk dari seluruh Kecamatan di Tingkat Kota. Kelompok usulan memiliki detail usulan di dalamnya, operator dapat mengakses detail tersebut. Informasi yang terdapat di detail tentang usulan kegiatan seperti lokasi, volume, ajuan dana dan total ada yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan pada kelompok tersebut.

Usulan Tambahan

Halaman ini berfungsi Kecamatan bila ada usulan masyarakat yang belum diakomodir sebelumnya di tingkat kecamatan dan mengakomodir usulan-usulan yang bersifat kewilayahan.

Daftar Penilaian

Daftar Penilaian merupakan menu bagi anda sebagai operator untuk memasukan hasil penilaian dari peserta untuk setiap usulan yang masuk di masing-masing bidang. Peserta yang akan terpilih di sini ialah peserta yang telah terdaftar di menu peserta Musrenbang.

Hasil Penilaian

Daftar Penilaian dipilih, di sini berisi daftar kelompok usulan yang telah di nilai pada menu sebelumnya oleh peserta Musrenbang. Di daftar tersebut terdapat informasi nama kelompok usulan, bidang, total skor, status dan alasan.

Setiap bidang di tingkat kelurahan memiliki jumlah batas kelompok usulan yang akan lolos, dan hal tersebut di tentukan oleh sistem sesuai kebijakan kemampuan keuangan daerah.

Kelompok Kegiatan

Kelompok Kegiatan merupakan kelompok usulan yang telah lolos tahap penilaian dan masuk dalam jumlah batas kelompok usulan yang akan diteruskanke tingkat kecamatan. Di sini terdapat daftar kelompok kegiatan dengan beberapa informasi seperti lokasi, dana swadaya, APBD, Total Biaya, Keterangan dan Bidang kelompok usulan tersebut.

TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)

PENDAHULUAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disebut RKPD merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disyaratkan UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya baik yang bersumber dari APBD, APBN/HPLN maupun sumber dana lainnya pendanaannya, yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. RKPD Kota Cimahi disusun dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan RKPD Provinsi Jawa Barat. RKPD tersebut selanjutnya menjadi pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Penyusunan RKPD bertujuan untuk menciptakan sinergitas pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan, dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

Penanggung jawab penyusunan RKPD adalah Kepala Bappeda yang dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan kepala SKPD dan melibatkan pelaku pembangunan lainnya.

SISTEMATIKA RKPD

Penyajian rancangan awal RKPD disusun menurut sistematika yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan sekurang-kurangnya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan awal RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1  Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJPD dan RPJMD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJPD dan Dokumen RPJMD, Renstra SKPD, Renja SKPD serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2  Dasar Hukum Penyusunan

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional, maupun lokal. Dalam hal ini kalau di daerah telah diterbitkan Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tentang perencanaan dan penganggaran ataupun tentang tata cara penyusunan dokumen perencanaan dan pelaksanaan musrenbang, perlu dicantumkan.

1.3     Hubungan antar Dokumen Perencanaan

Bagian ini menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen lain, seperti: RPJPN, RPJPD Provinsi, RTRW nasional, RTRW provinsi, dan RTRW kab/kota.

1.4     Sistematika Dokumen RKPD

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

1.5     Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen RKPD bagi daerah yang bersangkutan dan sasaran penyusunan dokumen RKPD bagi daerah yang bersangkutan.

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN (BAB II)

Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu menguraikan tentang hasil evaluasi RKPD tahun lalu, selain itu juga memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen RKPD tahun berjalan sebagai bahan acuan. Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan menguraikan tentang kondisi geografi demografi, pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan, dan permasalahan pembangunan.

Gambaran Umum Kondisi Daerah

Bagian ini sangat penting untuk menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

Tidak seluruh informasi dalam perumusan tentang gambaran umum kondisi daerah ditampilkan dalam penyajian. Hanya informasi yang relavan dan penting saja yang perlu dicantumkan untuk mendapatkan fokus yang baik dalam dokumen. Suatu informasi dianggap relevan dan penting jika menjelaskan gambaran umum kondisi daerah yang selaras dan mendukung isu strategis, permasalahan pembangunan daerah, visi/misi kepala daerah, dan kebutuhan perumusan strategi.

Aspek Geografi dan Demografi

Pada bagian ini diawali dengan pengantar analisis. Selanjutnya dijelaskan mengenai kondisi umum geografis daerah, potensi pengembangan wilayah, dan wilayah rawan bencana. Penjelasan dapat dilengkapi dengan tabel, grafik, dan gambar yang mendukung setiap potensi kawasan budaya yang dimiliki daerah. Penjelasan perlu dilengkapi dengan kerangka pemikiran hubungan antara kondisi geografi daerah dengan potensi pengembangan kawasan budidaya. Selanjutnya, dijelaskan tentang kondisi demografi seperti ukuran, struktur, dan distribusi penduduk serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan.

Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Bagian ini diawali dengan pengantar analisis. Selanjutnya, pada bagian ini dijelaskan kondisi umum kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Berbagai indikator yang telah diolah pada tahap perumusan dapat ditampilkan, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan kesejahteraan masyarakat daerah bersangkutan. Lebih lanjut dipaparkan tentang fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, fokus kesejahteraan sosial, fokus seni budaya dan olah raga.

Aspek Pelayanan Umum

Bagian ini diawali dengan pengantar analisis. Selanjutnya, pada bagian ini dijelaskan kondisi umum aspek pelayanan umum sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Berbagai indikator yang telah diolah pada tahap perumusan dapat ditampilkan, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan aspek pelayanan umum daerah bersangkutan. Lebih lanjut dipaparkan tentang fokus urusan layanan wajib dan fokus urusan layanan pilihan.

Aspek Daya Saing Daerah

Bagian ini diawali dengan pengantar analisis. Selanjutnya, pada bagian ini dijelaskan kondisi umum aspek daya saing daerah sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Berbagai indikator yang telah diolah pada tahap perumusan dapat ditampilkan, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan aspek daya saing daerah bersangkutan. Lebih lanjut dipaparkan tentang fokus kemampuan ekonomi daerah, fokus fasilitas wilayah/infrastuktur, fokus iklim berinvestasi, dan fokus sumber daya manusia.

Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Mencakup telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu dan realisasi RPJMD yang bersumber dari telaahan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan realisasi Renstra SKPD oleh masing-masing SKPD dan/atau dari laporan pertanggungjawaban APBD menurut tahun-tahun yang berkenaan.

Evaluasi meliputi seluruh program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut kategori urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah, menyangkut realisasi capaian target kinerja keluaran kegiatan dan realisasi target capaian kinerja program tahun lalu terhadap RPJMD.

Permasalahan Pembangunan Daerah.

Permasalahan pembangunan daerah berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis subbab 2.3.2 s/d 2.3.3 yaitu isu permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi SKPD.

Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah.

Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan khususnya program pembangunan daerah (RPJMD) dengan prioritas pembangunan daerah (RKPD) pada tahun rencana serta prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatory.

  • Identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan

daerah.

Permasalahan pada bagian ini merupakan permasalahan pembangunan yang dibuat tiap urusan yang menyangkut layanan dasar dan tugas/fungsi tiap SKPD. Suatu identifikasi permasalahan menjelaskan apa yang menjadi masalah dimasa lalu dan masa mendatang serta gambaran solusi yang ditawarkan.

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH (BAB III)

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Mengemukakan tentang arahan nasional dimusyawarah tingkat RW ekonomi yang bersumber dari dokumen RKP (Nasional), RKPD provinsi dan juga kebijakan dimusyawarah tingkat RW ekonomi dalam dokumen RPJMD kabupaten/kota. Arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, serta isu strategis daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana.

Kondisi Ekonomi Daerah Tahun N-2 dan Perkiraan Tahun N-1.

Memuat penjelasan tentang kondisi dan analisis data statistik perekonomian daerah, yang antara lain mencakup: Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Tingkat Inflasi, Sumbangan Sektoral, Tingkat Investasi (termasuk PMA dan PMDN), Ekspor, dan Indikator Pembangunan Daerah Musyawarah tingkat RW Ekonomi yang tersedia di Daerah.

Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun N dan Tahun N+1.

Mengidentifikasi tantangan dan prospek perekonomian daerah, khususnya pada tahun rencana Tahun Ndan tahun N+1, antara lain dengan terlebih dahulu mengadakan analisis atas kondisi internal (kekuatan dan kelemahan) dan juga kondisi eksternal (peluang dan ancaman) terhadap pencapaian tujuan-tujuan pembangunan daerah, yang dikaitkan dengan hasil analisis subbab 2.1, subbab 2.2 dan subbab3.1.1. Selanjutnya, hasil analisis digunakan sebagai pertimbangan dalam memperkirakan proyeksi keuangan daerah serta perkiraan kerangka pendanaan untuk tahun mendatang.

Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah, berdasarkan hasil analisis pada bab III.

Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Hasil analisis kondisi ekonomi daerah dan kajian terhadap tantangan dan prospek perekonomian daerah, selanjutnya dilakukan analisis dan proyeksi sumber-sumber pendapatan daerah

Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh pemerintah daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah, dan belanja daerah, berdasarkan hasil analisis pada Bab III.

  • Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Memuat penjelasan tentang analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah berdasarkan realisasi tahun-tahun sebelumnya, yang mencakup Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah.

  • Arah Kebijakan Belanja Daerah

Berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah, minimal yang terkait langsung dengan pengelolaan Belanja (Belanja Langsung maupun Belanja Tidak Langsung) dalam APBD.

  • Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Berisikan uraian mengenai kebijakan penerimaan pembiayaan dan kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah.

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAB IV )

Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Menjelaskan tentang hubungan visi/misi dan tujuan/sasaran pembangunan 5 (lima) tahunan yang diambil dari dokumen RPJMD dengan mengisi tabel berikut ini:

Prioritas dan Pembangunan

Penjelasan mengenai prioritas pembangunan daerah tahun 2012 dan kaitannya dengan program pembangunan daerah (RPJMD) pada tahun rencana.

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH (BAB V)

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat. Diuraikan dari program dan kegiatan yang paling bermanfaat atau memiliki nilai kegunaan tinggi bagi masyarakat.

PENUTUP (BAB VI )

Memuat kaidah pelaksanaan dan penegasan dalam menerapkan RKPD serta tindak lanjut yang perlu dilaksanakan oleh OPD dan pelaku pembangunan lainnya. Telah dijelaskan tahapan-tahapan sistematika penyajian rancangan awal pada bab-bab di atas, sehingga memberikan gambaran pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dalam penyusunan RKPD beserta lampiran hasil.

LAMPIRAN-LAMPIRAN………

TATA CARA PENYUSUNAN

RKPD disusun dengan tahapan dan langkah-langkah sebagai berikut

Tahap Pertama : Persiapan Penyusunan RKPD.

Langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah :

  1. Membentuk Tim Penyusun RKPD.
  2. Orientasi mengenai RKPD.
  3. Penyusunan agenda kerja.
  4. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

Data dan informasi yang perlu dikumpulkan antara lain bersumber dari:

  • Peraturan perundangan terkait;
  • Kebijakan-kebijakan nasional yang terkait;
  • Dokumen-dokumen:
  1. RPJMN, RTRWN, dan RKP untuk penyusunan RKPD provinsi;
  2. RPJMD dan RKPD Provinsi untuk penyusunan RKPD kabupaten/kota; dan
  3. Hasil evaluasi RKPD periode lalu.
  • Dokumen-dokumen RPJPD, RTRW kabupaten/kota yang bersangkutan;
  • Dokumen RPJPD dan hasil evaluasi pelaksanaannya;
  • Dokumen hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun-tahun sebelumnya;
  • Dokumen APBD tahun berjalan dan realisasi APBD tahun-tahun sebelumnya; dan
  • Data pokok statistik daerah sampai dengan versi terakhir;
  • Data lainnya dari laporan kinerja SKPD.

Tahap Kedua : Penyusunan Rancangan Awal RKPD.

Rancangan Awal RKPD Kota Cimahi disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kota Cimahi Tahun 2012-2017 serta mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Barat dan RPJMN. Secara lengkap proses penyusunan Rancangan Awal RKPD Kota Cimahi dapat dilihat pada gambar bagan alir berikut :

 Penyusunan Rancangan Awal RKPD Kota Cimahi selanjutnya dikelompokkan menjadi 2 (dua) tahapan kegiatan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, yaitu:

Tahap perumusan rancangan awal RKPD.

Pada tahap ini dilakukan serangkaian kegiatan berikut :

  • Pengolahan data dan informasi;
  • Analisis gambaran umum kondisi daerah;
  • Analisis ekonomi dan keuangan daerah;
  • Evaluasi kinerja tahun lalu;
  • Penelaahan terhadap kebijakan pemerintah nasional dan provinsi;
  • Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD kabupaten/kota;
  • Perumusan permasalahan pembangunan daerah kabupaten/kota;
  • Perumusan rancangan kerangka ekonomi dan Kebijakan Keuangan daerah;
  • Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah beserta pagu indikatif;
  • Perumusan program prioritas beserta pagu indikatif;
  • Pelaksanaan forum konsultasi publik; dan
  • Penyelarasan rencana program prioritas daerah beserta pagu indikatif;

Tahap penyajian rancangan awal RKPD.

Penyajian Rancangan Awal RKPD disusun menurut sistematika sebagaimana yang tercantum pada sub bab B. Sistematika RKPD di atas.

Tahap Ketiga : Penyusunan Rancangan RKPD

Tahapan penyusunan rancangan RKPD mencakup kegiatan-kegiatan: evaluasi rancangan awal RKP dan rancangan awal RKP tahun rencana; verifikasi dan integrasi rancangan Renja SKPD; dan penyelarasan penyajian rancangan RKPD, melalui proses sebagai berikut: ….. Gambar Bagan Alur…

Penyusunan rancangan RKPD merupakan kelanjutan dari tahap penyusunan rancangan awal RKPD yang dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup:

Tahap perumusan rancangan RKPD

Setelah rancangan awal RKPD dibuat, tahap selanjutnya adalah merumuskan dokumen tersebut menjadi rancangan RKPD. Perumusan Rancangan RKPD pada dasarnya adalah memadukan materi pokok yang telah disusun dalam rancangan awal RKPD dengan rancangan Renja SKPD dan mensinkronkannya dengan kebijakan nasional/provinsi tahun rencana. Dengan demikian, penyusunan rancangan RKPD bertujuan untuk menyempurnakan rancangan awal melalui proses pengintegrasian dan harmonisasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum dalam rancangan Renja SKPD serta untuk mengharmoniskan dan menyinergikannya terhadap prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan provinsi. Penyusunan rancangan RKPD ini dilakukan oleh Kepala Bappeda beserta tim, berkoordinasi dengan Kepala SKPD.

Pada tahap ini dilakukan melalui serangkaian kegiatan sebagai berikut:

  1. Evaluasi rancangan awal RKP dan RKPD Provinsi
  2. Verifikasi dan integrasi rancangan Renja SKPD, program dan kegiatan prioritas
  3. Penyelarasan materi penyajian

Tahap penyajian rancangan RKPD

Sistematika penyajian rancangan RKPD adalah sama dengan sistematika rancangan awal RKPD, tetapi dapat dilakukan/terjadi perubahan pada materi sebagai akibat dari proses penajaman dan penyempurnaan rancangan awal tersebut.

Tahap Keempat : Pelaksanaan Musrenbang RKPD

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD merupakan forum antar pemangku kepentingan dalam rangka membahas rancangan RKPD. Tata cara pelaksanaan musrenbang RKPD diatur sebagaimana yang terdapat pada Bab II.

Tahap Kelima : Perumusan Rancangan Akhir RKPD

Tahapan penyusunan rancangan akhir RKPD mencakup kegiatan-kegiatan: evaluasi hasil musrenbang Nasional RKP; sinkronisasi musrenbang RKPD; dan penyelarasan penyajian rancangan akhir RKPD, melalui proses sebagai berikut: Gambar Bagan

Perumusan rancangan akhir RKPD dilakukan melalui tahapan dan tata cara sebagai berikut:

PERUMUSAN RANCANGAN AKHIR RKPD

Setelah musrenbang RKPD diselenggarakan, tahap selanjutnya adalah mensinkronkan hasil kesepakatan musrenbang tersebut ke dalam Rancangan RKPD menjadi Rancangan Akhir RKPD. Pada saat bersamaan, dilakukan evaluasi terhadap hasil musrenbang nasional RKP dan musrenbang RKPD provinsi guna memperoleh tambahan informasi atau kebijakan yang harus diacu atau diselaraskan dalam rancangan akhir RKPD khususnya tentang kegiatan dan program yang akan dilaksanakan di Kota Cimahi.

Pada tahap ini dilakukan serangkaian kegiatan sebagai berikut:

  • Evaluasi Musrenbangnas RKP dan Musrenbang RKPD Provinsi
  • Sinkronisasi Terhadap Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Kabupaten/kota
  • Penyelarasan Materi Penyajian

Penyajian rancangan akhir RKPD

Pada dasarnya, sistematika materi antara Rancangan RKPD dan Rancangan akhir RKPD sama. Masing-masing terdiri dari: pendahuluan, evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu, rancangan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pagu indikatif, prioritas & sasaran pembangunan, dan program & kegiatan prioritas serta pagu indikatif. Keseluruhan materi tersebut telah dianalisis dan dirumuskan dalam tahap penyusunan rancangan awal RKPD. Perumusan dalam rancangan akhir RKPD lebih bersifat penajaman dan penyempurnaan materi yang telah dihasilkan pada tahap sebelumnya. Oleh karena itu, kegiatan atau langkah-langkah dalam perumusan tahap ini relatif lebih singkat. Pada tahap ini dilakukan pula penyusunan dan penyiapan naskah rancangan peraturan kepala daerah tentang RKPD.

Tahap Keenam : Penetapan Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD.

Langkah-Langkah yang perlu dilakukan adalah :

  1. Wali Kota menerima secara resmi naskah Peraturan Wali Kota tentang RKPD
  2. Wali Kota memberikan pengantar dan arahan untuk menggunakan RKPD
  3. Wali Kota menetapkan Peraturan Wali Kota tentang RKPD.
  4. Peraturan Wali Kota tentang RKPD ditetapkan setelah RKPD provinsi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
  5. RKPD Kota Cimahi yang telah ditetapkan dijadikan pedoman penyempurnaan rancangan Renja SKPD.

TATA CARA PENYUSUNAN RENJA SKPD

PENDAHULUAN

Rencana Kerja (Renja) SKPD adalah dokumen rencana pembangunan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yang penyusunannya berpedoman pada Renstra SKPD dan rancangan awal RKPD serta memperhatikan rancangan awal RKP.

Tujuan penyusunan Renja SKPD adalah sebagai acuan SKPD dalam mengoperasionalisasikan RKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah.

Renja SKPD memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah daerah dan dapat mendorong partisipasi mayarakat.

Kepala SKPD bertanggung jawab dalam penyusunan Renja SKPD dan berkoordinasi dengan kepala Bappeda.

SISTEMATIKA

Substansi Renja SKPD disusun dengan sistematika sekurang-kurangnya sebagai berikut :

BAB I    PENDAHULUAN

  • Latar Belakang

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya  dapat dipahami dengan baik.

  • Landasan Hukum

Menjelaskan fungsi SKPD sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku, dilengkapi dengan dasar hukum yang melandasinya.

  • Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD.

  • Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

    Tugas Pokok: Menjelaskan tugas pokok SKPD sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku, dilengkapi dengan dasar hukum yang melandasinya.

    Fungsi: Menjelaskan fungsi SKPD sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku, dilengkapi dengan dasar hukum yang melandasinya.

  • Kewenangan / Urusan

Menjelaskan kewenangan / urusan SKPD sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku, dilengkapi dengan dasar hukum yang melandasinya.

  • Struktur Organisasi dan Pejabat Struktural

Menjelaskan struktur organisasi dan pejabat struktural SKPD sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku, dilengkapi dengan dasar hukum yang melandasinya.

  • Sistematika Penulisan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD.

BAB II   EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN N-1

  • Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu, dan realisasi Renstra SKPD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan SKPD dan/atau realisasi APBD untuk SKPD yang bersangkutan.

  • Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Jika SKPD yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap SKPD perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan SKPD yang bersangkutan.

  • Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Berisikan uraian mengenai:

  • Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD;
  • Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD;
  • Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Developmnet Goals);
  • Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD dan
  • Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.
  • Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai:

  • Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
  • Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
  • Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.
  • Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat:  Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan pemerintah kota, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi, aspirasiyang langsung ditujukan kepada SKPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang.

BAB III  TUJUAN, SASARAN,  PROGRAM DAN KEGIATAN

  • Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

  • Tujuan dan sasaran Renja SKPD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas visi/misi jangka panjang dan jangka menengah daerah serta visi/misi SKPD dan rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas serta fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.

  • Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

  • Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

Misal:

  1. Pencapaian visi dan misi kepala daerah,
  2. Pencapaian MDGs,
  3. Pengentasan kemiskinan,
  4. Pencapaian SPM,
  5. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah,
  6. Pengembangan daerah terisolir,
  • Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:

  1. Jumlah program dan jumlah kegiatan.
  2. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
  3. Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.
  • Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

  • Tabel rencana program dan kegiatan.

BAB IV PENUTUP

Berisi uraian penutup berupa Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan. Menjelaskan kaidah pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Renja SKPD, penegasan komitmen SKPD terhadap pelaksanaan Renstra/RPJMD pemerintah daerah dan penegasan Renja SKPD sebagai acuan penyusunan RKA SKPD pada tahun N+1.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama SKPD dan nama dan tanda tangan kepala SKPD, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

  1. Data dan informasi serta peta pendukung.
  2. Daftar istilah/glossary dan daftar pustaka.
  3. Lampiran renja berisikan data dan informasi yang berkaitan dengan sekurang-kurangnya sebagai berikut :

 

PENUTUP

Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Partisipatif Kota Cimahi merupakan bagian penting dari proses penyelenggaraan sistem perencanaan pembangunan tahunan daerah Kota Cimahi yang pada intinya adalah untuk membahas dan menyempurnakan rancangan RKPD Kota Cimahi untuk difinalisasi lebih lanjut sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan mata rantai dalam proses penyusunan APBD Kota Cimahi.

Pembiayaan atas penyelenggaraan perencanaan pembangunan tahunan daerah Kota Cimahi dibebankan kepada APBD Kota Cimahi

Contoh Berita Acara

BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN MUSYAWARAH RW…..DI KELURAHAN ……………….. KECAMATAN ……………… TAHUN ……

Pada hari ini ….. tanggal……… bulan ………… tahun …………bertempat di ………………………. telah diselenggarakan musyawarah RW….. yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir peserta yang tercantum dalam LAMPIRAN I berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan:

  1. Daftar prioritas kegiatan pembangunan RWyang dihasilkan.
  2. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta musyawarah RW terhadap daftar prioritas kegiatan pembangunan, maka pada:

Hari /Tanggal   :   …………………………………………………………..

J a m               :   …………………………………………………………..

Tempat             :   …………………………………………………………..

MENYEPAKATI

KESATU      :   Kegiatan Prioritas, Sasaran, yang disertai target dan kebutuhan pendanaan dalam Daftar Prioritas RW ……………  Kelurahan ………. Kecamatan …………………. Kota Cimahi Tahun ……… sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN II berita acara ini.

KEDUA          :   Daftar Prioritas Kegiatan Swadaya Masyarakat Kelurahan …………….. yang akan dilakukan oleh masyarakat pada tahun ……….. sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN III berita acara ini.

KETIGA         :   Mendelegasikan dan memberikan mandat kepada 2 (dua) orang anggota masyarakat untuk memperjuangkan prioritas kegiatan pembangunan pada Musrenbang Partisipatif Tingkat Kelurahan.

KEEMPAT      :   Hasil kesepakatan musyawarah RW dan daftar hadir Peserta sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara ini.

KELIMA       :   Berita acara ini dijadikan sebagai bahan masukan Musrenbang Tingkat Kelurahan.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Cimahi, Tanggal ……… Bulan ……… Tahun ………

KETUA RW ……

_____________________

Mewakili peserta musrenbang Kelurahan …………….

NO Nama Lembaga/instansi Alamat Tanda Tangan
1        
2        


Rancangan Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Tingkat Kelurahan

BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN MUSRENBANG RKPD DI KELURAHAN ……………….. KECAMATAN ……………… TAHUN ……

Pada hari….. tanggal….. sampai dengan tanggal ………bulan ………… tahun …………bertempat di ………………………. telah diselenggarakan musrenbang RKPD Kota Cimahi yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir peserta yang tercantum dalam LAMPIRAN I berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan:

  1. Sambutan-sambutan yang disampaikan oleh ……………(dijelaskan secara berurutan pejabat yang menyampaikan) pada acara pembukaan musrenbang kelurahan.
  2. Pemaparan materi lainnya (disesuaikan dengan materi dan nama pejabat yang menyampaikan).
  3. Daftar prioritas kegiatan pembangunan masing-masing RT/RW yang dihasilkan dari Forum Rembug Warga RT/RW.
  4. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta musrenbang kelurahan terhadap materi yang dipaparkan oleh masing-masing ketua kelompok diskusi sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan kelompok diskusi musrenbang kelurahan, maka pada:

Hari dan Tanggal :     …………………………………………………………..

J a m               :   …………………………………………………………..

Tempat             :   …………………………………………………………..

musrenbang kelurahan …………………………. :

MENYEPAKATI

KESATU      :   Kegiatan Prioritas, Sasaran, yang disertai targetdan kebutuhan pendanaan dalam Daftar Prioritas kelurahan……………  Kecamatan …………………. Kota Cimahi Tahun ………sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN II berita acara ini.

KEDUA*)      :   Usulan program dan kegiatan yang belum dapat diakomodir dalam rancangan RKPD Kota Cimahi Tahun ……….. beserta alasan penolakannya sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN III berita acara ini.*)

KETIGA       :   Daftar Prioritas Kegiatan Swadaya Masyarakat Kelurahan …………….. yang akan dilakukan oleh masyarakat pada tahun ……….. sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN IV berita acara ini.

KEEMPAT    :   Mendelegasikan dan memberikan mandat kepada…..3 / 4 / 5 **)……orang anggota masyarakat untuk memperjuangkan prioritas kegiatan pembangunan pada Musrenbang Partisipatif Tingkat Kecamatan dengan surat Mandat sebagaimana LAMPIRAN V berita acara ini.

KELIMA       :   Hasil kesepakatan sidang-sidang kelompok Musrenbang Kelurahan…………….. Kecamatan ……………….. Kota Cimahi Tahun ………..dan daftar hadir Peserta Musrenbang sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara ini.

KEENAM     :   Berita acara ini dijadikan sebagai bahan masukan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan bahan penyusunan rancangan RKPD Kota Cimahi Tahun …………

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Cimahi, Tanggal ……… Bulan ……… Tahun ………

Mengetahui,

LURAH …………

Selaku,

Penanggungjawab

Musrenbang Partisipatif Tingkat Kelurahan

Ketua Tim Penyelenggara

Musrenbang Partisipatif

Tingkat Kelurahan ……………

_____________________ _____________________
Mewakili peserta musrenbang Kelurahan …………….
NO Nama Lembaga/instansi Alamat Tanda Tangan
1 (Perwakilan Kelompok)      
2 (Perwakilan Kelompok)      
3 (Perwakilan Kelompok)      
4 (Perwakilan Kelompok)      
5 (Perwakilan Kelompok)      
5 (Perwakilan Kelompok)      

 

STRUKTUR DAN STRATIFIKASI SOSIAL

STKUKTUR SOSIAL

Batasan Struktur Sosial dan Unsur-unsur Pokoknya

Struktur sosial ialah jalinan unsur-unsur sosial yang pokok dalam masyarakat. Unsur-unsur sosial yang pokok menurut Soerjono Soekanto (1988: 8-9) meliputi antara lain:

  • Kelompok sosial.
  • Kebudayaan.
  • Lembaga sosial atau institusi sosial.
  • Pelapisan sosial atau stratifikasi sosial.
  • Kekuasaan dan wewenang.

Unsur-unsur sosial itu dapat berubah bentuknya. Proses perubahan unsur sosial tersebut biasanya berjalan lambat, dapat mendadak berubah dengan cepat jika terjadi peristiwa-peristiwa seperti perang atau revolusi.

KELOMPOK SOSIAL

Batasan Kelompok Sosial

Kelompok sosial atau social group ada I ah himpunan atau kesatuan manusia yang terdiri dari dua atau lebih individu yang hidup bersama saling berhubungan, saling mempengaruhi dengan suatu kesadaran untuk saling tolong menolong.

Persyaratan Kelompok Sosial

Setiap himpunan manusia belum tentu dapat disebut sebagai kelompok sosial, baru dapat disebut kelompok sosial apabila telah memenuhi beberapa persyaratan tertentu, yaitu:

  1. Setiap anggota kelompok tersebut hams sadar bahwa dia merupakan sebagian dari kelompok yang bersangkutan.
  2. Ada hubungan timbal balik antara anggota yang satu dengan anggota yang lainnya, dalam kelompok itu.
  3. Ada suatu faktor yang dimiliki bersama oleh anggota-anggota kelompok itu, sehingga hubungan antara mereka bertambah erat. Faktor tadi dapat merupakan nasib yang sama, kepentingan yang sama, tujuan yang sama, ideologi politik yang sama, dan lain sebagainya. Mempunyai musuh yang sama dapat pula menjadi faktor pengingat/pemersatu.
  4. Berstruktur, berkaidah, dan mempunyai pola perilaku. (Soerjono Soekanto, 1982: 111)

 Terbentuknya Kelompok Sosial dan Masyarakat Luas

Terbentuk atau terjadinya perpecahan kelompok sosial sebagai akibat dari interaksi sosial melalui komunikasi. Terjadinya interaksi yang demikian disebabkan karenasejakdilahirkan, manusiatelah memiliki keinginan untuk menjadi satu dengan manusia yang lain di sekelilingnya, yaitu masyarakat dan keinginan untuk menjadi satu dengan suasana alam sekelilingnya.

Untuk dapat menghadapi dan menyesuaikan diri dengan lingkungan tersebut, manusia mempergunakan pikiran, perasaan, dan kehendaknya. Di dalam menghadapi alam sekelilingnya seperti udara yang dingin, alam yang kejam dan lain sebagainya, manusia menciptakan rumah, pakaian, dan lain sebagainya. Agar fisiknya tetap sehat manusia hams makan, untuk dapat mengambil makanan sebagai hasil dari alam di sekitarnya ia mempergunakan akalnya, di laut manusia menjadi nelayan penangkap ikan, di hutan ia berburu, dan sebagainya. Semua itu menimbulkan kelompok-kelompok sosial karena pada hakikatnya manusia tidaklah mungkin hidup sendiri terisolir, karena itu ia memerlukan kelompoknya. Dengan jalan komunikasi terjadilah stimulasi dan respons yang mendekati tujuan, dengan menggunakan ikatan-ikatan yang dibentuknya, kebutuhan hidupnya akan terpenuhi. Hal demikian disebutkan bahwa kelompok sosial terbentuk karena adanya kebutuhan sosial manusia karena ia mempunyai kebutuhan pribadi. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia dapat menyesuaikan dirinya dengan keadaan, sehingga perbedaan antara kepentingan pribadi dan kepentingan sosial hampir bahkan kadang, sama sekali- tidak tampak. Karena manusia yang bekerja adalah manusia yang sekurang-kurangnya berusaha untuk mempertahankan hidupnya, sedangkan jumlah terbesar kebutuhannya terletak di luar dirinya, maka manusia menjadi makluk sosial dan karenanya berkomunikasi. Sebagai konsentrasinya, maka terjadilalah integrasi atau pembentukan kelompok sosial dengan kehidupan yang lebih langgeng.

Emile Durkehim melihat pengelompokan manusia dari segi organisatorik fungsional. Bentuk mekanik merupakan bentuk yang naluriah ditentukan oleh pengaruh-pengaruh pertama terhadap manusia, yaitu ditentukan oleh ikatan geografik, biogenetik, dan keturunan lebih lanjut. Ikatan pengelompokan dalam bentuk ini hanya mencapai taraf solidaritas mekanik.

Berbeda halnya dengan ikatan pengelompokan bentuk kedua, yaitu bentuk organisatorik fungsional yang merupakan hasil dari kesadaran manusia, hasil dari keinginan yang rasional. Dalam bentuk pertama ditemukan integrasi normatif (berdasarkan ikatan norma); dalam bentuk kedua terbentuk integrasi yang merupakan hasil dari disiplin, peraturan-peraturan resmi bahkan undang-undang. Ferdinand Toennies menyebutkan bentuk pertama Geminschaft dan bentuk yang kedua Gesellscaft (Doyle Paul Johnson, 1988:181).

Selain daripada bentuk kelompok sesuai dengan ikatan naluriah otomatik dan organisatorik fungsional, masih dikenal bentuk-bentuk kelompok yang etnosenthk dan xenosentrik. Kelompok etnosentrik dimaksudkan adalah kelompok yang memegang teguh norma-normanya, mengusahakan penjauhan dari kelompok-kelompok lain agar interpenetrasi dari kebudayaan dapat dihindari sebanyak mungkin. Biasanya kelompok yang etnosentrik, merupakan kelompok yang statis dan hidup dalam isolasi. sebaliknya kelompok xenosentrik ialah kelompok lawan ekstrim dari kelompok etnosentrik, sehingga lebih menyukai kebudayaan dari luar kelompok daripada dari kelompoknya sendiri. Keadaan hidup pada umumnya menunjukkan keadaan kelompok di antara kedua kutub ekstrim ini.

Alvin Boskoff (1962: 3) melihat kelompok terutama dalam ikatan kehidupan kota, berpendapat bahwa setiap bentuk ikatan ditentukan oleh keadaan lingkungan serta penyesuaian diri manusia dengan lingkungan hidup ini. Dengan demikian, setiap pembentukan kelompok merupakan hasil eksperimen masyarakat/kelompok yang bersangkutan, yaitu hasil dari pengalaman yang dapat digolongkan kedalam bidang-bidang praktikal, intelektual, dan emosi. Terbentuknya masyarakat luas atau komunitas dapat terjadi karena adanya interaksi sosial antara anggota atau kelompok sosial melalui beberapa hal, antara lain:

  • Melalui pertukaran pengalaman tentang pengetahuan, keterampilan    teknikal, organisasi sosial dan mengenai wilayah mereka masing-masing.
  • Melalui adanya kebutuhan yang sama dalam bentuk biologi, nilai-nilai, dan tujuan yang diajarkan oleh kebudayaan.

Sehubungan dengan faktor pertukaran pengalaman yang dapat membentuk masyarakat luas atau komunitas. Alvin Boskoff (1962: 4) menyebutkan bahwa setiap interaksi akan berjalan sesuai dengan sifat karakter dari kelompok asalnya. Di lihat dari proses pembentuka masyarakat luas ini, dari kelopok aslinya terjadilah bentuk-bentuk dan fase perluasan kelompok, yaitu:

a)      Tingkat kelompok kecil {=group level).

b)      Tingkat community level (=regional level).

c)      Tingkat regional {=regional level).

d)      Tingkat nasional (=societal level).

e)      Intra-planetery society (=masyarakat dunia).

Klasifikasi tentang tahap-tahap terbentuknya masyarakat luas atau komunitas melalui proses pembentukan kelompok-kelompok dan sub kelompok, Mc Iver dalam bukunya The elements of Social Sciences (1956) menyebutkan bahwa perkembangan yang dilalui oleh setiap masyarakat (luas) adalah melalui tahap pembentukan kebudayaan. Sebagai tahap terendah adalah masyarakat desa (village community) yang telah melalui suatu tahap proses pematangan dan mencapai tingkat kebudayaan yang cukup tinggi. Pada fase berikutnya, ialah fase pembentukan ikatan kota (city community) dan fase pembentukan masyarakat bangsa (nation community) yang memudahkan pengertian dalam ikatan-ikatan internasional (Astrid Susanto, 1985:46). Menurut Mc Iver (Astrid Susanto, 1985: 47) ciri-ciri khas dari ikatan hidup pedesaan sebagai tahap terendah dari perkembangan yang dilalui suatu masyarakat luas atau koinunitas adalah:

a) Bentuk kesatuan lebih jelas apabila diadakan perbedaan antara hak milik (apa yang ada dalam rumah seseorang) pribadi dan milik        penggunaan (biasanya tanah). Walaupun tanah sering merupakan milik desa, akan tetapi kepada penduduknya diberikan hak pakai, selama dipergunakan. Selanjutnya dalam ikatan desa anggota masyarakat sudah dapat mengharapkan adanya perlindungan dari sesama anggota masyarakatnya, dan inilah permulaan dari awal prinsip kegotong-royongan sebagaimana dikenal di Indonesia yang terjadi dari adanya hak pakai atas tanah/milik desa.

b)  Mulai adanya ikatan politik (dalam arti luas) dimana dalam ikatan desa biasanya kepala keluarga menjadi anggota dari rapat desa. Dalam masyarakat desa pemerintahannya memiliki batas-batas tertentu yang berusaha untuk memenuhi kebutuhan anggotanya secara mandiri. Kemudian adat ditentukan oleh sesepuh setempat, demikian pula tentang hal-hal yang diperlukan para anggota masyarakat sehari-harinya.

c) Struktur ekonomi desa biasanya terisolasi dari lingkungan ekonomisekitarnya walaupun gejala ini semakin hari semakin berkurang. Desa yang satu secara ekonomik biasanya terpisahkan dari desa yang lain tetapi tetap merupakan satu kesatuan. Mengenai pembagian pekerjaan sedikit sekali, kecuali pekerjaan bertani, sehingga terbanyak pekerjaan yang dilakukan adalah di rumah sendiri. Kesadaran akan nilai uang masih minim, biasanya yang terjadi adalah sifat barter, sistem perkreditan kurang dipahami oleh penduduk desa; peningkatan taraf hidup desa biasanya terjadi apabila suatu desa dengan mendadak dihubungkan dan menikmati kemajuan teknologi melalui hubungan transportasi dan kemunikasi dengan kota-kota terdekat.

Berdasarkan penilaian historik, sosiologik, ekonomik, dan politik diketahui bahwa pembentukan masyarakat dengan kelompoknya terjadi secara bertahap, yaitu:

a)        Ikatan darah

b)        Ikatan desa

c)        Ikatan feodal

d)        Ikatan kota

e)        Ikatan bangsa/Negara

Pembagian (perkembangan) ikatan ini tidak begitu berbeda dengan Plato yang melihat masyarakat serta perkembangannya melalui tahap-tahap:

a)        Masyarakat pengembara

b)        Masyarakat ikatan desa

c)        Masyarakat ikatan negara-kota

Menurut Plato ikatan masyarakat negara-kota (dahulu negara hanya terbatas pada satu kota perdagangan saja), mencerminkan tingkat kebudayaan manusia yang tinggi, tersempurna dan yang paling mungkin dicapai di dunia ini. Berbeda dengan Mac Iver yang hidup dalam abad ke-20, Plato berpendapat bahwa tujuan negara ialah mendekatkan manusia dengan Eidos, sedangkan Mac Iver melihatnya dari segi ekonomi dan politik.

Sehubungan dengan pembentukan masyarakat di atas, berikutnya Mac Iver dalam tulisannya The Elements of Social Sciences (1956) menjelaskan bahwa pada masyarakat modern, ikatan masyarakatnya terbagi pada:

a)        Ikatan komunitas (kelompok kecil).

b)        Ikatan asosiasi.

c)        Ikatan institusi (lembaga). (Astrid Susanto, 1985: 50)

Ikatan komunitas ialah ikatan berdasarkan hal-hal yang mencakup dan memenuhi sebuah kehidupan dan kebutuhan sosial manusia; ikatan asosiasi merupakan suatu ikatan yangdifokuskan pada beberapa/satu tujuan tertentu.

Ikatan institusi merupakan ikatan yang terjadi karena peraturan-peraturan yang telah dilembagakan, hal mana berarti bahwa mungkin saja perangkat peraturan dibuat oleh suatu lembaga ataupun karena suatu kebiasaan menjadi suatu lembaga/kebiasaan.

Dengan demikian, ikatan komunitas merupakan ikatan utama manusia dan unsur kehidupan manusia. Dalam masyarakat/komunitas manusia merasa diri sebagai integral daripadanya. Berbeda dengan ikatan komunitas, katan asosiasi merupakan suatu ikatan dengan usaha memenuhi kebutuhan-kebutuhan tertentu (dan terbatas) dalam masyarakat. Tanpa asosiasi kebutuhan-kebutuhan ini serta tujuan biasanya kurang jelas dan disadari manusia atau sukar direalisasikan oleh komunitas, justru karena sifatnya yang terlalu umum dan mencakupi segala-galanya. Sehubungan dengan ini, ikatan institusi merupakan ikatan-ikatan berdasarkan peraturan-peraturan tertentu, peraturan mana biasanya sudah melembaga (kebiasaan) karena telah lama berlaku dan ditaati suatu masyarakat. Lembaga biasanya merupakan alat untuk memberi wewenang kepada seseorang atau suatu badan untuk menjalankan atau mengawai suatu kegiatan, khususnya untuk menjamin agar tujuan dari asosiasi atau komunitas terjamin.

Dengan demikian, institusi merupakan kumpulan peraturan atau badan yang mengurusi pelaksanaan dan usaha realisasi tujuan yang telah ditentukan oleh kelompok/komunitas maupun asosiasi. Inilah pembagian yang dewasa ini biasanya dianut sebagai bentuk pengelompokan dan ikatan dalam suatu masyarakat luas yang modern.

Berakhir dan Berlangsungnya Kelompok Sosial

Hal yang dapat menyebabkan berakhirnya kelompok sosial dapat disebutkan apabila telah berakhirnya interaksi mental di antara anggota-anggota kelompok sosial tersebut. Interaksi yang demikian dapat terjadi karena semakin besarnya perbedaan daripada persamaan tujuan dan kepentingan anggota-anggota kelompok sosial. Demikian pula sebaliknya, bahwa kelompok sosial dapat terns berlangsung apabila terdapat ikatan tujuan dan kepentingan yang lebih besar daripada perbedaan yang terjadi di antara anggota kelompok sosial.

Interaksi mental bukan berarti masing-masing anggota kelompok harus selalu dalam keseragaman pendapat atau persesuaian di antara mereka, tetapi yang pokok adalah antara ketidaksepahaman dengan persamaan pendapat di antara mereka masih terdapat adanya keseimbangan. Pada umumnya para ahli berpendapat bahwa dasarnya ialah interaksi sosial.

Harold Lasswell (1969) menyebutkan bahwa unsur-unsur integritas anggota kelompok terhadap kelompoknya dapat diukur menurut derajat keterlibatannya dalam kelompok melalui perasaannya terhadap kelompoknya. Dalam suatu organisasi dengan kesadaran kelompoknya yang tinggi terdapat perasaan kerjasama, berpikir dan rasa kebersamaan di antara masing-masing anggota kelompoknya. Perasaan akan persatuan di antara masing-masing anggota kelompok timbul apabila anggota kelompok masing-masing mempunyai pandangan yang sama tentang masa depan bersama, dengan sadar mengetahui bahwa dalam mewujudkannya mereka memiliki tugas demi merealisasikan tujuan dan kepentingan bersama. Oleh karena itu, dasar pembentukan kelompok tersebut didasarkan pada adanya keyakinan bersama, harapan bersama, tujuan yang sama yang dihayati masing-masing dari anggota kelompok tersebut serta adanya ideologi bersama yang mengikat semua anggota kelompok. Karena itu pula, akhirnya, masing-masing akan sadar untuk turut berpartisipasi dalam mencapai harapan bersama dalam kelompok.

Munculnya partisipasi anggota kelompok dalam aktivitasnya pada kehidupan kelompok sosial dimulai dari adanya kebiasaan bekerja sama di antara masing-masing anggota kelompok serta adanya rasa solidaritas. Derajat partisipasi ini merupakan derajat intensitas kesediaan mereka bekerja sama dalam kelompok sosial ini. Kemudian, moral kerja kelompok secara keseluruhan merupakan derajat totalitas partisipasi dari masing-masing anggota kelompoknya. Oleh kerena itu, beberapa para ahli mendefinisikan partisipasi secara aktif sebagai adanya aktivitas atau kegiatan. Untuk jelasnya dapat terlihat dalam urian berikut:

  • Gordon W. Allport (R.A. Santoso Sastropoetro, 1988:12) menyebutkan bahwa partisipasi adalah keterlibatan ego atau diri sendiri/ pribadi/ personalitas kejiwaan lebih daripada hanya jasmaniah/ fisik saja.
  • Keith Davis (R.A. Santoso Sastropoetro, 1988:51) menyebutkan bahwa partisipasi adalah keterlibatan mental dan emosional yang mendorong untuk memberikan sumbangan kepada tujuan/cita-cita kelompok dan turut bertanggung jawab terhadapnya.
  • R. A. Santoso Sastropoetro (1988: 52) menyebutkan bahwa partisipasi adalah keterlibatan spontan dengan kesadaran disertai tanggung jawab terhadap kepentingan kelompok untuk mencapai tujuan bersama.
  • Margono Slamet (1980:1) menyebutkan bahwa partisipasi adalah ikut serta mengambil bagian dalam suatu kegiatan dan ikut memanfaatkan serta menikmati hasil yang dicapai dengan persyaratan, meskipun seseorang itu memiliki suatu kemampuan dan adanya suatu kesempatan. Penekanan segi manfaat dan menikmati hasil dimaksudkan adalah mengerjakan sesuatu ikutterlibat, menikmati hasil sebagai hasil dari satu partisipasi apakah dalam bentuk fisik ataupun non fisik.

Berdasarkan batasan-batasan di atas, jelaslah bahwa partisipasi itu memiliki empat unsur pokok, yaitu adanya keterlibatan mental dan perasaan, menikmati hasil partisipasi, kesediaan memberikan sumbangan dan adanya rasa tanggung jawab.

Jenis partisipasi ini meliputi pikiran, tenaga, keahlian, barang, dan uang. Turut berpartisipasinya seseorang dalam suatu kegiatan, dapatterjadi karena kegiatan tersebut mengandung ide-ide baru yang dirasakan berguna bagi dirinya. Ide-ide baru sebagai inovasi merupakan gagasan, tindakan atau barang yang dianggap baru oleh seorang yang dapat menjadi pangkal terjadinya perubahan sosial yang merupakan inti dalam pembangunan masyarakat. Ide baru itu menyebar ke dalam masyarakat karena terjadinyaproses komunkasi, yaitu proses dimana pesan-pesan dioperasikan dari sumber ke penerima. Oleh karena itu, partisipasi dapat terjadi didahului oleh adanya proses komunikasi melalui interaksi antara individu dalam masyarakat yang bersangkutan.

 Teori dan Gagasan tentang Kelompok Sosial, Sifat, serta Klasifikasi

Tipe kelompok-kelompok sosial dapat diklasifikasikan clari beberapa sudut atau dasar kriteria ukuran yaitu:

a)    Berdasarkan besar kecilnya jumlah anggota kelompok, bagaimana  individu mempengaruhi kelompoknya serta interaksi sosial dalam kelompok tersebut. Ukuran yang demikian ini dikemukakan oleh sosiolog Jerman, yaitu Georg Simmel. Dalam analisisnya mengenai kelompok-kelompok sosial, Simmel mulai dengan bentuk terkecil yang terdiri dari satu orang sebagai fokus hubungan sosial yang dinamakannya “monand” kemudian dikembangkan dengan meneliti kelompok-kelompok yang terdiri dari dua atau tiga orang, yaitu “dyad” serta “triad” dan kelompok-kelompok kecil lainnya. Di samping itu sebagai perbandingan, ditelaahnya kelompok-kelompok yang lebih besar.

b)    Berdasarkan derajat interaksi sosial dalam kelompok sosial. Beberapa sosiolog dalam hal ini memperhatikan pembagian atas dasar kelompok-kelompok yang anggota-anggotanya sal ing kenal mengenal seperti keluarga, rukun keluarga dan desa. Begitu pula sebaliknya kelompok-kelompok sosial seperti di kota-kota, korporasi, dan negara, yang anggota-anggotanya tidak memiliki pertalian hubungan yang erat. Ukuran ini kemudian oleh para sosiolog di antaranya F. Stuart Chapin dikembangkan dengan memperhatikan tinggi rendahnya derajat keeratan hubungan antara anggota-anggota kelompok tersebut.

c)    Berdasarkan ukuran kepentingan dan wilayah. Misalnya, suatu community (masyarakat setempat) yang merupakan kelompok-kelompok atau kesatuan-kesatuan sosial atas dasar wilayah yang anggotanya tidak mempunyai kepentingan-kepentingan yang khusus/ tertentu. Berlangsungnya suatu kepentingan, merupakan ukuran lain bagi klasifikasi tipe-tipe sosial. Suatu kerumunan misalnya merupakan kelompok yang hidupnya sebentar, oleh karena kepentingannya pun tidak berlangsung dengan lama. Lain halnya dengan community yang kepentingannya secara relatif bersifat permanen.

d)    Berdasarkan ukuran derajat organisasi.  Dalam ini ini kelompok sosial terdiri dari kelompok-kelompok yang terorganisir. Kelompok sosial yang terorganisir dengan baik, adalah negara, sedangkan kelompok sosial yang tidak terorganisir misalnya adalah suatu kerumunan.

Berikutnya Soerjono Soekanto (1982: 117) menambahkan bahwa tipe-tipe umum dari kelornpok-kelompok sosial dalam pula disebutkan, yaitu berdasarkan:

Kategori statistik

Kategori statistik adalah pengelompokan oleh ilmuwan atas dasar ciri tertentu yang sama, seperti misalnya, kelompok umur.

Kategori sosial

Kategori sosial merupakan kelompok individu-individu yang sadar akan ciri-ciri yang dimiliki bersama, misalnya Ikatan Dokter Indonesia.

 Kebudayaan

Dalam kehidupan sehari-hari orang begitu sering membicarakan tentang kebudayaan dan tak mungkin orang menghidar dan” kebudayaan, karena tak seorang pun yang tidak berurusan dengan hasil-hasil kebudayaan. Setiap orang melihat, mempergunakan atau merusak kebudayaan. Beberapa definisi tentang kebudayaan dapat dilihat di bawah ini.

 Dalam karya berjudul The Reality of Culture, Milville J. Herskovits (1955) menyatakan bahwa ada lebih dari seratus enam puluh definisi tentang kebudayaan. Pengertian kebudayaan meliputi bidang yang luasnya seolah-olah tidak berbatas, sehingga sukarsekali mendapatkan suatu definisi yang tegas dan terperinci mencakup segala sesuatu yang termasuk dalam pengertian itu.

Dalam pengertian umum, istilah kebudayaan sering diartikan sama dengan kesenian, terutama istilah kebudayaan diartikan menurut ilmu-ilmu pengetahuan kemasyarakatan maka kesenian merupakan hanya salah satu bagian dari kebudayaan.

Apabila pengertian kebudayaan hendak dirumuskan dengan istilah-istilah dalam bahasa Indonesia, Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi (1964: 113) mengusulkan rumusan definisi kebudayaan adalah semua hasil dari karya, rasa, dan cipta masyarakat. Karya masyarakat menghasilkan terknologi dan kebudayaan kebendaan {material culture) yang diperlukan oleh masyarakat untuk menguasai alam di sekitarnya agar kekuatan serta hasilnya dapat diabdikan bagi keperluan masyarakat. Rasa yang meliputi jiwa manusia mewujudkan segala norma-norma dan nilai-nilai kemasyarakatan yang perlu untuk mengatur masalah-masalah kemasyarakatan dalam arti luas. Di dalamnya termasuk misalnya saja agama, ideologi, kebatinan, kesenian, dan semua unsur yang merupakan hasil ekspresi jiwa manusia yang hidup sebagai anggota masyarakat.

Selanjutnya, cipta merupakan kemampuan mental, kemampun berpikir dari orang-orang yang hidup bermasyarakat dan antara lain menghasilkan filsafat serta ilmu-ilmu pengetahuan, baik yang berwujud teori murni maupun yang telah disusun untuk diamalkan dalam kehidupan masyarakat. Semua karya, rasa, dan cipta dikuasai oleh karsa dari orang orang yang menentukan kegunaannya agar sesuai dengan kepentingan sebagian besar atau seluruh masyarakat.

Kebudayaan yang diberi arti demikian dimiliki oleh setiap masyarakat Tidak ada suatu masyarakat pun yang masih hidup tidak mempunyai kebudayaan. Perbedaannya bahwa kebudayaan masyarakat yang satu lebih sempurna dari kebudayaan masyarakat lain dalam perkembangannya untuk memenuhi segala kepentingan. Dalam hubungan ini, maka biasa diberikan nama “peradaban” (civilization) kepada kebudayaan yang telah mencapai taraf perkembangan yang tinggi.

Tiga definisi tentang kebudayaan akan lebih memperjelas yang dimaksudkan dengan kebudayaan, yaitu:

Definisi klasik kebudayaan yang disusun oleh Sir Edwar Taylor (1871 menyebutkan bahwa kebudayaan adalah komplek keseluruhan dari pengetahuan, keyakinan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan   semua kemampuan serta kebiasaan yang lain diperoleh seseorang sebagai anggota masyarakat (Paul B. Horton dan Chester L. Hunt, 1987:58).

William A. Haviland (1988: 331) menyebutkan bahwa kebudayaan   terdiri dari nilai-nilai, kepercayaan, dan persepsi abstrak tentang jagat  raya yang berada di balik perilaku manusia dan yang tercermin dalam perilaku. Semua itu adalah milik bersama para anggota masyarakat, apabila orang berbuat sesuai dengan itu, maka perilaku mereka dianggap dapat diterima di dalam masyarakat. Kebudayaan dipelajari melalui sarana bahasa bukan diwariskan secara biologis dan unsur-unsur kebudayaan yang berfungsi sebagai suatu keseluruhan yang terpadu.

Robert L. Sutherland (1961: 30-31) menyebutkan bahwa kebudayaan terdiri dari segala sesuatu yang dipelajari dari pola-pola perikelakuan yang normatif mencakup semua cara atau pola-pola berpikir,merasakan, dan bertindak.

 Lembaga Sosial atau Institusi Sosial

Dalam Kamus Bahasa Indonesia sampai sekarang belum terdapat istilah yang mendapat pengakuan umum dari kalangan para sarjana sosiologi untuk menerjemahkan istilah Inggris, “Social Institution”. Ada yang mencoba menerjemahkannya dengan istilah “pranata” dengan alasan bahwa “Social Institution” mengandung unsur-umof yang mengatur perikelakuan para anggota masyarakat. Adapulayang menggunakan istilah “Bangunan Sosial”, istilah ini diduga merupakan terjemahan dari istilah “Sociale Gebilde” dalam bahasa Jerman yang lebih jelas menggambarkan bentuk serta susunan dari “Social Institution”. Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi (1964: 61) menggunakan istilah “Lembaga Kemasyarakatan” sebagai terjemahan dari “Social Institution”. Bukan karena terjemahan itu yang dianggap paling tepat, tetapi istilah lembaga selain menunjuk pada suatu bentuk, juga mengadung pengertian yang abstrak tentang adanya norma-norma dan peraturan-peraturan tertentu yang menjadi ciri dari suatu lembaga.

Seperti tersebut di atas, Koentjaraningrat (1964: 113) menggunakan istilah “Pranata Sosial” untuk terjemahan istilah “Social Institution” dengan alasan menunjuk kepada adanya unsur-unsur yang mengatur perikelakuan para anggota masyarakat. Pranata sosial adalah suatu sistem tata kelakuan dan hubungan yang berpusat pada aktivitas-aktivitas untuk memenuhi kompleks-kompleks kebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat.

Para ahli memberikan beberapa batasan mengenai lembaga sosial dalam uraian berikut:

Alvin L. Bertrand (1980: 120) menyatakan bahwa, institusi-institusi     sosial pada hakikatnya adalah kumpulan-kumpulan dari norma-norma     sosial (struktur-struktur sosial) yang telah diciptakan untuk dapat     melaksanakan fungsi masyarakat. Institusi-institusi ini meliputi kumpulan-kumpulan norma-norma dan bukan norma-norma yang berdiri sendiri-sendiri.

Menurut Joseph S. Roucek dan Roland L. Waren (1984: 93) institusi      adalah pola-pola {patterns) yang telah mempunyai kedudukan tetap atau pasti untuk mempertemukan bermacam-macam kebutuhan manusia yang muncul dari kebiasaan-kebiasaan dengan mendapatkan persetujuan dari cara-cara yang sudah tidak dipungkiri lagi,  untuk memenuhi konsep kesejahtaran masyarakat dan menghasilkan suatu struktur.

        Paul B. Horton dan Chester L. Hunt (1987: 224-245) menyebutkan bahwa lembaga yang digunakan dalam konsep sosiologi berbeda dengan yang digunakan oleh konsep umum lainnya. Sebuah lembaga bukanlah sebuah bangunan, bukan sekelompok orang dan juga bukan sebuah organisasi. Lembaga (institusi) adalah suatu sistem norma untuk mencapai suatu tujuan atau kegiatan yang oleh masyarakat dipandang penting, atau secara formal, lembaga adalah sekumpulan kebiasaan dan tata kelakuan yang berkisar pada suatu kegiatan pokok manusia. Lembaga adalah proses-proses terstruktur (tersusun) untuk melaksanakan berbagai kegiatan tertentu.

J.B.A.F. Mayor Polak (1966: 253) memberikan batasan tentang lembaga sosial yaitu suatu kompleks atau sistem peraturan-peraturan dan adat istiadat yang mempertahankan nilai-nilai yang penting, sedangkan lembaga mempunyai tujuan untuk mengatur antar-hubungan yang diadakan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang paling penting.

Robert Mac Iver dan Charles H. Page (1965: 19) mengartikan lembaga sosial sebagai tata cara atau prosedur yang telah diciptakan untuk mengatur hubungan antar-manusia yang berkelompok dalam suatu kelompok kemasyarakatan yang dinamakan association.

Leopold von Wiese dan Howard Becker (Soerjono Soekanto, 1982: 193) melihat lembaga sosial dari sudut fungsinya yang menyebutkan bahwa lembaga sosial adalah suatu jaringan proses-proses hubungan antar manusia dan antar-kelompok manusia yang berfungsi untuk memelihara hubungan-hubungan tersebut serta pola-polanya sesuai dengan kepentingan-kepentingan manusia dan kelompoknya.

Soerjono Soekanto (1982: 192) menyatakan bahwa lembaga sosial  adalah merupakan himpunan daripada norma-norma dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok di dalam kehidupan masyarakat. wujud yang konkret dari lembaga sosial ini adalah asosiasi. Sebagai contoh, universitas merupakan lembaga sosial atau lembaga kemasyarakatan, sedangkan Universitas Indonesia, Universitas Padjadjaran, Universitas Gadjah Mada, Universitas Airlangga dan Iain-Iain adalah contoh-contoh asosiasi.

 STRATIFIKASI SOSIAL

Pengertian

Stratifikasi sosial merupakan suatu konsep dalam sosiologi yang melihat bagaimana anggota masyarakat dibedakan berdasarkan status yang dimilikinya. Status yang dimiliki oleh setiap anggota masyarakat ada yang didapat dengan suatu usaha (achievement status) dan ada yang didapat tanpa suatu usaha (ascribed status). Stratifikasi berasal dari kata stratum yang berarti strata atau lapisan dalam bentuk jamak.

Pitirim A. Sorokin ( Soekanto, 2006; 197) mengatakan bahwa sistem lapisan sosial merupakan ciri yang tetap dan umum dalam setiap masyarakat yang hidup teratur. Barang siapa yang memiliki sesuatu yang berharga dalam jumlah yang sangat banyak dianggap masyarakat memiliki kedudukan dalam lapisan atas. Mereka hanya memiliki sedikit sekali atau tidak memiliki sesuatu yang berharga dalam pandangan masyarakat mempunyai kedudukan yang rendah. Menurut Pitirim A. Sorokin (Soekanto, 2006:198) stratifikasi berasal dari kata stratum yang berari lapisan. Lebih lanjut Sorokin menjelaskan bahwa stratifikasi sosial adalah pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat/ hierarkis. Dasar dari pembedaan ini adalah tidak adanya keseimbangan dalam distribusi hak dan kewajiban. Sedangkan menurut Bruce J. Cohen sistem stratifikasi akan menempatkan setiap individu pada kelas sosial yang sesuai berdasarkan kualitas yang dimiliki.

Stratifikasi dapat terjadi dengan sendirinya sebagai bagian dari proses pertumbuhan masyarakat, juga dapat dibentuk untuk tercapainya tujuan bersama. Faktor yang menyebabkan stratifikasi sosial dapat tumbuh dengan sendirinya adalah kepandaian, usia, sistem kekerabatan, dan harta dalam batas-batas tertentu.

Mobilitas sosial merupakan perubahan status individu atau kelompok dalam stratifikasi sosial. Mobilitas dapat terbagi atas mobilitas vertikal dan mobilitas horizontal. Mobilitas vertikal juga dapat terbagi dua, mobilitas vertikal intragenerasi, dan mobilitas antargenerasi.

Berkaitan dengan mobilitas ini maka stratifikasi sosial memiliki dua sifat, yaitu stratifikasi terbuka dan stratifikasi tertutup. Pada stratifikasi terbuka kemungkinan terjadinya mobilitas sosial cukup besar, sedangkan pada stratifikasi tertutup kemungkinan terjadinya mobilitas sosial sangat kecil.

Dimensi Stratifikasi Sosial

Untuk menjelaskan stratifikasi sosial ada tiga dimensi yang dapat dipergunakan yaitu : privilege, prestise, dan power. Ketiga dimensi ini dapat dipergunakan sendiri-sendiri, namun juga dapat didigunakan secara bersama.

Karl Marx menggunakan satu dimensi, yaitu privilege atau ekonomi untuk membagi masyarakat industri menjadi dua kelas, yaitu kelas Borjuis dan Proletar. Sedangkan Max Weber, Peter Berger, Jeffries dan Ransford mempergunakan ketiga dimensi tersebut. Dari penggunaan ketiga dimensi tersebut Max Weber memperkenalkan konsep : kelas, kelompok status, dan partai.

Kelas sosial merupakan suatu pembedaan individu atau kelompok berdasarkan kriteria ekonomi. Untuk mendalami kelas sosial ini Soerjono Soekanto memberikan 6 kriteria tradisional.

Menurut Horton and Hunt keberadaan kelas sosial dalam masyarakat berpengaruh terhadap beberapa hal, diantaranya adalah identifikasi diri dan kesadaran kelas sosial, pola-pola keluarga, dan munculnya simbol status dalam masyarakat.

Bentuk stratifikasi dapat dibedakan menjadi bentuk lapisan bersusun yang diantaranya dapat berbentuk piramida, piramida terbalik, dan intan. Selain lapisan bersusun bentuk stratifikasi dapat juga diperlihatkan dalam bentuk melingkar. Bentuk stratifikasi melingkar ini terutama berkaitan dengan dimensi kekuasaan.

Ada tiga cara yang dapat kita lakukan untuk bisa mengetahui bentuk dari stratifikasi sosial. Ketiga cara tersebut adalah dengan pendekatan objektif, pendekatan subyektif, dan pendekatan reputasional.

Stratifikasi merupakan suatu fenomena sosial yang telah menjadi ciri dari setiap masyarakat di manapun dan dari dulu sampai sekarang. Plato (Russell, 2004:147) seorang filsuf  klasik Yunani misalnya membagi warga negara menjadi tiga kelas yakni rakyat biasa, kaum serdadu dan golongan para pemimpin. Golongan para pemimpin memiliki kekuasaan politik. Jumlahnya lebih sediri dari dua golongan di bawahnya. Golongan para pemimpin ini pada mulanya dipilih oleh legislator, tetapi kemudian diganti berdasarkan keturunan. Seorang filsuf yang lain – masih dari Yunani – Aristoteles (Russell, 2004; 236)  menagatakan bahwa setiap orang harus dicintai sesuai dengan kelebihannya, yang lebih rendah harus mencintai yang lebih tinggi dari pada yang tinggi mencintai yang lebih rendah; para isteri, anak-anak, rakyat, harus memberikan cinta kepada suami, orang tua, monarkhi secara lebih dari pada suami, orang tua, monarkhi berikan kepada mereka.

Sifat Stratifikasi Sosial

Sifat dalam stratifikasi sosial dapat bersifat tertutup dan terbuka (Soekanto, 2006:202). Lapisan tertutup membatasi kemungkinan pindahnya seseorang dari satu lapisan ke lapisan yang lain baik yang perpindahan horisontal maupun vertikal. Sebaliknya dalam lapisan yang terbuka setiap masyarakat mempunyai kesempatan untuk berusaha sesuai dengan kecakapannya sendiri untuk naik ke lapisan atas.

Lapisan tertutup lebih didasarkan pada faktor-faktor yang bersifat ascribed,  suatu lapisan yang terjadi bukan karena usaha atau kegagalan seseorang melainkan karena berdasarkan kelahiran. Menjadi putra mahkota di Jepang, pangeran di Inggris atau di kerajaan Yogyakarta bukan karena pendidikan, melainkan karena kelahiran berdasarkan tradisi masyarakat itu sendiri. Ini berarti bahwa tidak setiap warga negara Inggris dapat menjadi pangeran Inggris, dan tidak setiap warga Jepang akan dapat menjadi putra mahkota Jepang. Lapisan sosial yang tertutup ini banyak dijumpai dalam sistem kasta. Lapisan terbuka lebih didasarkan oleh faktor-faktor prestasi atau usaha seseorang. Lapisan terbuka dianuti oleh hampir semua masyarakat modern dewasa ini.

Kelas-Kelas Dalam Masyarakat

Kelas sosial (Soekanto, 2006:207) adalah semua orang dan keluarga yang sadar akan kedudukannya di dalam suatu lapisan, dan kedudukan mereka itu diketahui serta diakui oleh masyarakat umum. Kelas sosial ini bisa didasari oleh ukuran kekayaan, ukuran kekuasaan,  kehormatan dan penguasaan terhadap ilmu pengetahuan.

Ada pula yang menggunakan istilah kelas hanya untuk lapisan yang berdasarkan atas unsur ekonomis. Sementara itu, lapisan yang berdasarkan atas kehormatan dinamakan kelompok kedudukan (status group). Menurut Joseph Schumpeter, kelas-kelas dalam masyarakat terbentuk karena diperlukan untuk menyesuaikan masyarakat dengan keperluan-keperluan yang nyata.

Berdasarkan hal tersebut di atas, kelas memberikan fasilitas-fasilitas hidup yang tertentu bagi anggotanya. Misalnya, keselematan atas hidup dan harta benda, kebebasan, standar hidup yang tinggi sesuai dengan kedudukan yang dalam arti tertentu tidak dipunyai oleh warga kelas yang lainnya.

Selain itu, kelas juga memengaruhi gaya dan tingkah laku hidup masing-masing warganya karena kelas-kelas yang ada dalam masyarakat mempunyai perbedaan dalam kesempatan-kesempatan menjalani jenis pendidikan atau rekreasi tertentu

Kriteria Menggolongkan Anggota Masyarakat Dalam Suatu Lapisan

Ukuran Kekayaan

Barang siapa yang memiliki kekayaan paling banyak termasuk  dalam lapisan atas. Kekayaan tersebut dapat dilihat pada bentuk rumah, mobil pribadi, cara menggunakan pakaian dan kebiasaan-kebiasaan lainnya.

Ukuran Kekuasaan

Barang siapa memiliki kekuasaan atau mempunyai wewenang terbesar menempati lapisan atas.

Ukuran Kehormatan

Ukuran kehormatan tersebut mungkin terlepas dari ukuran kekayaan dan kekuasaan. Orang yang paling disegani dan dihormati, mendapat tempat teratas. Ukuran ini banyak dijumpai dalam masyarakat-masyarakat tradisional. Biasanya mereka adalah golongan tua atau yang pernah berjasa.

Prinsip-prinsip Umum Stratifikasi Sosial

  1. Stratifikasi sosial merupakan karakter dari setiap komunitas masyarakat.
  2. Stratifikasi sosial bersifat universal dan berubah-ubah
  3. Stratifikasi sosial akan selalu ada pada setia generasi
  4. Stratifikasi sosial didukung oleh pola-pola kepercayaan.

Distribusi Kekuasaan

Hak-Hak Istimewa dan Prestise yang Tidak Merata. Kekuasaan didefenisikan sebagai kemungkinan individu atau kelompok untuk memaksakan keinginan meraka kepada yang lainnya, bahkan bila mendapat penolakan dan pertentangan dari orang lain. Pada saat anda memaksakan keinginan anda terhadap orang lain yang tidak ingin dikontrol oleh anda, anda berarti memiliki kekuasaan. Penggunaan paksaan merupakan manifenstasi yang paling nyata dari kepemilikan kekuasaan

Privilege

Privilege mengacu pada hak, keuntungan dan kekebalan yang diasosiasikan dengan suatu posisi hirarki. Distribusi privilege membagi masyarakat ke dalam kelompok yang memiliki dan yang tidak memiliki. Kelompok strata atas memiliki kekebalan, pendapatan, dan hak-hak prerogatif, kebebasan, dan pilihan-pilihan yang kurang sesuai dengan strata bawah. Privilege memiliki dua aspek utama yakni ekonomi dan kultural.

  1. Beberapa privilege secara langsung dihubungkan dengan posisi ekonomi individual. Orang-orang dengan kesejahteraan yang lebih besar dapat memperoleh banyak keuntungan seperti pelayanan kesehatan yang baik dan dapat menghindari setiap kesulitan hidup.
  2. Norma-norma budaya dapat meberikan keuntungan atau ketidakberuntungan kepada orang-orang tertentu

Prestige

Prestige mengacu pada distribusi kehormatan dan status sosial. Dalam masyarakat pada umumnya ada kelompok yang memiliki prestige yang tinggi, namun ada pula kelompok masyarakat dengan prestige yang rendah.

Macam-macam / Jenis-jenis Status Sosial

  1. Ascribed Status
    Ascribed status adalah tipe status yang didapat sejak lahir seperti jenis kelamin, ras, kasta, golongan, keturunan, suku, usia, dan lain sebagainya.
  2. Achieved Status
    Achieved status adalah status sosial yang didapat sesorang karena kerja keras dan usaha yang dilakukannya. Contoh achieved status yaitu seperti harta kekayaan, tingkat pendidikan, pekerjaan, dll.
  3. Assigned Status
    Assigned status adalah status sosial yang diperoleh seseorang di dalam lingkungan masyarakat yang bukan didapat sejak lahir tetapi diberikan karena usaha dan kepercayaan masyarakat. Contohnya seperti seseorang yang dijadikan kepala suku, ketua adat, sesepuh, dan sebagainya.

Sifat  Stratifikasi Sosial

Stratifikasi Sosial Tertutup

Stratifikasi tertutup adalah stratifikasi di mana tiap-tiap anggota masyarakat tersebut tidak dapat pindah ke strata atau tingkatan sosial yang lebih tinggi atau lebih rendah.

Contoh stratifikasi sosial tertutup yaitu seperti sistem kasta di India dan Bali serta di Jawa ada golongan darah biru dan golongan rakyat biasa. Tidak mungkin anak keturunan orang biasa seperti petani miskin bisa menjadi keturunan ningrat / bangsawan darah biru

Stratifikasi Sosial Terbuka

Stratifikasi sosial terbuka adalah sistem stratifikasi di mana setiap anggota masyarakatnya dapat berpindah-pindah dari satu strata / tingkatan yang satu ke tingkatan yang lain.

Misalnya seperti tingkat pendidikan, kekayaan, jabatan, kekuasaan dan sebagainya. Seseorang yang tadinya miskin dan bodoh bisa merubah penampilan serta strata sosialnya menjadi lebih tinggi karena berupaya sekuat tenaga untuk mengubah diri menjadi lebih baik dengan sekolah, kuliah, kursus dan menguasai banyak keterampilan sehingga dia mendapatkan pekerjaan tingkat tinggi dengan bayaran / penghasilan yang tinggi.

Stratifikasi Sosial Campuran

Hal ini bisa terjadi bila stratifikasi sosial terbuka bertemu dengan stratifikasi sosial tertutup. Anggotanya kemudian menjadi anggota dua stratifikasi sekaligus. Ia harus menyesuaikan diri terhadap dua stratifikasi yang ia anut

Bentuk-bentuk Mobilitas Sosial:

Mobilitas Sosial Horizontal

Di sini, perpindahan yang terjadi tidak mengakibatkan berubahnya status dan kedudukan individu yang melakukan mobilitas.

Mobilitas Sosial Vertikal

Mobilitas sosial yang terjadi mengakibatkan terjadinya perubahan status dan kedudukan individu. Mobilitas sosial vertikal terbagi menjadi

Vertikal naik

Status dan kedudukan individu naik setelah terjadinya mobilitas sosial tipe ini.

Vertikal turun

Status dan kedudukan individu turun setelah terjadinya mobilitas sosial tipe ini.

Mobilitas antar generasi

Ini bisa terjadi bila melibatkan dua individu yang berasal dari dua generasi yang berbeda.

 PERUBAHAN SOSIAL

 Mengenai batasan perubahan sosial dapat dilihat dalam beberapa definisi dari para ahli berikut:

Kingsley Davis, John Lewis Gillin dan John Philip Gillin, dan Samuel      Koenig (Soerjono Soekanto, 1982: 306-307) masing-masing  menyebutkan:

Kingsley Davis, memberi arti perubahan sosial sebagai perubahan yang terjadi pada struktur dan fungsi masyarakat. Misalnya, timbulnya pengorganisasian buruh dalam masyarakat kapitalis menyebabkan timbulnya perubahan dalam hubungan antara buruh dengan majikannya, yang kemudian menyebabkan timbulnya perubahan-perubahan dalam organisasi ekonomi politik.

John Lewis Gillin dan John Philip Gillin mengartikan bahwa perubahan sosial adalah suatu variasi dari cara-cara hidup yang telah diterima, karena ada perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi atau adanya disfusi serta penemuan-penemuan baru dalam masyarakat.

Samuel Koenig mengartikan bahwa perubahan-perubahan sosial menunjuk pada modifikasi-modifikasi yang terjadi dalam pola-pola kehidupan manusia. Modifikasi tersebut terjadi karena sebab-sebab yang intern dan ekstern.

  1. Selo Soemardjan (1962: 379) mendefinisikan perubahan sosial sebagai    segala perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat, yang memengaruhi pada sistem sosialnya  termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap-sikap, dan pola-pola perikelakuan di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat.
  2. Wilbert More (Robert H. Lauer, 1989: 4) menyebutkan bahwa  perubahan sosial itu meliputi perubahan struktur tentang pola-pola perilaku dan interaksi sosial.

 Sebab-sebab Terjadinya Perubahan Sosial

            Sebab-sebab terjadinya perubahan sosial dapat diterangkan menurut pendapat para ahli berikut:

  1. Raymond Firth (1960: 241-242) menyebutkan sebab terjadinya perubahan sosial karena penggerak tertentu dalam masyarakat yang bisa datang dari luar atau dalam masyarakat. Yang datang dari dalam  adalah daya gerak berupa pendapatan baru di lapangan teknik, perjuangan perseorangan untuk memperoleh tanah dan kekuasaan, perumusan baru dari paham-paham orang kritis yang dianugerahi bakat-bakat istimewa (para ahli atau filsuf), tekanan jumlah penduduk  atas mata pencarian, dan barangkali perubahan iklim. Sebab yang datang dari luar, untuk sebagian terletak dalam lingkungan pergaulanitu sendiri dan untuk sebagian lagi terletak dalam kekuatan berekspansinya peradaban.
  2. Alvin L. Bertrand (1980: 106) berpendapat bahwa perubahan sosial  disebabkan oleh faktor adanya komunikasi, yaitu proses dengan mana informasi disampaikan dari individu yang satu kepada individu lain. Sedangkan yang dikomunikasikan adalah suatu gagasan-gagasan/ide- ide atau keyakinan maupun hasil budaya yang berupa fisik.
  3.  Robert Sutherland dkk. (Astrid S. Susanto, 1985: 165) menyebutkan bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial adalah  faktor adanya inovasi (penemuan baru/pembaharuan), invensi (penemuan baru), adaptasi (penyesuaian secara sosial dan budaya), adopsi ,  (penggunaan dari penemuan baru/teknologi).
  4. Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi (1964: 489-490) menyebutkan pada umumnya dapat dikatakan bahwa sebab-sebab terjadinya perubahan sosial adalah dikarenakan adanya pengaruh dari dalam dan luar masyarakat. Sebab-sebab yang bersumber dari dalam masyarakat itu sendiri, misalnya bertambah atau berkurangnya penduduk, penemuan-penemuan baru (invention), pertentangan (conflicts) antar  golongan, dan pemberontakan atau revolusi yang terjadi dalam masyarakat. Apabila sebab-sebab perubahan sosial itu bersumber dari dalam masyarakat, maka biasanya perubahan itu terjadi karena kebudayaan dari masyarakat lain yang melancarkan pengaruhnya pada kebudayaan dari masyarakat yang sedang dipelajari. Hubungan yang dilakukan secara fisik antara kedua masyarakat, memiliki kecenderungan untuk menimbulkan pengaruh timbal balik, artinya masing-masing masyarakat memengaruhi masyarakat yang lainnya dan  menerima pengaruh dari masyarakat yang lain. Akan tetapi apabila hubungan itu berjalan melalui media komunikasi massa seperti radio, televisi, film, majalah, dan surat kabar, maka pengaruh itu datangnya hanya dari satu pihak saja yaitu dari masyarakat  yang secara aktif menggunakan media massa tersebut, sedangkan  pihak lain hanya menerima pengaruh dengan tidak memiliki kesempatan memberi pengaruh kepada masyarakat yang memengaruhinya.  Proses penerimaan pengaruh kebudayaan dari masyarakat lain yang  berbeda kebudayaannya dalam antropologi budaya dinamakan akulturasi (acculturation). Apabila pengaruh itu diterima tidak karena paksaan dari pihak yang memengaruhi, maka hasilnya dalam ilmu ekonomi dinamakan demonstration effect.  Apabila diteliti lebih mendalam apa sebabnya dapat terjadi suatu  perubahan dalam masyarakat, maka pada umumnya dapat dikatakan,  bahwa faktor yang diubah mungkin dengan sadar, mungkin juga   tidak dengan sadar  oleh masyarakat karena dianggap sudah tidak memuaskan lagi adanya. Adapun sebabnya masyarakat merasa tidak  puas lagi pada suatu faktor mungkin karena ada faktor baru yang lebih  memuaskan masyarakat sebagai pengganti dari faktor lama. Mungkin  juga masyarakat mengadakan perubahan karena terpaksa untuk  menyesuaikan suatu faktor dengan faktor-faktor lain yang telah  mengalami perubahan.
  5. Astrid S. Susanto (1985: 166) menyebutkan bahwa, sebab-sebab timbulnya perubahan sosial karena:
  •         Keadaan geografi tempat pengelompokan sosial.
  •         Keadaan biofisik kelompok.
  •         Kebudayaan
  •         Sifat anomi manusia.

Faktor Pendorong Perubahan Sosiai

Beberapa faktor pendorong terjadinya perubahan sosial dapat disebutkan antara lain:

  1. Adanya kontak dengan kebudayaan lain. Salah satu proses yang menyangkut dalam hal ini adalah difusi (diffusion). Difusi adalah suatu proses penyebaran unsur-unsur kebudayaan  dari orang perorangan kepada orang perorangan yang lain atau dari  satu masyarakat ke masyarakat yang lain. Dengan difusi suatu penemuan baru yang telah diterima oleh masyarakat dapat diteruskan dan disebarkan pada masyarakat luas  sampai umat manusia di dunia dapat menikmati kegunaan kemajuan peradaban, yaitu antara lain proses tersebut merupakan pendorong  bagi pertumbuhan suatu kebudayaan masyarakat manusia.
  2. Adanya sistem pendidikan formal yang maju. Pendidikan di sekolah mengajarkan kepada setiap orang (siswa atau mahasiswa) bermacam-macam ilmu pengetahuan untuk diketahui atau dikuasai. Oleh karena itu pendidikan memberi suatu nilai tertentu bagi manusia dalam membuka pikirannya secara lebih rasional atau cara berpikir ilmiah. Pendidikan mengajarkan pada setiap orang agar dapat berpikir lebih  objektif terutama terhadap penilaian manfaat kebudayaan dalam  memenuhi kebutuhan hidup manusia.
  3. Adanya sikap menghargai hasil karya orang lain serta keinginan untuk  maju. Apabila sikap yang demikian itu dimiliki oleh seseorang dan jadi  melembaga, maka masyarakat akan memberikan dorongan bagi usaha-usaha untuk mengadakan penemuan-penemuan baru, seperti  hadiah Nobel merupakan pendorong untuk menciptakan hasil-hasil karya yang baru.
  4. Toleransi terhadap perbuatan-perbuatan yang menyimpang (deviation) yang bukan merupakan delik. Sistem terbuka dalam lapisan-lapisan sosialnya (open stratification). Pada sistem lapisan yang terbuka memungkinkan adanya gerak sosial vertikal yang luas yang berarti memberi kesempatan bagi orang perorangan untuk maju atau dasar kemampuan-kemampuan anggota  masyarakat.
  5. Adanya penduduk yang heterogen.  Masyarakat yang anggotanya terdiri dari kelompok-kelompok sosial yang memiliki latar belakang kebudayaan yang berbeda ras, ideologi, dan sebagainya mudah terjadi pertentangan yang menyebabkan suatu goncangan sosial, yang merupakan suatu pendorong bagi terjadinya perubahan dalam masyarakat.
  6. Ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu. Keadaan seperti ini apabila terjadi dalam waktu yang lama, dimana masyarakat mengalami tekanan-tekanan dan kekecewaan dalam menyebabkan timbulnya suatu revolusi dalam masyarakat.
  7. Orientasi ke masa depan.
  8. Nilai bahwa manusia harus senantiasa berikhtiar untuk memperbaiki hidupnya.
  9. Adanya disorganisasi dalam masyarakat, sikap mudah menerima hal-hal yang baru, dan seterusnya.

Faktor Penghambat Terjadinya  Perubahan Sosial

Beberapa faktor penghambat terjadinya perubahan sosial antara lain sebagai berikut:

  1. Kurangnya hubungan suatu masyarakat dengan rnasyarakat lain,    sehingga keterasingan hidup anggota masyarakat yang demikian sering   kali tidak mengetahui perkembangan apa yang terjadi dalam masyaakal lain, padahal kebudayaan masyarakat lain dapat memperkaya kebudayaannya. Ini terlihat juga pada suatu kelompok masyarakat yang sangat terkungkung oleh pemikiran pola tradisi kebudayaannya.
  2. Terlambatnya perkembangan ilmu pengetahuan dalam satu masyarakat, yang dimungkinkan oleh adanya keterasingan dan ketertutupan masyarakat tersebut dari pengaruh luar. Kondisi demikian dapat terjadi karena lamanya suatu masyarakat dijajah oleh masyarakat  lain.
  3. Sikap masyarakat sangat tradisional. Apabila suatu masyarakat sangat mengagung-agungkan tradisi masa lampaunya serta beranggapan bahwa tradisi tersebut secara mutlak tidak dapat dirubah, maka kenyataan seperti dapat merupakan faktor penghambat terjadinya perubahan sosial dalam masyarakat ini.
  4. Adanya kepentingan yang telah tertanam dengan kuat sekali dalam  suatu organisasi sosial, mereka sangat menikmati kedudukannya  karena dimungkinkan oleh sistem lapisan-lapisan kedudukan enggan  melepaskan kedudukan yang sedang dipangkunya. Bahkan tidak  jarang mereka mengidentifikasikan dirinya dengan usaha-usaha dan jasa-jasanya di dalam membentuk organisasi sosiai tersebut.
  5. Adanya rasa takut atau khawatir terjadinya kegoncangan pada transisi  kebudayaan. Hal ini dimungkinkan kekhawatiran adanya unsur-unsur dari luar yang memiliki derajat integrasi yang tinggi akan menggoyahkan integrasi yang telah ada dan menyebabkan perubahan-perubahan pada aspek-aspek tertentu dalam masyarakat.
  6. Sikap tertutup terhadap hal-hal yang baru. Sikap seperti ini sering  dijumpai pada masyarakat yang pernah dijajah, misalnya mereka yangn pernah dijajah bangsa Barat, tidak jarang mereka mencurigai segala  sesuatu yang berbau Barat, pengaruh pengalaman sejarah pahit dari  bangsa penjajah membentuk sikap anti terhadap hal-hal yang berbau   Barat tersebut. Kondisi seperti ini pernah juga terjadi pada masyarakat  Indonesia pada tahun 1950-an.
  7. Asal hambatan yang bersifat ideologis. Hambatan seperti ini dalam perubahan sosial dapat ditemui pada masyarakat yang memiliki unsur-unsur kebudayaan rohaniah kuat sekali. Apabila ada unsur-unsur  budaya rohaniah tersebut mereka menggap hal ini sangat membahayakan kehidupan mereka, oleh karena itu mereka menolak hal-hal yang demikian.
  8. Adanya adat atau kebiasaan. Setiap masyarakat memiliki adat atau kebiasaan yang merupakan pola-pola perikelakuan bagi anggota masyarakat dalam memenuhi kebutuhan utamanya, dan keadaan  demikian sangat sulit dirubah. Adat atau kebiasaan tersebut dapat berupa kepercayaan, sistem mata pencarian hidup, cara-cara  berpakaian, pembuatan rumah dll.
  9. Adanya sikap masyarakat yang beranggapan bahwa hidup ini pada hakekatnya buruk  dan tidak mungkin diperbaiki.

Proses Perubahan Sosial

Beberapa bentuk proses perubahan sosial dapat disebutkan sebagai berikut:

  1. Proses perubahan sosial melalui evolusi sosial (social evolution).
  2. Proses perubahan sosial melalui mobilitas sosial {social mobility).
  3. Proses perubahan sosial melalui revolusi sosial (social revolution).

Tentang hal di atas, kita simak pendapat Bogardus (Astrid S. Susanto, 1985: 170-173) berikut ini:

Proses perubahan sosial melalui evolusi sosial (social evolution). Evolusi sosial merupakan perkembangan gradual yaitu karena adanya  kerjasama harmonis antara manusia dengan lingkungannya, dan dikenal bentuk-bentuk evolusi berikut:

  1. Evolusi kosmis (cosmis evolution).
  2. Evolusi organis (organic evolution).
  3. Evolusi mental (mental evolution).

Evolusi kosmis adalah taraf evolusi dalam bentuk pertumbuhan,’ perkembangan atau kemunduran hidup manusia.Evolusi organis adalah evolusi yang ditemukan dalam bentuk survival of the fittest, yaitu perjuangan manusia untuk mempertahankan hidupnya. Evolusi mental adalah evolusi sebagai akibat adanya perubahan     teknologi dan perubahan kebudayaan. Dalam hal ini dikenal pengaruh teknologi terhadap kelompok-kelompok sosial sendiri dengan akibat yang semakin kompleks dan kebudayaan sebagai contoh adanya gedung-gedung bertingkat dengan menggunakan teknologi arsitektur  dan kemajuan teknik lainnya.

  1. Proses perubahan sosial melalui mobilitas sosial (social mobility).Mobilitas sosial (gerakan sosial) ialah keinginan akan perubahan yang  diorganisasi. Sebab dari gerakan sosial ini ialah penyesuaian diri dengan keadaan (ekologi) karena didorong oleh keinginan manusia akan hidup dalam keadaan yang lebih baik, serta pemanfaatan dari  penemuan-penemuan baru. Pada umumnya gerakan sosial atau    mobilitas sosial ini terbentuk apabila ada konsep yang jelas, terlebihapabila konsep ini mempunyai strategi yang jelas pula. Suatu gerakan akan berakhir apabila suatu idea oleh para pengikutnya dirasakan telah terwujudkan atau bila keadaan telah berubah kembali. Akibat dari mobilitas sosial ini adalah adanya respons dan pandangan baru, akan tetapi apabila mobilitas ini berlangsung terlalu lama membawa akibat perubahan kepribadian terlalu parah, ketidakstabilan dalam masyarakat dan individu pun terjadi. Adanya lebih banyak rangsangan daripada perubahan yang nyata dapat terjadi karena perubahan hanya merupakan slogan atau rangsangan belaka yang tidak diwujudkan. Mobilitas sosial terbagi dua yaitu mobilitas yang mendatardan vertikal seperti yang telah diuraikan sebelumnya. Mobilitas sosial banyak terjadi apabila terdapat hambatan-hambatan dalam perkembangannya atau apabila evolusi mengalami kegagalan yang disebabkan oleh tindakan dalam bidang otokrasi, terlalu banyaknya kepentingan kelompok/pribadi, adanya kelompok yang hendak mempertahankan status ekonomi, keuangan atau politiknya. Sebab itulah terdapat hubungan yang erat antara mobilitas sosial dengan revolusi sosial.
  2. Proses perubahan sosial melalui revolusi sosial (social revolution). Pada umumnya revolusi ditandai oleh adanya ketidakpuasan dari golongan tertentu, dan biasanya didahului oleh tersebarnya suatu ideabaru. Saat pecahnya suatu revolusi ditandai oleh adanya teror suatu coup d’etat. Dilihat dari segi sosialnya suatu revolusi pecah apabila dalam suatu masyarakat faktordisorganisasi lebih besar daripada faktor reorganisasi atau bila faktor-faktor adaptif lebih kecil daripada faktor non adaptif. Para ahli sosiologi berpendapat bahwa suatu revolusi terjadi dengan mendadak, bahkan ada revolusi yang tidak pernah pecah walaupun telah mencapai puncaknya. Menurut Gottschalk (Astrid S. Susanto, 1985: 174) revolusi terjadi melalui tahap-tahap inkubasi, tindakan (action), dan adaptasi (penyesuaian). Biasanya suatu revolusi sosial pecah, apabila terdapat suatu kegagalan dalam evolusi. Tahap revolusi dicapai karena kebutuhan akan perubahan (dalam bidang salah kelola), harapan-harapan akan berubah (menuju perbaikan) dirasakan tidak diwujudkan. Saat revolusi akhirnya pecah disebabkan karena masyarakat menganggap pimpinan mereka memiliki banyak kelemahan.

Bentuk Perubahan Sosial

Bentuk perubahan sosial dapat disebutkan meliputi perubahan bentuk struktur sosial, sistem sosial, organisasi sosial atau stratifikasi sosial. Pada struktur sosial terlihat bentuk perubahan-perubahannya pada jaringan hubungan antar-individu dalam masyarakat berupa hubungan jalinan sistem nilai-nilai, norma-norma, pola-pola perilaku individu kelompok sosial dan kebudayaan serta kaidah-kaidah masyarakat lainnya. Pada organisasi sosial terlihat bentuk perubahannya pada wadah pergaulan kelompok yang disusun secara jelas antara para petugas dengan yugas-tugasnya yang berhubungan dengan usaha mencapai tujuan tertenti yang umumnya berhubungan dengan aspek kesejahteraan dan keamanan para anggota organisasi sosial tersebut.

Pada stratifikasi sosial terlihat bentuk perubahannya pada kedudukan sosial seseorang karena faktor tertentu baik secara vertikal maupun secara horizontal. Misalnya buruh karena pendidikan dapat menjadi seorang ilmuwan, atau menjadi pedagang, komandan pasukan militer, dan lain sebagainya.

Yang berhubungan dengan bentuk perubahan struktur sistem dan organisasi sosial di atas misalnya suatu gerak masyarakat yang  berhubungan dengan ruang geografi atau terjadinya perpindahan tempat kelompok anggota masyarakat dari suatu daerah ke daerah lain dalam jumlah yang relatif besar, bentuknya yang terkenal di antaranya:

  1. Imigrasi, yaitu perpindahan penduduk dari suatu negara masuk ke negara lain.
  2. Emigrasi, perpindahan penduduk dari suatu negara luar atau pergi dan  negara asalnya.
  3. Transmigrasi, perpindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah     lainnya yang dikirim oleh pemerintah dalam suatu wilayah negara     tertentu.
  4. Urbanisasi, yaitu perpindahan penduduk dari desa ke kota dalam satu wilayah negara tertentu.

Hal yang harus mendapat perhatian seorang peneliti yaitu terlebih dahulu memberi batasan dengan tegas mengenai ruang lingkup perubahan sosial. Hal ini disebabkan karena luasnya bidang dimana mungkin terjadi perubahan-perubahan sosial. Untuk memberikan batas tersebut, maka seorang peneliti perlu mengetahui bahwa perubahan sosial dalam suatu masyarakat, yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di daiamnya nilai-nilai, sikap-sikap dan pola-pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat.

Perubahan sosial dapat menyebabkan timbulnya beberapa masalah, antara lain:

  1. Pada taraf pribadi atau individu menimbulkan masalah bagaimana mengamankan identitasnya, sebagai manusia, sebagai warga masyarakat, dan sebagai penganut tradisi kebudayaan tertentu.
  2. Pada taraf struktural menimbulkan masalah bagaimana mengorganisasi pola peranan dan kelompok-kelompok yang baru.
  3. Pada taraf kebudayaan menimbulkan masalah bagaimana membentuk tradisi baru yang akan dapat menjadi pedoman bagi warga masyarakat pada masa transisi.

Supijan Malik

Mahasiswa Pascasarjana Sp-1 PEKSOS STKS Bandung

PNS BPMPPKB Kota Cimahi

 

Hello world!

Welcome to WordPress.com. After you read this, you should delete and write your own post, with a new title above. Or hit Add New on the left (of the admin dashboard) to start a fresh post.

Here are some suggestions for your first post.

  1. You can find new ideas for what to blog about by reading the Daily Post.
  2. Add PressThis to your browser. It creates a new blog post for you about any interesting  page you read on the web.
  3. Make some changes to this page, and then hit preview on the right. You can alway preview any post or edit you before you share it to the world.